Facebook Instagram X Youtube
Minggu, September 27, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Google search engine

Pemprov Serahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Meki Tekankan Transparansi Anggaran

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPR Papua Tengah dalam rapat paripurna di Nabire, Kamis, (30/7/2026).

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target Rp4,066 triliun, didukung capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus Rp601,70 miliar (114,50 persen).

Namun demikian, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu Rp4,812 triliun, di mana belanja modal baru terealisasi 61,92 persen—khususnya pada sektor gedung dan bangunan sebesar 50,00 persen serta jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen. Jumat (31/7/2026).

Kondisi tersebut melahirkan surplus anggaran sebesar Rp345,19 miliar dan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir tahun sebesar Rp1,429 triliun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan SiLPA tahun sebelumnya. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa catatan belanja ini menjadi bahan evaluasi serius untuk membenahi proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga percepatan pelaksanaan fisik di lapangan.

“Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPR Papua Tengah dan seluruh masyarakat atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Gubernur Meki.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya mengatasi berbagai tantangan pembangunan sebagai provinsi otonom baru, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, hingga penguatan pelayanan dasar. Pemprov berharap setiap rupiah APBD benar-benar terarah untuk mempercepat pembangunan berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memajukan ekonomi masyarakat adat.

Selain itu, Pemprov juga berharap DPR Papua Tengah dapat membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini secara konstruktif demi menghasilkan keputusan terbaik untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

(Alvi)

Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025 Belum Berjalan, Fraksi NasDem Ajukan Interupsi

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Ketidakhadiran Gubernur Papua Tengah dalam rapat paripurna memicu interupsi dari Fraksi Partai NasDem yang meminta sidang diskors hingga pemerintah hadir menyampaikan penjelasan Raperdasi.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah dalam rangka Pembukaan Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPR Papua Tengah, Kamis, dibuka secara resmi oleh Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni. Sebelum membuka sidang, Ketua DPR membacakan daftar kehadiran anggota dewan. Dari total 55 anggota DPR Papua Tengah, sebanyak 29 anggota hadir sehingga memenuhi kuorum untuk pelaksanaan rapat. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Tengah serta unsur TNI dan Polri.

Namun, sesaat setelah Ketua DPR Papua Tengah mengetuk palu sebagai tanda dimulainya rapat, anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Henes Sondegau, mengajukan interupsi dan meminta agar rapat paripurna diskors.

Menurut Henes, ketidakhadiran Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, membuat pembahasan tidak dapat dilanjutkan karena gubernur merupakan pihak yang akan menyampaikan penjelasan terhadap materi Raperdasi.

“Kami meminta rapat paripurna ini diskors karena Gubernur Papua Tengah tidak hadir. Padahal, gubernur adalah pihak yang akan menyampaikan penjelasan terhadap materi Raperdasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kehadiran beliau sangat penting agar pembahasan dapat berjalan sesuai mekanisme,” ujar Henes Sondegau saat menyampaikan interupsi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keputusan resmi mengenai kelanjutan rapat paripurna tersebut. Pimpinan DPR Papua Tengah maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga belum memberikan keterangan apakah rapat akan dilanjutkan pada hari yang sama atau dijadwalkan kembali pada waktu yang akan datang.

(Alvi)

Mubes Enam Suku Pesisir Nabire Digelar, Otis Monei : “Satukan Suara, Tata Adat, Bangun Masa Depan”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Enam Suku Pesisir dan Kepulauan Nabire resmi digelar pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di Pantai Menase, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kegiatan yang mengusung tema “Satu Tanah Leluhur, Satu Budaya, Satu Tekad, Satu Masa Depan” ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran TNI-Polri. Kamis (30/7/2026).

Mubes mempertemukan enam kontingen masyarakat adat, yakni Kontingen Wate, Yaur, Gwoa, Umar, Moora, dan Yerisiam, sebagai wadah memperkuat persatuan, memperkokoh kelembagaan adat, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pembangunan masyarakat adat di wilayah pesisir dan kepulauan Nabire.

Kepala Suku Besar Wate, Otis Monei, mengatakan Mubes menjadi momentum penting untuk menata kembali kelembagaan adat secara resmi dan demokratis, mulai dari tingkat kampung, kabupaten hingga provinsi.

Selain itu, forum tersebut juga membahas penyatuan persepsi mengenai hak ulayat, penguatan ekonomi kerakyatan, pelestarian bahasa dan budaya daerah, hingga usulan pemekaran wilayah sebagai bagian dari pemerataan pembangunan.

“Musyawarah besar ini menjadi kebangkitan bersama enam suku pesisir. Saatnya kita menyatukan suara, menata adat secara resmi, dan membangun masa depan bersama,” ujar Otis Monei.

