Sabtu, September 26, 2026
Google search engine

Wisuda STTIA Nabire, Pemprov Papua Tengah Dorong Pembangunan Karakter SDM

0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya pembangunan kualitas manusia dan pembentukan karakter dalam mendorong kemajuan daerah.

Hal itu disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa pada Wisuda Strata Satu ke-XIV sekaligus Dies Natalis ke-21 Sekolah Tinggi Teologi (STT) Injili Arastamar Nabire, Selasa (25/8/2026).

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibakannya, Viktor menyampaikan apresiasi kepada seluruh lulusan dan civitas akademika atas dedikasi dan perjalanan panjang lembaga dalam menghadirkan pendidikan teologi di Tanah Papua.

Ia mengingatkan para alumni bahwa tantangan sesungguhnya ada di tengah masyarakat, di mana integritas, moral, serta keteladanan hidup akan menjadi ujian utama setelah memperoleh gelar akademik.

“Pembangunan bukan hanya tentang jalan, gedung, dan infrastruktur. Yang paling penting adalah membangun manusianya—membangun karakter, moral, pengetahuan, dan kepedulian terhadap sesama. Papua Tengah membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beriman, berkarakter, berintegritas, dan memiliki hati untuk melayani,” pungkas Gubernur Meki.

(Red)

Miskomunikasi Pengamanan Sidang Kasus Waroki Berakhir Damai, Polres Nabire dan IKT Sepakat Jaga Kondusivitas

0

Globalpapua.id, NABIRE — Ketegangan akibat miskomunikasi antara warga Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire dan aparat kepolisian saat pengamanan sidang perdana kasus viral Waroki di Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Papua Tengah, akhirnya berujung damai. Insiden yang sempat diwarnai aksi pelemparan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi di ruang Satreskrim Polres Nabire. Senin (24/8/2026).

Agenda penyelesaian ini dihadiri langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, Wakapolres Nabire Kompol Piter Kendek, Kasat Reskrim Polres Nabire Iptu Bogi, serta Wakil Ketua IKT Nabire Ruben Tandi. Kedua belah pihak resmi menandatangani surat kesepakatan damai dan saling memaafkan atas dinamika yang terjadi di lapangan.

Wakapolres Nabire Kompol Piter Kendek menegaskan bahwa seluruh kesalahpahaman telah dituntaskan secara resmi melalui pembuatan surat pernyataan bersama. Pihak kepolisian bersama pengurus IKT berkomitmen melakukan evaluasi ketat agar insiden serupa tidak terulang kembali pada persidangan berikutnya.

Langkah ini diperkuat oleh penjelasan Wakil Ketua IKT Nabire Ruben Tandi yang mengimbau seluruh warga IKT untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi yang berkembang di luar. Ruben memvalidasi bahwa pihak pengurus akan segera menggelar rapat internal serta berkoordinasi intensif dengan Polres Nabire guna merumuskan skema kehadiran warga yang aman dan tertib selama proses hukum bergulir.

“Pemeriksaan sudah selesai dan kita selesaikan secara kekeluargaan. Ada surat pernyataan yang dibuat sebagai pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi insiden pelemparan. Kami juga mengingatkan seluruh pihak untuk selalu menghormati prosedur hukum yang berlaku dalam proses persidangan,” ujar Kapolres Tatiratu.

Penyelesaian konflik secara kepala dingin ini diharapkan dapat menjadi preseden positif bagi terciptanya iklim kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Nabire.

Ke depan, baik pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat IKT mengimbau seluruh elemen warga untuk menyikapi setiap jalannya proses peradilan dengan dingin, matang, dan taat hukum.

Sinergi yang kuat antara aparat pengamanan dan pengurus paguyuban menjadi kunci utama dalam memastikan penegakan hukum perkara Waroki berjalan adil, transparan, dan bebas dari gesekan di masa mendatang.

(Alvi)

 

Wakapolres Nabire dan IKTK Sepakati Penyelesaian Persoalan, Semua Pihak Saling Memaafkan

0

Globalpalua.id, NABIRE (Papua Tengah) – Persoalan yang sempat terjadi antara warga Ikatan Keluarga Toraja dan aparat kepolisian usai persidangan di Pengadilan Negeri Nabire, Senin (24/8/2026), dinyatakan telah selesai secara damai.

