Minggu, November 22, 2026
Google search engine

Pemprov Papua Tengah dan SCOPI Latih Petani Kopi Dogiyai

0

Globalpapua.id, MOANEMANI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) melatih puluhan petani kopi Dogiyai di kebun milik SMP YPPK St. Fransiskus Moanemani, Jumat (20/11/2026). Program ini memperkuat kapasitas petani agar potensi kopi Moanemani kembali menyejahterakan warga.

Melalui pelatihan ini, Pemprov Papua Tengah dan SCOPI membekali petani mulai dari teknik budidaya, pemilihan bibit, hingga penanganan pascapanen. Langkah ini mengarahkan kopi Moanemani agar tidak sekadar menjadi kebanggaan daerah, melainkan juga sumber penghasilan nyata yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Andreas Gobai mengajak petani kopi Dogiyai, pemerintah, gereja, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembalikan kejayaan kopi Moanemani lewat kerja nyata di kebun. Ia menegaskan bahwa kejayaan kopi Moanemani tidak boleh berhenti sebagai cerita masa lalu, karena kopi ini menyangkut sejarah, identitas, dan kebanggaan masyarakat Dogiyai.

“Saya secara pribadi sebagai putra daerah, saya memohon kepada kita sekalian, mari kita sama-sama kembalikan kejayaan kopi Moanemani dulu,” ujar Andreas.

Andreas mengaku bangga ketika kopi yang dinikmati di daerah lain ternyata berasal dari Moanemani. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi daerah menuntut kerja keras yang konsisten dan berkelanjutan di kebun milik petani Dogiyai sendiri.

“Kita jangan pukul dada kalau kita tidak bekerja. Hasil kerja orang lain lalu kita mau pukul dada. Kau bukan tuan di negerimu, tapi kau jadi penonton di kampungmu sendiri,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa petani tidak boleh hanya membanggakan tanah dan hasil alam tanpa mengelola kebun secara serius. Menurutnya, petani harus langsung mempraktikkan ilmu pelatihan di kebun kopi, bukan berhenti pada teori atau diskusi di dalam ruangan.

“Harus di kebun kopi supaya kita langsung praktik dan kerja. Ini bukan zamannya untuk bicara-bicara, ini kita harus bekerja,” katanya.

Andreas menilai pelatih menyampaikan materi budidaya yang sebenarnya tidak sepenuhnya asing bagi warga. Meski begitu, petani perlu memperkuat pengetahuan lama sekaligus menyerap ilmu baru agar mampu mengelola kebun dan menghasilkan kopi berkualitas lebih baik.

Ia pun mendorong petani agar tetap setia, rendah hati, tekun, dan terbuka menerima pengetahuan baru demi membangun kemandirian ekonomi daerah.

Andreas mengajak seluruh pihak mengambil peran aktif menghidupkan kembali kopi Moanemani. Kebangkitan kopi Dogiyai, tegasnya, menuntut petani bekerja langsung dan menerapkan ilmu di kebun, bukan sekadar banyak berbicara.

“Semoga ini menjadi berkat untuk negeri ini dan berkat untuk kita semua. Kita mau bekerja, mau dengar-dengaran dan mau setia mengembalikan kejayaan kopi Moanemani dengan kerja nyata di kebun sendiri demi kesejahteraan petani dan kemajuan ekonomi masyarakat Dogiyai secara berkelanjutan,” tutup Andreas.

(Red)

Izin Hutan 338 Ribu Hektare Milik PT RAPP Resmi Dicabut

0

Globalpapua.id, PROV. RIAU, 20 November 2026 — Pemerintah Republik Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari kelompok usaha konglomerat Sukanto Tanoto yang terafiliasi dengan Grup Royal Golden Eagle (RGE), yang berkantor pusat di Singapura.

Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah melaksanakan penertiban sebagai tindak lanjut atas keputusan tersebut untuk mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan pencabutan PBPH PT RAPP didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Kegiatan penertiban ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Secara paralel, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penertiban tersebut mencakup penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit pada areal seluas 42 hektare.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.

Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Karena itu, penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Red)

Kapal Bekas Penambang Asing Mangkrak di Sungai Cemara Wapoga, Warga Resah Keindahan Alam Rusak

0

Globalpapua.id, WAPOGA — Keberadaan sebuah kapal bekas penambang emas berukuran besar yang telah lama bersandar dan mangkrak di aliran Sungai Cemara, Distrik Wapoga, menuai keresahan di tengah masyarakat.

Kapal yang diduga kuat merupakan milik Warga Negara Asing (WNA) ini dinilai mengganggu aktivitas harian warga serta merusak keindahan pemandangan alam di kawasan sungai tersebut, Jum’at (20/11/2026).

Berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, kapal penambang yang sudah tidak lagi beroperasi seharusnya ditarik dan disandarkan pada tempat atau pelabuhan semestinya, alih-alih dibiarkan terbengkalai di alur sungai publik.

Salah seorang warga setempat yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan bahwa kapal tersebut sudah cukup lama menempati alur Sungai Cemara tanpa ada kejelasan aktivitas maupun perawatan.

“Kapal itu sudah lama ada sandar di Sungai Cemara ini, dan itu kan bekas kapal penambang emas. Mungkin pemiliknya menyimpan kapalnya untuk dipakai menambang lagi nanti, tapi dampaknya kami yang rasakan sekarang,” ujar sumber tersebut.

Masyarakat sekitar menduga kapal tersebut sengaja disembunyikan atau ditambatkan oleh pemiliknya untuk mengantisipasi atau bersiap melanjutkan aktivitas penambangan di kemudian hari. Namun, kondisi ini justru membuat warga khawatir akan potensi pencemaran lingkungan serta hambatan bagi lalu lintas perahu tradisional masyarakat yang sehari-hari bergantung pada aliran sungai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun instansi terkait mengenai status kepemilikan kapal asing tersebut serta langkah penertiban yang akan diambil demi mengembalikan fungsi dan keasrian Sungai Cemara Wapoga.

(Red)

Pemerintah Cabut Izin Hutan 338 Ribu Hektare Milik PT RAPP di Riau

0

Globalpapua.id, PROV. RIAU, 20 November 2026 — Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas penegakan hukum di sektor kehutanan dengan menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau. PT RAPP merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit PT GSL pada areal seluas 42 hektare.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wamenhan I, Wamenhut, Wamen Investasi, Jampidsus, Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Gakkum Kemenhut, Dirjen Planologi Kemenhut, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/TT, dan Kapolda Riau.

Jajaran lainnya meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejagung, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejagung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Secara paralel, Satgas PKH melakukan penertiban terhadap PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut. Penguasaan kembali juga dilakukan atas areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.

Dari sisi lingkungan, kebakaran gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa. Penertiban perlu diikuti pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan, termasuk untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo dan habitat gajah Sumatera.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(Red)

Kapolres Nabire Imbau Orang Tua Awasi Anak, Waspadai Bahaya Meriam Spiritus Jelang Natal dan Tahun Baru

0

Globalpapua.id, NABIRE,– Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu mengimbau seluruh orang tua di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya penggunaan meriam spiritus oleh anak-anak dan remaja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hingga aksi saling serang antarkelompok.

Samuel mengatakan, permainan meriam spiritus tidak hanya membahayakan anak yang menggunakannya, tetapi juga dapat mengancam keselamatan masyarakat lainnya.

Menurut dia, meriam spiritus dapat meledak apabila komposisi bahan yang digunakan tidak tepat. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan cedera bagi anak-anak yang memainkannya.

Selain itu, penggunaan meriam spiritus juga kerap memicu aksi saling serang antarkelompok anak muda. Bahkan, anak-anak berusia sekitar 5 hingga 10 tahun mulai ikut terlibat dalam aktivitas tersebut.

“Meriam spiritus ini digunakan untuk saling aksi saling serang antara komunitas anak-anak remaja sampai anak-anak yang baru bertumbuh 5–10 tahun, ini sudah ikut-ikutan,” ujar Samuel saat memberikan keterangan di Polres Nabire, Papua Tengah.

