Minggu, September 27, 2026
Google search engine

Rakor Cadangan Pangan Papua Tengah Digelar, Gubernur Meki Nawipa: “Cadangan Pangan Harus Dipersiapkan Sebelum Krisis Terjadi”

0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire, sebagai langkah memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kerawanan pangan. Selasa (28/7/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa cadangan pangan pemerintah memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

Menurutnya, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses, tingginya biaya distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga dampak perubahan iklim harus diantisipasi melalui pengelolaan cadangan pangan yang terencana.

“Cadangan pangan pemerintah harus menjadi salah satu instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan. Cadangan pangan harus dipersiapkan secara terencana sebelum terjadi krisis agar pemerintah dapat bertindak cepat dan tepat ketika dibutuhkan,” ujar Gubernur Meki.

Gubernur Meki Nawipa juga mengarahkan seluruh pemerintah kabupaten di Papua Tengah untuk memperkuat komitmen dalam penyelenggaraan cadangan pangan melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan, penyediaan data stok pangan yang akurat, pengelolaan cadangan pangan secara akuntabel, serta penguatan pemanfaatan pangan lokal.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

“Gunakan forum ini untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan secara terbuka, membangun kesepahaman, serta merumuskan langkah kerja yang realistis bagi penguatan cadangan pangan pemerintah di Provinsi Papua Tengah,” kata Gubernur Meki Nawipa.

(Alvi)

Rakor Cadangan Pangan Papua Tengah Digelar, Gubernur Meki Nawipa: “Cadangan Pangan Harus Dipersiapkan Sebelum Krisis Terjadi”

0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Nabire, sebagai langkah memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kerawanan pangan. Selasa (28/7/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa cadangan pangan pemerintah memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

Menurutnya, berbagai tantangan seperti keterbatasan akses, tingginya biaya distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga dampak perubahan iklim harus diantisipasi melalui pengelolaan cadangan pangan yang terencana.

“Cadangan pangan pemerintah harus menjadi salah satu instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan. Cadangan pangan harus dipersiapkan secara terencana sebelum terjadi krisis agar pemerintah dapat bertindak cepat dan tepat ketika dibutuhkan,” ujar Gubernur Meki.

Gubernur Meki Nawipa juga mengarahkan seluruh pemerintah kabupaten di Papua Tengah untuk memperkuat komitmen dalam penyelenggaraan cadangan pangan melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan, penyediaan data stok pangan yang akurat, pengelolaan cadangan pangan secara akuntabel, serta penguatan pemanfaatan pangan lokal.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.

“Gunakan forum ini untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan secara terbuka, membangun kesepahaman, serta merumuskan langkah kerja yang realistis bagi penguatan cadangan pangan pemerintah di Provinsi Papua Tengah,” kata Gubernur Meki Nawipa.

(Alvi)

Lanal Nabire Kolaborasi Bersama Masyarakat Jaga Kebersihan Pesisir Pantai Labani

0

Globalpapua.id, Nabire – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Nabire bersama masyarakat menggelar karya bhakti membersihkan kawasan Pantai Labani, Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang dipimpin Komandan Lanal Nabire, Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi, S.T., M.Tr.Opsla., ini melibatkan sekitar 80 peserta yang terdiri dari prajurit Lanal, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Dalam aksi gotong royong tersebut, sebanyak 55 kantong sampah berhasil dikumpulkan dari sepanjang kawasan pesisir.

Komandan Lanal Nabire, Letkol Laut (P) Mario Marco Wainarisi, mengatakan karya bhakti tersebut bukan sekadar membersihkan pantai, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi awal dari budaya peduli lingkungan yang terus dilakukan bersama masyarakat. Selain menjaga kebersihan pantai, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Lanal Nabire dengan masyarakat,” ujarnya.

Ketua RT 03/RW 02 Pantai Labani, Charles Mamage, mengapresiasi kepedulian Lanal Nabire yang melibatkan warga dalam aksi bersih pantai tersebut. Menurutnya, kolaborasi seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan agar kawasan pesisir tetap bersih, sehat, dan nyaman.

“Kami berterima kasih kepada Lanal Nabire yang telah mengajak masyarakat bergotong royong.

Semoga kegiatan seperti ini rutin dilaksanakan sehingga kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan semakin meningkat,” katanya.

