Minim Armada Khusus Karhutla, BPBDKP Papua Tengah Berjibaku Hadapi Dampak El Nino

/2026/01/1767996508503-1.png"/>

Globalpapua.id, NABIRE — Keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) menjadi tantangan berat bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Keselamatan Pesisir (BPBDKP) Provinsi Papua Tengah dalam menanggulangi dampak El Nino dan ancaman kekeringan hingga akhir 2026.

Kondisi kritis sempat terjadi di Kabupaten Nabire pada 19–22 Agustus lalu. Lonjakan titik api akibat pembukaan lahan oleh warga memaksa petugas memadamkan hingga 10 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam sehari. Senin (31/8/2026).

Sekretaris BPBDKP Papua Tengah, Martinus Rumbino, mengakui lonjakan tersebut sempat membendung kapasitas operasional dan tenaga di lapangan. Selama ini, armada yang dimiliki pada dasarnya dirancang untuk pemadaman kebakaran pemukiman, bukan medan karhutla.

“Kemarin sekitar tanggal 19 ke atas kami tangani 9 sampai 10 titik sehari. Itu sudah overload dari sisi operasional dan tenaga. Armada kami sebenarnya disiapkan untuk kebakaran bangunan, tetapi karena ini bagian dari tugas dan fungsi, kami tetap turun,” kata Rumbino.

Situasi mulai terkendali setelah pemerintah daerah menggelar koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, dan SKPD terkait guna menyokong bantuan personel, pasokan air, hingga patroli wilayah.

Meski BMKG mencatat titik hotspot di Nabire kini mendekati nol akibat curah hujan, BPBDKP menyoroti urgensi mitigasi jangka panjang. Rumbino mendesak pemerintah daerah segera mengalokasikan pengadaan armada taktis khusus karhutla serta peremajaan alat operasional.

“Ini jadi pembelajaran pertama bagi kita dalam menghadapi kekeringan akibat El Nino. Kami berharap pemda memfasilitasi peningkatan sarpras agar wilayah Papua Tengah lebih tangguh menghadapi ancaman bencana iklim,” tutup Rumbino.

(ALVI)