Facebook Instagram X Youtube
Minggu, September 27, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Google search engine

Pemprov Papua Tengah Gandeng LBH Perkuat Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Rentan hingga Kampung

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat. Melalui sinergi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pemprov Papua Tengah mendorong penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan hingga menjangkau distrik dan kampung.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pendampingan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan guna Mewujudkan Good Governance” yang diselenggarakan Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Ballroom Hotel Carmel, Kalibobo, Nabire.

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan OIKP Ukkas S., S.Sos., M.KP., jajaran kepala perangkat daerah, pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta tokoh masyarakat adat dan tokoh agama. Jumat (24/7/2026).

Forum tersebut menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai tantangan pelayanan bantuan hukum, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan ekonomi masyarakat, hingga rendahnya literasi hukum di wilayah terpencil Papua Tengah.

Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan pada pembukaan kegiatan, ditegaskan bahwa pemenuhan hak atas keadilan tidak boleh berhenti sebagai prosedur administratif semata. Pelayanan bantuan hukum harus hadir secara nyata, cepat, adil, dan tanpa diskriminasi bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat adat.

“Bantuan hukum tidak boleh hanya tersedia secara administratif. Pelayanan harus benar-benar sampai kepada masyarakat dan diberikan secara adil, cepat, serta tidak diskriminatif. Kemitraan dengan LBH dan organisasi masyarakat sangat penting agar layanan ini menjangkau distrik dan kampung,” ujar Gubernur Meki Nawipa dalam sambutannya.

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan lahirnya rekomendasi yang aplikatif, pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, serta penguatan pendataan masyarakat penerima bantuan hukum berbasis data yang akurat. Pemprov juga mendorong perluasan jaringan pendampingan hukum hingga ke distrik dan kampung, disertai peningkatan sosialisasi serta kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil FGD ini tidak hanya menjadi dokumen rekomendasi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, LBH, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan sinergi tersebut, layanan bantuan hukum diharapkan semakin mudah diakses oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan hingga ke pelosok kampung, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

(Alvi)

Papua Tengah Perkuat Komitmen Lindungi Hak Anak Lewat Peringatan HAN 2026 di Nabire

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 di SMA Negeri 1 Plus KPG Nabire Barat, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” itu menjadi momentum memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Peringatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, kepala sekolah, guru, Forum Anak, serta peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB. Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, yang membacakan sambutan Gubernur.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kata dia, terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan keluarga guna mendukung tumbuh kembang anak.

Menurutnya, seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang berada di wilayah terpencil, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, berpartisipasi, dan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi.

“Peringatan Hari Anak Nasional harus menjadi momentum untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak harus dimulai dari keluarga, diperkuat di sekolah, didukung masyarakat, dan dijamin oleh pemerintah,” ujar Gubernur Meki.

Ia juga mengajak seluruh pihak memastikan Deklarasi Anak Menuju Provinsi Layak Anak diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan yang benar-benar berpihak kepada anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membangun Papua Tengah di masa depan.

(Alvi)

GPMI-I di Nabire Desak DPR Papua Tengah Usut Dugaan Pelanggaran HAM dan Tarik Militer Non-Organik

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait konflik bersenjata yang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019. Organisasi mahasiswa itu menilai konflik antara TNI-Polri dan TPB-OPM telah memicu krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Kordinator Lapangan Umum, Fery Japugau, GPMI-I menyebut konflik telah menyebabkan ribuan warga mengungsi, lumpuhnya layanan pendidikan dan kesehatan, terganggunya aktivitas pemerintahan, hingga jatuhnya korban sipil. Mereka menyebut terdapat sekitar 8.898 pengungsi internal, 52 dari 59 sekolah tidak beroperasi, enam dari tujuh puskesmas tidak berfungsi, serta sekitar 77 warga sipil menjadi korban meninggal maupun luka-luka sejak eskalasi konflik pada 2019.