Ia menjelaskan, aksi saling serang tersebut beberapa kali terjadi di sejumlah titik di Nabire. Situasi bahkan berkembang menjadi keributan yang disertai aksi saling memanah menggunakan ketapel, pelemparan batu, hingga penggunaan meriam spiritus.

Salah satu kejadian terbaru terjadi di kawasan Jembatan Kali Nabire. Insiden tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh, arus lalu lintas terganggu, bahkan kendaraan mengalami kerusakan akibat lemparan.

Samuel meminta masyarakat tidak menganggap persoalan tersebut sebagai kenakalan anak biasa karena dampaknya dapat membahayakan keselamatan orang lain.

Menjelang perayaan Natal yang merupakan bulan penuh kasih bagi umat Nasrani, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi momentum tersebut dengan kegiatan positif dan menjaga keamanan lingkungan.

“Saya menghimbau, pertegas kepada kita semua orang tua, mari kita hargai, kita sambut bulan penuh kasih ini dengan hal-hal yang positif. Jangan kita biarkan anak-anak kita salah dalam pergaulan yang mengakibatkan aksi saling serang dan akhirnya berdampak luas yang bisa menyebabkan keos,” katanya.

Ia juga meminta dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pengurus lingkungan mulai dari tingkat RT untuk bersama-sama mengingatkan anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi tersebut.

Di sisi lain, Polres Nabire akan meningkatkan kegiatan patroli pada jam-jam tertentu dan di sejumlah lokasi yang telah dipetakan sebagai titik rawan terjadinya aksi saling serang.

Menurut Samuel, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Ia juga berharap masyarakat dapat mendukung tugas kepolisian apabila petugas melakukan penertiban terhadap anak-anak yang kedapatan membawa atau menggunakan benda berbahaya, seperti meriam spiritus, ketapel, dan batu.

“Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Mari kita jaga kondusivitas wilayah kita menjelang bulan penuh kasih di penghujung tahun ini,” ujarnya.

Samuel menambahkan, upaya pencegahan selama ini telah dilakukan melalui pendekatan langsung kepada masyarakat oleh Bhabinkamtibmas. Polres Nabire juga bekerja sama dengan personel TNI, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa), untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan imbauan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

(Septiani)

Polres Nabire Ungkap Kasus Peredaran Ganja, Sita 168,45 Gram

0

Globalpapua.id, NABIRE,– Kepolisian Resor (Polres) Nabire mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis ganja melalui Operasi Sarang Narkoba (OSN). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial FFH (30) dan menyita ganja seberat 168,45 gram.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, S.I.K., M.H., CPHR., dalam konferensi pers di Mapolres Nabire, Kamis (19/11/2026).

Samuel menjelaskan, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat mengenai dua orang yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja di wilayah Nabire.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 18.00 WIT, di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penyelidikan dan membuntuti kedua orang yang dicurigai.

Petugas kemudian berupaya menghentikan keduanya di depan SMP Negeri 5 Nabire. Namun, upaya tersebut sempat terkendala setelah kedua orang itu melepaskan anjing yang mereka bawa untuk mengelabui petugas.

Dalam proses pengejaran, keduanya diduga membuang sebuah tas berisi barang bukti di sekitar putaran balik Ruko Momoyo.

“Petugas kemudian memeriksa barang yang dibuang tersebut dan menemukan satu kantong plastik berwarna hitam. Sementara personel lainnya terus melakukan pengejaran hingga kedua orang itu berhasil diamankan di depan Toko Venus,” kata Samuel.

Setelah diamankan, keduanya dibawa kembali ke lokasi tempat tas tersebut dibuang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan enam paket plastik berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis ganja.

Kedua orang tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Nabire bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Samuel mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ganja tersebut diduga dibeli dan dibawa dari Jayapura menuju Nabire menggunakan kapal laut KM Dorolonda.

Narkotika itu rencananya akan dikonsumsi sendiri sekaligus diedarkan di wilayah hukum Polres Nabire.