(Alvi)

Polda Papua Tengah Buka Rakernis Binmas dan Latkatpuan 2026, Kapolda : “Bhabinkamtibmas Garda Terdepan Wujudkan Kamtibmas Kondusif”

0

Globalpapua.id, Nabire – Polda Papua Tengah membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Binmas dan Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan) Bhabinkamtibmas Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, di Aula Mapolda Papua Tengah, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti pejabat utama Polda, Kasat Binmas jajaran, personel Bhabinkamtibmas, serta unsur pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan profesionalisme personel Binmas dan memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Bhabinkamtibmas harus menjadi representasi Polri di tingkat kampung dan desa dengan membangun komunikasi yang baik, menjadi sahabat masyarakat, sekaligus menjadi problem solver dalam setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” tegas Kapolda Jermias.

Menurutnya, Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan Polri yang memiliki peran strategis dalam membangun kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan preemtif dan preventif, sehingga tercipta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kapolda Jermias, berharap melalui Rakernis dan Latkatpuan ini, seluruh personel Binmas dan Bhabinkamtibmas semakin profesional, responsif, dan humanis dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda diharapkan semakin kuat untuk mendukung terwujudnya kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah hukum Polda Papua Tengah.

(Alvi)

Sampaikan Aspirasi Tanpa Unjuk Rasa: Tokoh Masyarakat Nabire Ajak Warga Utamakan Musyawarah dan Media Digital

0

Globalpapua.id, NABIRE (Papua Tengah) — Tokoh masyarakat Moora, Donatur Sembor, mengajak seluruh warga Kabupaten Nabire untuk memanfaatkan media digital secara bijak serta mengutamakan jalur dialog resmi dalam menyalurkan aspirasi. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesantunan dan kedamaian wilayah tanpa harus menggelar aksi demonstrasi di jalanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Donatur Sembor saat menggelar tatap muka bersama warga dan insan pers di Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Selasa (28/7/2026) siang.

Dalam pertemuan tersebut, Donatur Sembor mengimbau masyarakat agar tidak salah mempergunakan ruang digital dan jejaring sosial untuk menyebarkan konten provokatif yang berpotensi memperkeruh suasana.

Ia mendorong warga agar menjadikan jejaring sosial sebagai sarana bermusyawarah, menyebarkan nilai-nilai keimanan, serta membagikan ajaran keagamaan yang menyejukkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ia mengapresiasi peran wartawan dan insan pers yang konsisten menjadi jembatan penyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Menyoroti dinamika penyampaian pendapat publik, Donatur Sembor secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aksi demonstrasi jalanan yang mengerahkan massa ke kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Bupati maupun DPRD.

Menurutnya, warga dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi secara lebih efektif serta santun melalui jalur audiensi langsung bersama pimpinan daerah. Langkah dan sikap santun masyarakat Mor dalam mengemukakan pendapat ini menuai apresiasi tinggi dari Pemerintah Daerah maupun aparat keamanan setempat karena berhasil menjaga situasi Nabire tetap kondusif.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Donatur Sembor mengajak seluruh elemen masyarakat—khususnya generasi muda dan pimpinan warga—untuk terus mengutamakan jalan dialog dan musyawarah demi mencapai mufakat bersama.

Sebagai bentuk kepedulian di akhir kegiatan, Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan sebanyak 30 paket sembako secara langsung kepada warga Suku Moora.

(Septi)

 

Satreskrim Polres Nabire Limpahkan Tersangka Kasus Pencurian Ke Kejari Nabire

0

Globalpapua.id, Nabire – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nabire menyerahkan tersangka beserta barang bukti kasus pencurian kepada Kejaksaan Negeri Nabire, sebagai bagian dari proses Tahap II (P-21). Senin (27/7/2026).

Tersangka berinisial Atau alias Y.T diserahkan bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CRF warna biru dan satu unit telepon genggam OPPO warna hitam. Kasus tersebut merupakan tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Poros SP 1, Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat.

Penyerahan dilakukan personel Satreskrim Polres Nabire dan diterima Jaksa Penuntut Umum Goesnawaty, S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Nabire. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Wakapolres Nabire, KOMPOL Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M., mengatakan penyerahan Tahap II merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara profesional.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan tahapan penting untuk menjamin proses hukum berjalan sesuai ketentuan,” ujar Wakapolres.

(Alvi)

Langkah Cepat Polres Nabire dan Pihak Sekolah Selamatkan Puluhan Pelajar dari Pengaruh Doktrin Berbahaya

0

Globalpapua.id, NABIRE, (Papua Tengah) — Sinergi cepat antara Polres Nabire dan pihak sekolah berhasil menyelamatkan puluhan pelajar dari potensi paparan paham ekstrem. Berkat penanganan yang sigap dan persuasif, sebanyak 64 remaja yang sempat diamankan saat kegiatan di Pantai Waroki kini telah dikembalikan kepada orang tua masing-masing untuk mendapatkan pembinaan khusus.