Penyelesaian tersebut disampaikan langsung oleh Wakapolres Nabire, Kompol Victor Kendek, bersama Wakil Ketua IKTK Kabupaten Nabire, Ruben Tandi, S.H., dalam pertemuan di ruang Reskrim Polres Nabire pada Senin malam.

Kompol Victor Kendek mengatakan, dirinya mewakili Kapolres Nabire, sementara Ruben Tandi mewakili warga IKTK Kabupaten Nabire. Kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan yang muncul setelah kegiatan persidangan pada siang hari.

“Permasalahan ini sudah dinyatakan selesai. Semua pihak, baik warga IKTK yang sempat mengalami miskomunikasi dengan kami pihak aparat kepolisian, sudah membuat surat pernyataan. Pada dasarnya semua meminta maaf dan saling memaafkan,” ujar Kompol Victor.

Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang sebelumnya dimintai keterangan.

Wakapolres Nabire juga menegaskan komitmen kepolisian bersama masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nabire tetap kondusif.

“Kami punya komitmen menjaga Nabire tetap aman. Kami juga punya komitmen untuk melakukan evaluasi sehingga ke depan tidak ada lagi chaos atau bentrokan antara masyarakat IKTK dengan aparat kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua IKTK Kabupaten Nabire, Ruben Tandi, menyampaikan bahwa pihaknya juga telah mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama pihak kepolisian.

Ia mengatakan, penyelesaian dilakukan setelah adanya kejadian yang berlangsung usai persidangan terkait perkara pembunuhan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire.

“Atas nama seluruh warga IKTK yang hadir dalam persidangan, kami sudah mengambil keputusan untuk menyelesaikan bersama-sama dengan pihak kepolisian. Itu sudah dilaksanakan dan semua sudah saling memaafkan,” kata Ruben.

Ruben juga mengimbau seluruh warga, termasuk pihak-pihak yang berada di luar lokasi kejadian, agar tidak lagi memperpanjang maupun mengembangkan informasi yang dapat memicu persoalan baru.

“Kami sebagai pengurus IKTK menyampaikan bahwa masalah ini sudah diselesaikan dan sudah saling memaafkan satu sama lain. Baik dari warga masyarakat Toraja maupun pihak kepolisian, semuanya sudah saling memaafkan,” ujarnya.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua pihak berharap situasi di Kabupaten Nabire tetap aman dan kondusif serta tidak terjadi lagi kesalahpahaman maupun benturan antara masyarakat dan aparat keamanan.

Kepolisian dan pengurus IKTK juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan bersama-sama menjaga keamanan serta kedamaian di Kabupaten Nabire.

(Septi)

Massa IKT Padati PN Nabire, Kawal Persidangan Tahap I Kasus Viral Waroki

0

Globalpapua.id, NABIRE — Ratusan warga yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Toraja (IKT) Kabupaten Nabire mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Nabire di Jalan Merdeka untuk mengawal persidangan tahap I kasus viral penemuan jenazah CKC (14) di Jalan Poros Waroki pada Kamis (30/7/2026) lalu.

Perkara yang menjerat pelaku berinisial AWS (15) ini disangkakan Pasal 459 KUHP serta Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyusul penetapan status berkas lengkap (P-21) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Senin (24/8/2026).

Sekitar 300 warga hadir secara langsung guna memastikan penanganan hukum berimbang mengingat korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur. Suasana di luar gedung pengadilan sempat memanas ketika massa berusaha masuk, namun situasi berhasil ditenangkan oleh jajaran kepolisian.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D Tatiratu turun langsung menemui kerumunan massa untuk memberikan penjelasan mengenai jalannya persidangan yang digelar secara tertutup.

AKBP Samuel menyampaikan bahwa kebijakan persidangan tertutup diambil majelis hakim sesuai dengan prosedur sistem peradilan pidana anak demi menjaga perlakuan hukum bagi ABH.

Ia mengapresiasi dukungan pengurus IKT dan keluarga korban yang terus berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Ibu Kota Provinsi Papua Tengah ini tetap kondusif sejak awal kejadian hingga proses peradilan bergulir.

“Agenda sidang pertama ini digelar secara tertutup. Pihak pengadilan mengizinkan audiensi 5 hingga 6 orang perwakilan keluarga, dan pengeras suara tetap didengar di luar sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi,” ujar AKBP Samuel D Tatiratu saat menenangkan massa IKT.

