Pemprov Papua Tengah Akan Bentuk Satgas Karhutla di Nabire

/2026/01/1767996508503-1.png"/>

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di seluruh wilayahnya pada Sabtu (22/8/2026).

Langkah krusial ini diambil menyusul lonjakan titik api yang mengancam ekosistem serta ruang hidup masyarakat di delapan kabupaten.

Kebakaran dilaporkan meluas secara masif tanpa terkecuali di seluruh kabupaten se-Papua Tengah. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per 21 Agustus 2026, terdeteksi ratusan titik api tersebar di kawasan tersebut. Kabupaten Nabire yang juga bertindak sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah menjadi daerah terdampak terparah dengan 279 titik api.

Disusul kemudian oleh Dogiyai (72 titik), Paniai (54 titik), Puncak (45 titik), Intan Jaya (44 titik), Deiyai (11 titik), dan Puncak Jaya (7 titik). Sementara wilayah Mimika tercatat nihil setelah sebelumnya sempat terdeteksi 6 titik api pada 20 Agustus.

Bencana lingkungan ini memaksa Pemprov Papua Tengah bergerak cepat mengingat fungsi vital hutan bagi masyarakat setempat.

“Lahan dan hutan yang terbakar itu sama saja terbakar pohon kehidupan bagi kehidupan manusia, karena kita hidup bergantung kepada lahan dan hutan,” ujar Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, saat menyampaikan keterangan pers di Auditorium KSK Bukit Meriam, Nabire, Sabtu (22/8/2026).

Guna mengatasi krisis, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menggelar rapat darurat. Penanganan difokuskan melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/144 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satgas Karhutla Provinsi Papua Tengah.

Struktur komando satgas ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa selaku Ketua Satgas, didampingi Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini yang menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas.

Sebagai langkah awal, Gubernur memimpin rapat koordinasi jarak jauh (zoom meeting) bersama para bupati selaku ketua satgas dari delapan kabupaten pada Minggu (23/8/2026).

Rapat ini bertujuan memastikan konsolidasi lapangan, pemetaan kebutuhan wilayah, serta penetapan langkah tanggap darurat daerah. Selain penanganan api, Pemprov Papua Tengah menyiagakan bantuan medis, logistik, dan pengerahan tenaga teknis yang distribusinya diputuskan secara resmi usai koordinasi bersama seluruh kepala daerah.

(Alvi)