Peristiwa ini bermula pada Sabtu pekan lalu usai jam kegiatan ekstrakurikuler sekolah sekitar pukul 11.00 WIT. Niat awal para siswa yang hanya ingin menikmati akhir pekan dengan acara berkumpul dan bakar ikan di pantai diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyisipkan agenda perekrutan organisasi luar sekolah, yakni Ikatan Pemuda Pelajar Pegunungan Papua Tengah (IPPT).

Wakapolres Nabire, Kompol Dr. Piter Kendek, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa pihak kepolisian bertindak cepat begitu menerima laporan adanya aktivitas yang mengarah pada penyebaran ideologi bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Dalam pemeriksaan di lokasi, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua bendera Bintang Kejora, sajam (sangkur dan pisau), serta beberapa buku catatan berisi pemahaman ekstrem.

Meski demikian, mengingat mayoritas peserta adalah pelajar kelas 10 yang masih memiliki mental labil dan terpengaruh euforia sesaat, kepolisian bersama pihak sekolah sepakat mengedepankan pendekatan edukatif ketimbang proses pidana formal.

“Dari total 64 orang yang diamankan, sebanyak 56 anak yang tidak terbukti terlibat langsung dalam doktrinasi telah dipulangkan lebih awal setelah membuat surat pernyataan bersama pihak sekolah. Sementara 8 orang yang diperiksa lebih mendalam juga telah dipulangkan pada hari Minggu dengan pendampingan orang tua,” ungkap Kompol Piter Kendek.

Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel, Suardiman Dayadi, membenarkan bahwa beberapa siswanya terkejut saat mengetahui acara santai di pantai tersebut disusupi agenda doktrinasi organisasi yang tidak terdaftar di sekolah.

“Di sekolah, kami hanya mengakui satu organisasi resmi siswa, yaitu OSIS. Anak-anak pamitnya hanya untuk rekreasi bakar ikan, ternyata ada ajakan dari oknum luar. Kami bergerak cepat mendampingi mereka dan akan memberikan sanksi serta pembinaan terukur agar hal serupa tidak terulang,” tegas Suardiman.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan, Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan karakter, nilai-nilai kebangsaan, serta penguatan spiritualitas agar para murid memiliki benteng diri yang kuat dari provokasi negatif.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Nabire tentang krusialnya peran pengawasan orang tua. Jam belajar di sekolah yang terbatas menuntut hadirnya komunikasi yang aktif dan peka di lingkungan rumah.

Pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk lebih perhatian terhadap lingkungan pergaulan anak-anak mereka. Edukasi positif dan pemahaman nilai kebangsaan yang ditanamkan sejak dini dari rumah dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi masa depan generasi muda Papua dari pengaruh yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas.

(Red)

Pemprov Papua Tengah Tingkatkan Kompetensi ASN melalui Sertifikasi PBJ

0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menyelenggarakan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C pada 24–25 Juli 2026 di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Nabire.

Kegiatan yang diikuti 61 aparatur sipil negara dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Tumiran, S.Sos., M.AP, mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa. Sabtu (24/7/2026).

Dalam sambutannya, Tumiran menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Sertifikasi bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar agar setiap proses pengadaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Tengah, Martinus Agapa, S.E., M.Ak., mengatakan uji kompetensi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadaan sekaligus memastikan setiap pelaku pengadaan memiliki kompetensi sesuai standar nasional.

Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur juga menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semakin banyak aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sehingga mampu mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara profesional serta mendukung pemberdayaan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) melalui pemanfaatan produk lokal dan Katalog Elektronik.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengadaan yang inklusif, meningkatkan daya saing usaha lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

(Alvi)

Kepala Suku Nduga Papua Tengah Apresiasi Bantuan Bibit Babi dari Pemerintah Pusat

0

Globalpapua.id, NABIRE — Perhatian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat adat terjadi di Papua Tengah melalui penyerahan bantuan usaha dari Pemerintah Pusat. Kepala Suku Nduga di Papua Tengah, Amison Murib, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat atas bantuan usaha berupa bibit babi yang telah disalurkan hari ini.

Menurut Amison, bantuan tersebut merupakan wujud konkret kehadiran negara di tengah kehidupan ekonomi masyarakat adat. Dukungan dari pemerintah pusat ini dinilai sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan keluarganya.