Dari hasil penimbangan dan pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Jayapura, enam paket ganja tersebut memiliki berat bersih 168,45 gram.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 0,10 gram disisihkan untuk kepentingan uji laboratorium dan 0,50 gram untuk barang bukti persidangan. Sementara sisa barang bukti sebanyak 167,85 gram dimusnahkan pada tahap penyidikan dalam kegiatan tersebut.

Selain ganja, polisi turut mengamankan satu buah tas berwarna hitam bertuliskan “Halo” dan satu kantong plastik berwarna hitam.

Atas perbuatannya, FFH disangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 111 ayat (1) undang-undang yang sama.

Terkait keterlibatan orang kedua yang turut diamankan, Samuel mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan perannya dalam perkara tersebut.

“Yang satu bisa menjadi saksi bagi yang lainnya. Namun, harus ada pemeriksaan mendalam terlebih dahulu. Kalau memang terbukti ikut terlibat, tentu akan diproses sebagai pihak yang turut serta,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa polisi masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan jaringan atau sindikat narkotika dalam kasus tersebut.

Menurut Samuel, pengungkapan kasus narkotika di Nabire yang beberapa kali dilakukan belakangan ini menunjukkan bahwa jalur laut menjadi salah satu jalur yang digunakan untuk membawa ganja ke wilayah tersebut.

Meski demikian, ia tidak merinci strategi dan teknik kepolisian dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika karena berkaitan dengan kepentingan penyelidikan.

Samuel mengapresiasi kinerja Satresnarkoba Polres Nabire dan mengingatkan masyarakat agar turut berperan aktif membantu kepolisian memberantas peredaran narkotika.

“Tidak ada ruang untuk narkoba di Kabupaten Nabire. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran narkotika, baik ganja, sabu maupun obat-obatan terlarang lainnya,” tegasnya.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila mengetahui adanya anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam praktik peredaran narkotika.

Samuel menegaskan, apabila ditemukan anggota yang bermain di balik peredaran narkoba, pihaknya akan menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, anggota tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selain itu, ia mengimbau para orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anak sejak dari lingkungan keluarga sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

“Kami berharap generasi penerus menjadi generasi yang mandiri, mampu membangun negeri, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan damai,” kata Samuel.

(Septiani)

Victor Fun: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penting untuk Lindungi Pekerja dan Keluarga

0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi risiko sosial-ekonomi.

Perlindungan tersebut dinilai tidak hanya memberikan kepastian bagi tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam melindungi keluarga pekerja dari berbagai risiko yang dapat berdampak terhadap kondisi ekonomi.

Hal itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., di Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (17/11/2026).

Victor mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan di daerah.

Menurut dia, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa memandang sektor pekerjaan maupun kondisi ekonominya.

Ia menjelaskan, pemberian penghargaan melalui ajang Jamsostek Award merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang telah menunjukkan komitmen, kepedulian, serta kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Melalui penghargaan tersebut, diharapkan semakin banyak pemerintah daerah dan badan usaha yang terdorong untuk meningkatkan kepesertaan serta memastikan pekerjanya mendapatkan perlindungan.

Victor juga mengakui bahwa perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Tengah memiliki tantangan tersendiri. Karakteristik wilayah serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat membutuhkan pendekatan dan kerja sama dari berbagai pihak.

Perlindungan, kata dia, harus menjangkau seluruh kelompok pekerja, baik sektor formal maupun informal, termasuk pekerja rentan yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.

Selain itu, pekerja di sektor jasa konstruksi juga perlu mendapatkan perhatian agar seluruh tenaga kerja memperoleh hak perlindungan sesuai ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk itu, Victor mengajak seluruh pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah bersama pimpinan badan usaha agar memperkuat koordinasi dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia berharap, melalui komitmen bersama, tidak ada pekerja yang terabaikan dari perlindungan jaminan sosial, sehingga kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dapat semakin terjamin.

Upaya tersebut diharapkan menjadi bagian dari langkah bersama dalam mewujudkan Papua Tengah yang semakin sejahtera dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat pekerja.