Guna memastikan seluruh tahapan hukum berjalan presisi dan adil, ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi, sehingga proses persidangan lanjutan yang dijadwalkan pada Rabu (26/8/2026) mendatang dapat berlangsung aman, lancar, dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

(Alvi)

Antisipasi El Niño, Polda Papua Tengah Kerahkan 350 Personel Gabungan Tangani Karhutla

0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Halaman Bandara Lama Nabire, Senin (24/8/2026).

Langkah strategis lintas sektoral ini dilaksanakan guna merespons ancaman puncak musim kemarau El Niño yang diprakirakan BMKG berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Apel ini dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, S.H., S.I.K., M.Si. yang mewakili Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol.

Jermias Rontini, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Satgas Karhutla Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti secara terpadu oleh jajaran TNI-Polri, ASN Pemprov Papua Tengah, Forkopimda, BPBD, BMKG, Satpol PP, Dinas Kesehatan, hingga pihak sektor swasta.

Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol. Gustav Urbinas menjelaskan bahwa jajarannya bersama instansi terkait telah mengambil langkah cepat untuk mengamankan wilayah dari ancaman karhutla.

“Polda Papua Tengah sudah bersinergi kolaborasi dengan TNI dari Korem 173, Pemprov Papua Tengah, Satpol PP, BPBD, Damkar, dan Kesehatan. Ada sekitar 350 personel yang kita gerakkan setiap harinya secara bergantian, diperkuat kendaraan angkut personel, ambulans, serta 5 unit armada pemadam kebakaran,” ujar Kombes Pol Gustav.

Ia menambahkan, perkuatan difokuskan pada dua sektor utama, yakni Nabire Barat dan Kimi, dengan pos penanganan di Polsek Nabire Barat dan Satbrimob Polda Papua Tengah guna menyisir titik api dan mengintensifkan patroli terpadu.

Menghadapi potensi musibah yang ada, Polda Papua Tengah bersama Pemprov mengetuk kesadaran kolektif seluruh lapisan masyarakat, pemangku adat, dan pelaku usaha agar menghentikan praktik pembakaran lahan demi menghindarkan daerah dari ancaman krisis kesehatan serta bencana lingkungan.

Harapan besar disematkan agar keterpaduan Satgas Karhutla ini terus disempurnakan dan bergerak makin solid di lapangan, sehingga langkah pencegahan dapat menjadi benteng kokoh yang memastikan Provinsi Papua Tengah senantiasa aman, asri, dan terbebas dari ancaman bahaya karhutla di masa mendatang.

(Alvi)

Antisipasi El Nino, Pemprov Papua Tengah Gelar Apel Pasukan Karhutla, Wakapolda: “Pencegahan Adalah Kekuatan Utama”

0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama jajaran TNI-Polri dan instansi terkait menggelar Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Nabire pada Senin (24/8/2026).

Langkah strategis ini diambil guna merespons ancaman puncak musim kemarau dipicu fenomena El Niño yang diprakirakan BMKG berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Apel lintas sektoral ini memfokuskan strategi utama pada upaya pencegahan dini, pemetaan wilayah rawan, serta pengerahan kekuatan penuh dari unsur pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, hingga sektor swasta.

Mewakili Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah Kombes Pol Gustav Urbinas menekankan pentingnya komitmen bersatu untuk mengantisipasi penurunan curah hujan dan kekeringan ekstrem yang berpotensi memicu timbulnya titik api di kawasan hutan maupun perkebunan.

“Keberhasilan kita dalam menangani karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi yang lebih utama adalah seberapa mampu kita mencegah agar kebakaran tidak terjadi. Mari kita jadikan pencegahan sebagai kekuatan utama,” tegas amanat Kapolda Rontini.

Sebagai pedoman operasional di lapangan, terdapat tujuh poin penekanan utama yang wajib dilaksanakan oleh seluruh personel dan instansi terkait:

1. Langkah Preventif dan Preemtif: Mengedepankan sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak pemukaan lahan dengan cara membakar.

2. Pemetaan dan Pemantauan: Melakukan pemetaan serta pemantauan wilayah rawan karhutla secara berkelanjutan, khususnya pada kawasan hutan, perkebunan, dan lahan pertanian.

3. Deteksi Dini dan Patroli Terpadu: Meningkatkan patroli gabungan guna mendeteksi titik api sedini mungkin agar dapat ditangani sebelum meluas.

