Globalpapua.id, NABIRE – Dalam upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien di wilayah daerah otonomi baru, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Tata Cara Implementasi Peraturan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Ballroom Gubernur Papua Tengah. dihadiri oleh jajaran Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selasa (1/9/2026).

Mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Marthen Ukago membuka secara resmi agenda strategis tersebut. Sosialisasi ini turut menghadirkan narasumber teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) guna menyeragamkan standar penyusunan dokumen pemerintahan dan pengelolaan arsip sebagai aset informasi daerah.

Dalam sambutannya, Marthen Ukago menekankan pentingnya pembentukan pondasi administrasi yang kokoh sejak awal berdirinya provinsi.

“Tata naskah dinas dan kearsipan bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian penting dari akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintahan. Sebagai provinsi baru, kita bertanggung jawab membangun sistem yang tertib sejak awal,” tegas Marthen.

Selain penguatan tata kelola kearsipan, sosialisasi ini meluncurkan Standard Operating Procedure (SOP) penandatanganan surat Gubernur melalui call center Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Biro Hukum. Inovasi ini dihadirkan guna memangkas alur birokrasi sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih cepat dan responsif.

Guna memastikan implementasi berjalan optimal, Biro Hukum Setda Papua Tengah ditugaskan untuk melakukan pendampingan teknis secara berkelanjutan serta evaluasi berkala di setiap OPD.

“OPD yang sehat bukan hanya yang dokumennya lengkap, melainkan yang mampu membuktikan dokumen tersebut benar-benar digunakan dalam proses kerja. Harapan kita bersama, kegiatan ini meningkatkan kapasitas aparatur demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

(Alvi)

Globalpapua.id, NABIRE— Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berbasis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah di Aula Ballroom Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (31/8/2026).

Forum strategis ini dirancang untuk membongkar efektivitas otonomi daerah agar tak melenceng dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Langkah ini menjadi krusial di tengah besarnya ekspektasi publik terhadap daerah otonom baru (DOB). Penyelenggaraan pemerintahan dituntut tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi juga berimbas nyata pada peningkatan kualitas hidup warga di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah.

Mewakili Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule, Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Marthen Ukago menegaskan bahwa evaluasi ini bertindak sebagai alat pembinaan dan pengendalian, bukan sekadar pemenuhan beban administratif tahunan.

“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegas Marthen.

Catatan mendasar yang diusung Pemprov Papua Tengah mencakup pergeseran indikator keberhasilan daerah. Penyerapan anggaran belanja yang tinggi tak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama jika kesenjangan sosial di tengah masyarakat masih membelenggu.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta mendorong kesejahteraan rakyat,” lanjut Marthen.

Hasil rekomendasi dari forum EPPD ini diharapkan segera dieksekusi menjadi agenda kerja konkret oleh setiap perangkat daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten kunci utamanya, guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

(Alvi)