(Septiani)

Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Papua Tengah Baru 17,92 Persen

0

Globalpapua.id, NABIRE — Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah hingga Oktober 2026 baru mencapai 17,92 persen. Dari total 746.320 tenaga kerja, sebanyak 133.772 pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan I Nyoman Suarjaya dalam kegiatan Jamsosrek Award Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nabire, Papua Tengah, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika mencatatkan cakupan perlindungan tertinggi sebesar 66,34 persen, disusul Kabupaten Nabire sebesar 43,94 persen. Sementara itu, sejumlah kabupaten lainnya masih memiliki tingkat perlindungan di bawah 10 persen.

Jika dilihat berdasarkan sektor pekerjaan, sektor jasa konstruksi mencatatkan cakupan perlindungan tertinggi sebesar 97 persen. Sementara sektor penerima upah mencapai 75,32 persen.

Adapun pekerja bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, pedagang, dan pekerja mandiri, baru mencapai sekitar 8 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus yang perlu mendapat perhatian melalui kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.

Salah satu upaya yang didorong adalah program Sertakan. Melalui program ini, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN), serta masyarakat yang mampu diajak menyisihkan sebagian rezekinya untuk membiayai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di lingkungan sekitar.

Iuran yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tersebut sebesar Rp 16.800 per orang setiap bulan.

Selain itu, perluasan perlindungan juga dilakukan melalui keagenan Perisai. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan dalam menyosialisasikan program sekaligus memperluas kepesertaan hingga ke tingkat desa.

Dari sisi manfaat, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan penyaluran manfaat sebesar Rp 98,852 miliar sepanjang 2025. Selain itu, beasiswa pendidikan senilai Rp 932 juta diberikan kepada 263 peserta.

Sementara pada 2026, jumlah manfaat yang disalurkan meningkat menjadi Rp 111,77 miliar. Adapun beasiswa pendidikan yang diberikan mencapai Rp 897,5 juta untuk 259 peserta.

Dukungan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan perlindungan tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah tercatat telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 23.000 pekerja.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Nabire mengalokasikan perlindungan bagi 5.000 pekerja, Kabupaten Mimika sebanyak 19.000 pekerja, serta Kabupaten Hamba Batuhan sebanyak 941 pekerja.

Secara keseluruhan, proyeksi jumlah pekerja rentan sektor informal yang dapat memperoleh perlindungan melalui dukungan pemerintah daerah di Papua Tengah pada 2026 mencapai 66.221 orang.

Melalui kegiatan Jamsosrek Award 2026, diharapkan komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

(Septiani)

Kapal Bekas Penambang Asing Mangkrak di Sungai Cemara Wapoga, Warga Resah Keindahan Alam Rusak

0

Globalpapua.id, WAPOGA — Keberadaan sebuah kapal bekas penambang emas berukuran besar yang telah lama bersandar dan mangkrak di aliran Sungai Cemara, Distrik Wapoga, menuai keresahan di tengah masyarakat.

Kapal yang diduga kuat merupakan milik Warga Negara Asing (WNA) ini dinilai mengganggu aktivitas harian warga serta merusak keindahan pemandangan alam di kawasan sungai tersebut, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, kapal penambang yang sudah tidak lagi beroperasi seharusnya ditarik dan disandarkan pada tempat atau pelabuhan semestinya, alih-alih dibiarkan terbengkalai di alur sungai publik.

Salah seorang warga setempat yang namanya enggan disebutkan mengungkapkan bahwa kapal tersebut sudah cukup lama menempati alur Sungai Cemara tanpa ada kejelasan aktivitas maupun perawatan.

“Kapal itu sudah lama ada sandar di Sungai Cemara ini, dan itu kan bekas kapal penambang emas. Mungkin pemiliknya menyimpan kapalnya untuk dipakai menambang lagi nanti, tapi dampaknya kami yang rasakan sekarang,” ujar sumber tersebut.