4. Penguatan Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara TNI-Polri, Pemda, BPBD, Basarnas, dunia usaha, serta tokoh masyarakat.

5. Kesiapan Personel dan Sarpras: Memastikan seluruh peralatan, sarana, dan prasarana pendukung dalam kondisi optimal melalui pengecekan berkala.

6. Pelaksanaan Tugas Profesional: Bertindak secara humanis, responsif, dan profesional dengan tetap mengutamakan keselamatan personel serta masyarakat.

7. Penegakan Hukum Tegas: Melakukan tindakan hukum yang tegas dan terukur terhadap setiap pihak yang sengaja maupun lalai menyebabkan karhutla.

Polda Papua Tengah mengimbau seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, serta pelaku usaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan bersama.

Ke depannya, diharapkan kesiapsiagaan ini tidak berhenti sebagai bentuk seremoni semata, melainkan menjadi budaya kerja terpadu untuk memastikan wilayah Papua Tengah bebas dari bencana kabut asap.

(Alvi)

Penanganan Karhutla Dampak El Nino, Danrem 173 PVB Singgung Pemkab Nabire Jangan Hanya Bergantung pada Unit Provinsi

0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanganan Dampak El Nino di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, pukul 17.00 WIT. Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, tersebut menghimpun seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan langkah taktis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan krisis air yang kian meluas di wilayah Nabire. Minggu (23/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Komandan Resort Militer (Danrem) 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI Vivin Alivianto, menyentil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire agar segera membangun kemandirian sarana pemadam kebakaran di daerahnya.

“Guna mengatasi kendala operasional ke depan, kami menyarankan Pemkab Nabire untuk membentuk tim dan armada pemadam kebakaran mandiri di tingkat daerah, agar tidak hanya bergantung pada unit milik pemerintah provinsi,” tegas Brigjen TNI Vivin Alivianto menyoroti mengeringnya kantong air dan keterbatasan armada di lapangan.

Menyikapi tingginya risiko akibat fenomena El Nino dan angin kencang, Pemprov Papua Tengah mengimbau masyarakat untuk menghentikan praktik membakar lahan serta mengaktifkan kembali pengawasan lingkungan di tingkat kampung.

Di samping penindakan fisik, media massa diharapkan mengambil peran aktif sebagai sarana edukasi publik guna menyebarkan informasi dampak cuaca ekstrem El Nino, demi meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam mencegah potensi karhutla sejak dini.

(ALVI)

Atasi Karhutla Papua Tengah, Kapolda Jermias : Tekankan Edukasi dan Penegakan Hukum Terukur

0

Globalpapua.id, NABIRE – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat dampak El-Nino di Papua Tengah membutuhkan pendekatan menyeluruh yang memadukan penegakan hukum terukur, pencegahan, serta edukasi masyarakat. Kompleksitas memadamkan api di lapangan tak sekadar urusan teknis, melainkan juga berbenturan dengan dinamika sosial warga lokal.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Satgas Tanggap Darurat Karhutla sekaligus Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, saat memberi arahan secara daring dalam Rapat Koordinasi Dampak El-Nino Lintas Sektor di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Minggu (23/8/2026).

Kapolda Jermias membeberkan sejumlah temuan lapangan terkait dugaan pembakaran lahan yang memicu persepsi publik. Dari hasil pendalaman kepolisian, beberapa insiden pembakaran ternyata dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri tanpa niat kejahatan terstruktur.

“Yang bersangkutan justru membakar lahan milik sendiri. Sehingga kami tidak melakukan penahanan. Kita kembalikan, tetapi proses pemeriksaannya tetap berjalan di kami,” ujar Brigjen Jermias.

Selain faktor kebiasaan masyarakat, polisi juga menemukan fakta unik di wilayah hukum Polsek Makimi, di mana terduga pelaku pembakaran yang ditangkap warga dan diserahkan ke polisi ternyata merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kendati demikian, polisi tetap melanjutkan proses pendalaman fakta.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Papua Tengah tidak bisa digeneralisasi semata sebagai kejahatan terorganisasi. Olah karena itu, Polda Papua Tengah menekankan pentingnya sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, Forkopimda, dan warga.

Saat ini, personel di tingkat Polres bersama Forkopimda setempat masih memadamkan titik api secara manual di titik-titik yang bisa diakses jalur darat. Melalui rakor terpadu ini, Jermias berharap ada batas kewenangan dan prosedur operasional standar (SOP) yang jelas antarinstansi.

