Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di seluruh wilayahnya pada Sabtu (22/8/2026).

Langkah krusial ini diambil menyusul lonjakan titik api yang mengancam ekosistem serta ruang hidup masyarakat di delapan kabupaten.

Kebakaran dilaporkan meluas secara masif tanpa terkecuali di seluruh kabupaten se-Papua Tengah. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 21 Agustus 2026, terdeteksi ratusan titik api tersebar di kawasan tersebut. Kabupaten Nabire yang juga bertindak sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah menjadi daerah terdampak terparah dengan 279 titik api.

Disusul kemudian oleh Dogiyai (72 titik), Paniai (54 titik), Puncak (45 titik), Intan Jaya (44 titik), Deiyai (11 titik), dan Puncak Jaya (7 titik). Sementara wilayah Mimika tercatat nihil setelah sebelumnya sempat terdeteksi 6 titik api pada 20 Agustus.

Bencana lingkungan ini memaksa Pemprov Papua Tengah bergerak cepat mengingat fungsi vital hutan bagi masyarakat setempat.

“Lahan dan hutan yang terbakar itu sama saja terbakar pohon kehidupan bagi kehidupan manusia, karena kita hidup bergantung kepada lahan dan hutan,” ujar Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, saat menyampaikan keterangan pers di Auditorium KSK Bukit Meriam, Nabire, Sabtu (22/8/2026).

Guna mengatasi krisis, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menggelar rapat darurat. Penanganan difokuskan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/144 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas Karhutla Provinsi Papua Tengah.

Struktur komando satgas ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa selaku Ketua Satgas, didampingi Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.

Sebagai langkah awal, Gubernur memimpin rapat koordinasi jarak jauh (zoom meeting) bersama para bupati selaku ketua satgas dari delapan kabupaten pada Minggu (23/8/2026).

Rapat ini bertujuan memastikan konsolidasi lapangan, pemetaan kebutuhan wilayah, serta penetapan langkah tanggap darurat daerah. Selain penanganan api, Pemprov Papua Tengah menyiagakan bantuan medis, logistik, dan pengerahan tenaga teknis yang distribusinya diputuskan secara resmi usai koordinasi bersama seluruh kepala daerah.

(Alvi)

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Langkah tanggap darurat ini diambil menyusul kebakaran lahan yang meluas dari kawasan SP 3 Karadiri, Nabire Barat, hingga mendekati Bandara Douwes Aturure, Jumat (21/8/2026).

Kabut asap tebal akibat kebakaran tersebut melumpuhkan aktivitas warga, memicu gangguan pernapasan dan mata, serta menyebabkan penundaan jadwal penerbangan. Kebakaran yang terjadi di tengah musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino selama dua bulan terakhir ini ditangani secara sinergis oleh pemadam kebakaran, masyarakat, serta 75 personel gabungan dari Polda Papua Tengah, Polres Nabire, dan Brimob.

Rapat koordinasi terbatas ini dipimpin oleh Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule mewakili Gubernur Meki Nawipa, serta dihadiri DLHKP, Dinas Kesehatan, BPBD/BNPB, BMKG, Polda Papua Tengah, Damkar, hingga Kepala RRI Nabire.

Sekda Silwanus menegaskan, Pemprov bergerak cepat mengidentifikasi masalah serta menginventarisasi armada pemadam yang ada guna memobilisasi bantuan darurat.

“Kami mengidentifikasi ada enam mobil pemadam kebakaran serta dua unit milik kepolisian yang dimanfaatkan. Kami terus mengupayakan memodifikasi dan memobilisasi armada, termasuk menggandeng masyarakat yang memiliki mobil tangki air untuk menyuplai pasokan ke lokasi kritis,” ujar Silwanus Sumule.

Kondisi karhutla diperparah oleh kemarau ekstrem yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir tahun.

Kepala Stasiun Meteorologi Nabire, Husain Kamadi, yang terus berkoordinasi dengan BPBD setempat terkait prakiraan cuaca dan mitigasi kebencanaan, membeberkan bahwa wilayah Nabire dan sekitarnya saat ini berada pada tingkat kerawanan tertinggi akibat cuaca ekstrem.

“Berdasarkan data 10 hari terakhir hingga pertengahan Agustus, tercatat ratusan titik panas di Papua Tengah dengan Indeks El Nino mencapai 2,7 atau kategori sangat kuat. Peta kemudahan penyulutan api di Nabire masuk tingkat ekstrem, di mana percikan api sekecil apa pun atau puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat langsung memicu kebakaran besar,” kata Husain.

Pemprov Papua Tengah, mengimbau warga untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan titik api ke posko darurat BPBD yang ada di Kabupaten Nabire.

(Red)

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Evaluasi Mandiri Tim Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 sekaligus persiapan penyusunan LPPD Tahun 2026 di Nabire, Kamis (20/8/2026).

Agenda ini dihadiri oleh perwakilan Ditjen EKPKD Kemendagri, Tim Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mengevaluasi capaian kinerja dan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyajikan laporan yang transparan serta akuntabel.

Hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Staf Ahli Pemprov Papua Tengah, Herman Kayame membacakan sambutan tertulis Gubernur yang mengingatkan seluruh jajaran agar penyusunan dokumen laporan tidak dinilai sebagai kewajiban rutin semata. Ia menekankan pentingnya keakuratan data, ketepatan waktu, serta kolaborasi antarinstansi agar seluruh indikator kinerja daerah yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“LPPD bukan sekadar dokumen administratif yang disusun untuk memenuhi kewajiban,” tegas Meki Nawipa.

Melalui pesan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa mendorong seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan hasil evaluasi ini sebagai bahan perbaikan nyata demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

(Red)