“Bantuan usaha berupa bibit babi yang telah disalurkan hari ini adalah bentuk nyata kepedulian negara yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat adat. Kami berharap bantuan ini dapat terus berlangsung dan ditingkatkan ke depannya,” ungkap Amison Murib.

Sebagai penerima, ia bersama keluarganya berkomitmen penuh untuk memelihara dan merawat bantuan tersebut dengan tanggung jawab agar dapat berkembang biak dengan baik. Kendati demikian, ia juga menyampaikan adanya kendala terkait biaya operasional, sehingga pihaknya turut mengharapkan adanya dukungan lanjutan berupa pakan ternak maupun obat-obatan.

Amison menilai program penyerahan bantuan usaha bagi para kepala suku ini sangat luar biasa dan tepat sasaran. Ia berharap program serupa dapat diperluas agar seluruh kepala suku di Papua Tengah merasakan perhatian yang sama dari pemerintah. Selain itu, cakupan bantuan juga diharapkan bisa menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput secara lebih luas.

Di akhir penyataannya, Amison mengharapkan sinergi dan kolaborasi antara Kepala Suku dengan Pemerintah agar terus dilanjutkan dalam mengaja situasi keamanan di Papua tetap kondusif sehingga program-program pembangunan yang digulirkan dapat berjalan baik untuk mensejahterakan masyarakat Papua khususnya di Papua Tengah. Ia optimistis, sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat adat akan mampu mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kemandirian ekonomi demi masa depan generasi penerus tanah Papua.

(Red)

Dugaan Tambang Emas Ilegal di Mirago Meledak, Ketegasan Satgas PKH Kini Diuji

0

Globalpapua.id,, NABIRE, (Papua Tengah)— Sabtu, (25/7/2026), Sorotan publik mendadak tertuju ke wilayah Mirago, Kampung Lagari (SP 1), Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Menyebarnya rekaman video yang memperlihatkan aktivitas pertambangan emas skala besar secara masif di grup-grup WhatsApp warga, kini memicu gelombang desakan agar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turun tangan.

Keberadaan tambang emas di kawasan tersebut dinilai menjadi pertaruhan besar dan uji nyali bagi Satgas PKH dalam membuktikan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu di tanah Papua.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, aktivitas yang diduga kuat sebagai penambangan liar ini beroperasi secara terstruktur dan masif. Kawasan yang dulunya hijau kini luluh lantak berubah menjadi hamparan lubang galian raksasa.

Dampak dari pengoperasian alat berat jenis ekskavator yang bekerja siang dan malam tersebut mulai merenggut ruang hidup masyarakat sekitar:

Pencemaran Sumber Air: Aliran sungai lokal yang menjadi tumpuan hidup warga untuk kebutuhan harian dan irigasi pertanian kini berubah warna menjadi cokelat keruh berlumpur, serta diduga terpapar zat kimia berbahaya.

Ancaman Hutan & Kesejahteraan Adat: Kerusakan bentang alam berpotensi besar merusak ekosistem hutan, mematikan mata pencaharian masyarakat adat, hingga memicu potensi konflik sosial.

Desakan keras dari berbagai kalangan masyarakat meminta Satgas PKH tidak menutup mata. Jika sebelumnya Satgas PKH gencar menindak sejumlah perusahaan yang melanggar perizinan di daerah lain, publik menuntut standar hukum yang sama ditegakkan di Mirago.

“Negara tidak boleh kalah oleh praktik tambang ilegal. Jika perusahaan lain ditindak, maka tambang skala besar di Mirago juga harus diinvestigasi secara tuntas dan adil,” tegas salah satu tokoh masyarakat setempat.

Meskipun desakan memuncak, masyarakat tetap menyuarakan pentingnya memegang teguh asas praduga tak bersalah. Satgas PKH bersama aparat penegak hukum didorong untuk segera melakukan verifikasi dan investigasi lapangan secara objektif, transparan, dan berbasis data faktual.

Apabila dalam pembuktian ditemukan pelanggaran izin usaha pertambangan (IUP) maupun perusakan kawasan hutan, tindakan tegas sesuai regulasi hukum yang berlaku harus segera dieksekusi.

Kini, bola panas berada di tangan Satgas PKH dan aparat penegak hukum. Publik Papua Tengah menanti: Apakah penegakan hukum akan berdiri tegak, atau justru tumpul di hadapan tambang emas Mirago.

(Red)

MOST COMMENTED

- Advertisement -