“Kita bisa bersinergi mengenai apa yang harus kami lakukan, khususnya di tingkat Polres, dan apa yang boleh dilakukan. Ke depan, Polda Papua Tengah siap berkooperasi penuh untuk menanggulangi bencana ini,” pungkasnya.

(ALVI)

Pemprov Gelar Rakor El Nino, Gubernur Meki : ”10 Hari Pemkab Wajib Ada Satgas, Titik Sulit Di jangkau Kita Pakai Helikopter”

0

Globalpapua.id, NABIRE – Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak El-Nino Lintas Sektor bersama delapan kabupaten se-Papua Tengah. Minggu (23/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, ini dihadiri unsur TNI-Polri dan Pejabat Utama (PJU) Papua Tengah, dengan dimoderatori langsung oleh Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule. Gubernur Meki Fritz Nawipa, mengikuti rapat secara daring melalui Zoom dari tempat tugasnya.

Rakor tersebut menghasilkan struktur penanganan bencana dengan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa sebagai Ketua Satgas dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini sebagai Wakil Ketua Satgas.

Fokus utama pembahasan meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak embun es di Kabupaten Puncak. Dalam arahannya, Meki Fritz Nawipa menekankan krusialnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Gubernur Meki meminta delapan Bupati segera membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan hingga tingkat kampung untuk mempercepat koordinasi dan respons di lapangan.

“Kalau bisa, dalam sepuluh hari ke depan, sudah ada tim terbaru dari kabupaten sehingga mempermudah koordinasi antara provinsi dengan kabupaten,” ujar Gubernur Meki.

Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah diminta segera berkoordinasi dengan Pemkab Mimika untuk dukungan obat-obatan. Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah diarahkan berkoordinasi dengan Pemkab Puncak guna menyalurkan dukungan pangan bagi masyarakat terdampak embun es.

Guna mengantisipasi karhutla di daerah terpencil, Pemerintah Provinsi Papua Tengah siap menurunkan helikopter setelah pembagian wilayah penanganan disepakati. Langkah ini diambil untuk menjangkau wilayah pegunungan yang tidak bisa diakses jalur darat.

“Kalau memang potensi api ini naik, berarti kita sudah harus sewa helikopter untuk bagaimana kita memadamkan di gunung-gunung atau di daerah-daerah yang kita tidak bisa jangkau,” tegas Meki Nawipa.

Gubernur Meki turut menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Puncak atas langkah konkret awal dalam menangani karhutla dan dampak embun es.

Melalui rapat ini, koordinasi terpadu diharapkan dapat memastikan penanganan dampak El-Nino berjalan cepat dan tepat sasaran.

(ALVI)

Siaga Karhutla Papua Tengah, Yan Pugu: BMKG Deteksi 300 Titik Panas, ‘Ground Check’ Segera Dilakukan

0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Penanganan Dampak El Nino di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule.

Pertemuan strategis ini mempertemukan instansi terkait guna merumuskan langkah tanggap darurat dan antisipasi menyusul penetapan status siaga dan waspada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat kemarau panjang di seluruh wilayah Papua Tengah. Minggu (23/8/2026).

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Tengah, Yan Richard Pugu, menegaskan bahwa potensi kebakaran meluas karena ketersediaan bahan bakar alami yang mengering di seluruh daerah, termasuk kawasan indikatif gambut di Nabire bagian timur.

Mengingat unsur pembentuk api telah terpenuhi, pemerintah menerapkan pola penanganan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Guna merespons ancaman tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan pemeriksaan lapangan (ground check) terhadap sekitar 300 titik panas (hotspot) yang terdeteksi BMKG serta berencana membentuk posko koordinasi terpadu.

“Sekitar 65 persen kawasan hutan di Papua Tengah merupakan kawasan konservasi dan hutan lindung yang di dalamnya terdapat aktivitas berkebun masyarakat. Oleh karena itu, ground check sangat penting untuk memastikan titik api dan mengintervensi kebakaran secara cepat,” ujar Yan Richard

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara tidak bertanggung jawab, seraya mendorong media massa aktif menjalankan peran edukasi publik mengenai bahaya serta dampak cuaca ekstrem El Nino.

(ALVI)

 

MOST COMMENTED

- Advertisement -