Melalui pelaksanaan Musyawarah Besar ini, Otis Monei berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Nabire dapat memberikan perhatian serius terhadap seluruh rekomendasi yang dihasilkan.

Menurutnya, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, baik dalam penataan kelembagaan adat, pelestarian bahasa dan budaya lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, hingga percepatan pembangunan dan pemekaran wilayah yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat enam suku pesisir dan kepulauan Nabire.

Ia berharap hasil Mubes menjadi pijakan bersama bagi pemerintah dan masyarakat adat dalam membangun Papua Tengah yang berpihak pada hak-hak masyarakat adat, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta menjaga kelestarian budaya bagi generasi yang akan datang.

(Alvi)

Wamen Bappenas Tiba di Timika, Pemprov Papua Tengah Perkuat Sinergi Perencanaan Pembangunan

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, TIMIKA – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., menyambut kedatangan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, di Bandar Udara Internasional Mozes Kilangin, Timika, Rabu (29/7/2026).

Penyambutan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah, pimpinan perangkat daerah, serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah.

Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley mengatakan, kehadiran Wakil Menteri Bappenas merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dalam memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan di Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.

“Kami menyambut baik kunjungan Wakil Menteri Bappenas ke Papua Tengah. Kehadiran beliau menunjukkan bahwa pembangunan di daerah ini menjadi perhatian dalam perencanaan nasional. Kami berharap berbagai program prioritas yang telah disusun dapat memperoleh dukungan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan,” ujar Wagub Deinas Geley.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi saat ini memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

“Sinergi dengan Bappenas sangat penting agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di delapan kabupaten,” katanya.

Deinas juga mengungkapkan bahwa kunjungan Wakil Menteri Bappenas akan diisi dengan agenda strategis bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua. Menurutnya, pertemuan tersebut akan menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait arah pembangunan kawasan Papua ke depan. “Rangkaian kegiatan utama akan berlangsung di Kantor BPKAD Kabupaten Mimika dengan agenda dialog strategis mengenai arah kebijakan dan perencanaan pembangunan Tanah Papua serta Papua Tengah. Seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Tanah Papua dijadwalkan hadir dalam pertemuan ini,” tutup Wagub Deinas.

(Alvi)

Dinkes Papua Tengah Andalkan “KO HARUS SEHAT”, Jurus Menutup Ketimpangan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membawa strategi baru untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui inovasi “KO HARUS SEHAT”. Program yang dipaparkan dalam Leimena Conference 2026 di Sasana Widya BRIN, Jakarta, itu menjadi jawaban atas persoalan klasik pelayanan kesehatan, mulai dari keterbatasan tenaga medis, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga tantangan sosial dan keamanan.

Dari 150 puskesmas di Papua Tengah, baru 18 puskesmas atau 12 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap. Sebanyak 44,7 persen puskesmas bahkan masih beroperasi tanpa dokter umum, sementara 84,7 persen belum memiliki dokter gigi. Rabu (29/7/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, mengatakan transformasi layanan kesehatan kini diarahkan untuk mengubah pola pembangunan yang selama ini lebih berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan penyakit.

“Kami tidak ingin Dana Otonomi Khusus hanya habis di hilir untuk mengobati orang sakit. Melalui KO HARUS SEHAT, kami memperkuat layanan dari hulu dengan pencegahan, menjamin akses pelayanan melalui Jamkesda yang terintegrasi BPJS Kesehatan, hingga menyediakan jaring pengaman bagi kasus kedaruratan yang tidak ditanggung BPJS,” ujar dr. Agus.

Menurut dia, pemerintah provinsi juga mengalokasikan dukungan APBD untuk pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan, pengadaan alat diagnostik modern, ambulans darat dan laut, hingga panel surya agar fasilitas kesehatan di pedalaman tetap beroperasi.

Selain memperkuat infrastruktur, Pemprov Papua Tengah menggandeng tokoh adat, tokoh agama, dan kader PKK melalui inovasi PACE-MACE untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Pada kesempatan yang sama, dr. Agus juga mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar pemerintah pusat menerapkan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi bagi tenaga kesehatan di wilayah 3T.

“Kesejahteraan tenaga kesehatan harus diukur dari kompetensi dan pengabdiannya, bukan kepadatan penduduk. Inilah solusi permanen untuk menghentikan eksodus tenaga kesehatan dari wilayah 3T,” katanya.

Ia menambahkan, komitmen pemerintah daerah turut diperkuat melalui bantuan gizi sebesar Rp.350.000 per bulan bagi anak usia 0–4 tahun sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas generasi Papua Tengah.

(Alvi)

Rakor Perdana HUT Ke-81 RI Papua Tengah Digelar Di Nabire, Albertus Adii Sebut Berbagai Lomba, Baksos dan Libatkan UMKM

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi panitia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Aula Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (29/7/2026).

Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemprov Papua Tengah ini membahas pematangan rangkaian kegiatan serta pembagian tugas menjelang puncak peringatan kemerdekaan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, mengungkapkan bahwa rapat tersebut menyepakati dua agenda besar, yakni acara inti (main event) pada 17 Agustus 2026 dan rangkaian acara pendukung (side event). Berbagai kegiatan pendukung akan diselenggarakan mulai 1 hingga 15 Agustus 2026, meliputi perlombaan olahraga dan seni, seperti yospan, tarik tambang, dan bola voli, hingga kegiatan sosial seperti pasar murah, pameran UMKM, dan penyaluran bantuan sosial.

“Kami berharap masyarakat Papua Tengah, khususnya yang berada di Nabire, dapat berpartisipasi aktif memeriahkan HUT ke-81 RI ini. Mari bersama-sama menanamkan rasa nasionalisme dan menyukseskan seluruh rangkaian acara,” ujar Albertus Adii.

Ia menambahkan, panitia dijadwalkan kembali menggelar rapat evaluasi dan persiapan lanjutan pada Jumat, 31 Juli 2026.

(Alvi)

MRP Papua Tengah Dorong Penguatan Kewenangan Lewat Revisi PP

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, TIMIKA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mendorong penguatan kewenangan dan kelembagaan melalui revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP. Usulan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Analisis Pendalaman Penguatan Kewenangan dan Kelembagaan MRP yang digelar di Swiss-Belinn Timika, Rabu, 29 Juli 2026. Forum yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri itu menjadi wadah menghimpun masukan untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) agar lebih adaptif terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

“Regulasi yang ada sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual di Papua sehingga perlu diperbarui,” demikian salah satu poin pembahasan rapat.

Dalam pembahasan, peserta menilai kewenangan MRP selama ini masih terbatas karena lebih bersifat memberikan rekomendasi. MRP Papua Tengah mengusulkan agar lembaga tersebut diberi kewenangan yang lebih kuat dalam perencanaan, perlindungan Orang Asli Papua (OAP), legislasi, penganggaran, evaluasi, hingga pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus.

“Keputusan MRP perlu memiliki daya ikat agar aspirasi masyarakat adat, perempuan, dan unsur agama dapat ditindaklanjuti secara efektif,” menjadi salah satu usulan yang mengemuka.

Forum juga menyoroti pentingnya pelibatan MRP dalam pengawasan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus, termasuk kejelasan mekanisme penyaluran anggaran sejak awal tahun. Selain itu, peserta meminta penegasan pembagian tugas antara MRP, DPR Papua, pemerintah daerah, dan lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Penguatan koordinasi dan kejelasan regulasi menjadi kunci efektivitas tata kelola Otonomi Khusus Papua,” demikian kesimpulan rapat.

(Alvi)

Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Nabire Gelar Panen Perdana Padi Biofortifikasi Inpari Arumba di SP 1 Bumi Raya

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar kegiatan Panen Perdana Padi Jenis Biofortifit (Inpari Arumba) di Sub Balai Benih Padi SP 1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Papua Tengah, pada Rabu (29/7/2026). Langkah ini ditujukan untuk memacu diversifikasi pangan sekaligus meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat lokal.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 peserta dari unsur Forkopimda, instansi terkait, dan Kelompok Tani Cenderawasih tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Bupati Nabire menekankan pentingnya kemandirian pangan daerah agar Nabire tidak terus-menerus bergantung pada pasokan komoditas dari luar kawasan.

“Kita tidak bisa hidup bergantung pada segala sesuatu barang yang dikirim dari luar. Kita harus bisa hidup dengan produk lokal,” tegas Bupati Mesak Magai di hadapan para undangan dan kelompok tani.

Beliau juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Dinas Ketahanan Pangan serta para petani yang tetap gigih berproduksi di tengah berbagai tantangan teknis.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kelompok Tani Cenderawasih yang pekerja keras. Dengan kesuburan tanah dan potensi alam Nabire yang luar biasa, kita bisa menghasilkan produk mandiri,” kata Mesak.

Bupati menambahkan bahwa Pemkab Nabire terus berkomitmen membenahi sektor pertanian, mulai dari penyediaan sarana irigasi hingga pembukaan lahan persawahan baru.

“Kemajuan daerah ini sangat bergantung pada kemakmuran para petani. Sektor irigasi, jalan usaha tani, dan ketersediaan pupuk akan terus menjadi perhatian utama kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire sekaligus Ketua Panitia, Yasor Victor Sawo, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa pengembangan padi Biofortifit varietas Inpari Arumba ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan gizi masyarakat.