Masyarakat sekitar menduga kapal tersebut sengaja disembunyikan atau ditambatkan oleh pemiliknya untuk mengantisipasi atau bersiap melanjutkan aktivitas penambangan di kemudian hari. Namun, kondisi ini justru membuat warga khawatir akan potensi pencemaran lingkungan serta hambatan bagi lalu lintas perahu tradisional masyarakat yang sehari-hari bergantung pada aliran sungai tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun instansi terkait mengenai status kepemilikan kapal asing tersebut serta langkah penertiban yang akan diambil demi mengembalikan fungsi dan keasrian Sungai Cemara Wapoga.
(Red)

Jelang Akhir Tahun, Victor Fun Minta ASN Papua Tengah Tingkatkan Disiplin dan Tuntaskan Penyerapan Anggaran 2026

0

Globalpapua.id, NABIRE — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta mempercepat penyelesaian program dan kegiatan tahun anggaran 2026 serta mempersiapkan perencanaan pembangunan 2027.

Arahan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., saat membacakan amanat Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (17/11/2026).

Dalam amanatnya, Gubernur Meki Nawipa mengingatkan bahwa menjelang penghujung tahun 2026, masih terdapat sejumlah tanggung jawab pemerintahan yang harus diselesaikan. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah provinsi diminta bekerja lebih maksimal sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027.

Ada lima hal utama yang menjadi perhatian dalam arahannya, yakni disiplin ASN, profesionalisme dan kinerja, penyerapan anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta persiapan program dan kegiatan tahun 2027.

Terkait disiplin ASN, Gubernur menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan dasar tanggung jawab setiap aparatur pemerintah. Ia meminta tidak ada lagi pegawai yang datang terlambat, tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, maupun mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya.

“Saya tidak ingin lagi melihat ASN yang datang terlambat, tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas, atau mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya,” demikian bunyi amanat tersebut.

Seluruh kepala perangkat daerah juga diminta memberikan teladan yang baik dan memastikan kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja masing-masing. Budaya kerja yang tertib harus dibangun mulai dari kesadaran setiap individu.

Selain disiplin, profesionalisme dan kinerja ASN menjadi perhatian penting. Gubernur meminta seluruh pegawai tidak sekadar hadir di kantor untuk memenuhi kewajiban administrasi kehadiran, tetapi juga menghasilkan pekerjaan nyata yang dapat diukur.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan staf. Seluruh ASN diminta menghindari pola kerja sendiri-sendiri maupun saling melempar tanggung jawab.

Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah harus bekerja sebagai satu tim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Tengah.

Pada aspek penyerapan anggaran tahun 2026, Gubernur meminta seluruh OPD segera mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan. Program dan kegiatan yang masih berjalan harus dipercepat penyelesaiannya, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketentuan yang berlaku.

“Saya tegaskan penyerapan anggaran bukan hanya soal menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian penegasan dalam amanat Gubernur.

Ia juga meminta setiap OPD segera berkoordinasi apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan program. Persoalan yang muncul harus segera dicarikan solusi dan tidak menunggu hingga akhir tahun untuk dilaporkan.

Selanjutnya, terkait laporan pertanggungjawaban, seluruh perangkat daerah diminta menertibkan administrasi dan menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2026.

Gubernur mengingatkan agar setiap pekerjaan yang telah diselesaikan harus diikuti dengan dokumen dan laporan pertanggungjawaban yang jelas, tertib, serta sesuai ketentuan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sekaligus mencegah munculnya persoalan administrasi pada kemudian hari

Sementara itu, dalam mempersiapkan program dan kegiatan tahun 2027, seluruh OPD diminta menyusun perencanaan secara lebih matang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Gubernur mengingatkan agar perangkat daerah tidak sekadar mengulang kegiatan tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan manfaat dan hasil yang ingin dicapai.

Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, realistis, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk mendukung proses tersebut, OPD diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam penutup amanatnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah membutuhkan disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti arahan tersebut di lingkungan kerja masing-masing agar penyelesaian program tahun 2026 berjalan baik dan persiapan tahun 2027 dapat dilakukan lebih optimal.

“Mari kita selesaikan tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab dan mempersiapkan tahun 2027 dengan semangat kerja yang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,”Ungkapnya”.

(Septiani)

MOST COMMENTED

- Advertisement -