“Padi Biofortifit Inpari Arumba ini merupakan beras merah beraroma wangi yang kaya akan gizi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ini adalah komitmen kami untuk mewujudkan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat,” jelas Yasor Victor Sawo.

Ia juga melaporkan tantangan irigasi yang sempat dihadapi selama masa tanam, namun berhasil dilalui berkat kerja keras para petani lokal.

“Meskipun di tengah musim kemarau dan saluran irigasi Kali Bumi sedang dalam masa rehabilitasi, berkat perjuangan Kelompok Tani Cenderawasih, tanaman kita tetap bisa dipanen hari ini dengan potensi hasil yang memuaskan,” ungkapnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan formal, laporan kegiatan, dan arahan Bupati, yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemanenan padi secara simbolis di lahan persawahan. Seusai panen, Bupati Nabire juga menggelar sesi dialog interaktif untuk menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi para petani di lapangan, seperti masalah ketersediaan air irigasi, bibit, dan pupuk.

Seluruh rangkaian kegiatan panen perdana berjalan dengan aman, tertib, dan lancar hingga usai pada pukul 11.30 WIT. Ditutup dengan lagu Tanah Papua, kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal menjadikan Kabupaten Nabire sebagai lumbung pangan andalan di Provinsi Papua Tengah.

(Septi)

Rapat Perdana HUT Ke-81 RI Digelar, Pemprov Papua Tengah Ajak Masyarakat Semarakkan 17 Agustus

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi persiapan di Aula Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (29/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pelaksana HUT Ke-81 RI yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat utama di lingkungan Provinsi Papua Tengah, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur TNI-Polri.

Agenda tersebut membahas kesiapan setiap sektor menjelang rangkaian peringatan HUT RI tingkat Provinsi Papua Tengah. Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026.

Alanthino Wiay mengatakan rapat perdana difokuskan untuk menyatukan langkah seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan peringatan HUT Ke-81 RI. Menurut dia, kehadiran peserta belum sepenuhnya lengkap, namun sebagian besar OPD bersama unsur keamanan telah mengikuti rapat koordinasi.

“Rapat hari ini merupakan bagian dari persiapan menyambut HUT Ke-81 Republik Indonesia Tahun 2026 di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Belum semua kepala OPD hadir, tetapi sekitar separuhnya telah mengikuti rapat. Rekan-rekan dari Korem, Polda, dan OPD juga sudah hadir untuk membahas kesiapan sesuai tugas masing-masing,” ujar Alanthino.

Ia menambahkan, pusat pelaksanaan upacara dan rangkaian peringatan HUT Ke-81 RI tetap dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Bandara Lama, Kabupaten Nabire. Sementara sejumlah perlombaan yang memerlukan area lebih luas akan diselenggarakan di lokasi lain sesuai kebutuhan masing-masing koordinator kegiatan.

Alanthino juga mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk berpartisipasi menyukseskan peringatan kemerdekaan dengan menjaga keamanan, memperkuat semangat persatuan, serta memeriahkan HUT RI melalui berbagai kegiatan positif.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah bersama-sama mendukung persiapan dan pelaksanaan HUT Ke-81 Republik Indonesia dengan menjaga situasi tetap aman, membangkitkan rasa nasionalisme, dan mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang bermanfaat,” katanya.

(Alvi)

Pemprov Papua Tengah Sosialisasikan UU ASN, Gubernur Meki Tekankan ASN Berakhlak dan Berintegritas

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja BKN sebagai upaya memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional. Kegiatan yang dibuka Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, di Mimika, kegiatan diikuti pejabat pengelola kepegawaian dari pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah. Rabu (29/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Meki Nawipa, menegaskan ASN harus mengedepankan nilai-nilai BerAKHLAK dan integritas dalam menjalankan tugas.

Menurut Gubernur Meki, ASN tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga wajib menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku sebagai landasan pelayanan publik. Sejalan dengan itu, penerapan sistem E-Kinerja menjadi bagian dari transformasi birokrasi untuk memastikan kinerja pegawai dapat direncanakan, dipantau, dan dievaluasi secara transparan serta akuntabel.

“Jadikan kode etik sebagai pedoman moral dalam mengambil keputusan dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tinggalkan cara kerja lama, sambut budaya kerja digital yang cepat dan akuntabel,” ujar Gubernur Meki.

Gubernur Nawipa, berharap sosialisasi tersebut memperkuat komitmen ASN dalam membangun birokrasi yang bersih, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan.

Ia mengajak seluruh aparatur memanfaatkan layanan E-Kinerja secara disiplin dan bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik di Papua Tengah.

(Alvi)

1...141516...31Halaman 15 dari 31

MOST COMMENTED

- Advertisement -

POPULAR CATEGORY

© MEDIA BERITA TANAH PAPUA @2026