Aksi damai tersebut diawali dengan long march gabungan massa dari SP 1, Jepara II, Siriwini, dan Kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire yang kemudian berkumpul di Pasar Karang sebelum bergerak menuju Kantor DPR Papua Tengah. Sepanjang perjalanan, massa aksi mendapat pengawalan langsung dari Kapolres Nabire, Dandim 1705/Nabire, Danlanal Nabire, dan Danyonif 173/Praja Vira Braja (PVB). Aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Usai menyampaikan aspirasi, GPMI-I menyerahkan pernyataan sikap yang diterima oleh Anggota DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai, sebagai perwakilan lembaga legislatif.

Dalam pernyataan sikap tersebut, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni :

1. Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya, termasuk kasus penembakan ibu hamil, pembunuhan kepala suku, Gembala serta kasus-kasus lain yang berdampak terhadap masyarakat sipil.

2. Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai upaya mencari penyelesaian konflik melalui pendekatan damai.

GPMI-I berharap DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti kedua tuntutan tersebut melalui langkah konkret agar penyelesaian konflik di Intan Jaya tidak lagi hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga mengutamakan dialog, penegakan hak asasi manusia, dan pemulihan kehidupan masyarakat sipil.

Menutup pernyataan sikap, Kordinator Lapangan Umum, Fery Japugau mengatakan,

“Kami berharap DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti tuntutan ini dengan membentuk tim investigasi dan memfasilitasi dialog bersama pemerintah pusat agar penyelesaian konflik di Intan Jaya dilakukan secara damai dan bermartabat,” demikian pernyataan sikap Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I).

(Alvi)

GPMI-I Gelar Longmarch ke DPRP Papua Tengah, Soroti Situasi di Intan Jaya

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kabupaten Nabire. Aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Pasar Karang menuju Gedung DPRP Papua Tengah dan mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri serta Satpol PP.

Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire bersama Dandim 1705/Nabire, Danlanal Nabire, dan Danyonif 753. Sebelumnya sempat terjadi negosiasi antara massa aksi dan Kapolres Nabire di kawasan Wadio dan Pasar Karang sebelum peserta aksi melanjutkan perjalanan menuju lokasi penyampaian aspirasi.

Sesampainya di halaman Gedung DPRP Papua Tengah, massa menyampaikan aspirasi dengan mengangkat tema aksi “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya”, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan aksi yang sebelumnya disampaikan kepada Polres Nabire. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi terkait situasi di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam surat pemberitahuan, GPMI-I menyebut aksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan perkiraan jumlah peserta sebanyak 300 orang yang bergerak dari sejumlah titik kumpul menuju Kantor DPRP Papua Tengah. Kamis (23/7/2026).

Koordinator Lapangan Umum, Ferry Japugau, didampingi Wakil Koordinator Lapangan, Yosafat Muijiau, meminta DPRP Papua Tengah mengomunikasikan aspirasi mereka kepada Bupati Intan Jaya dan Gubernur Papua Tengah agar hadir menemui massa.

“Kami meminta DPRP Papua Tengah menyampaikan kepada Bupati Intan Jaya dan Gubernur Papua Tengah agar hadir menemui kami. Jika tidak, kami akan tetap bertahan di depan Gedung DPRP,” ujar Ferry Japugau.

Hingga berita ini diterbitkan, aksi penyampaian aspirasi masih berlangsung secara damai di halaman Gedung DPRP Papua Tengah dengan pengamanan aparat gabungan.

(Alvi)

Pengamanan Aksi GPMI-I Sesuai SOP, Kapolres Nabire Imbau Masyarakat Tetap Beraktivitas Seperti Biasa

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Kepolisian Resor Nabire mengerahkan 650 personel gabungan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan Gabungan Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda Intan Jaya (GPMI-I) di Kabupaten Nabire.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut digelar sebagai respons atas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Intan Jaya. Massa berkumpul di lima titik, yakni Perempatan Jepara 2, SP Nabire, Usomim, Pasar Karang, dan kawasan RSUD Sriwini, sebelum menuju Kantor DPR Papua Tengah. Kamis (23/7/2026).

Kapolres Nabire AKBP. Samuel D. Tatiratu, mengatakan pengamanan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dengan melibatkan personel gabungan dari Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Satgas ODC, Batalyon A Brimob Nabire, Satpol PP, serta unsur TNI dari Kodim 1705/Nabire, Lanal Nabire, dan Yonif 753/AVT. Berdasarkan hasil koordinasi bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, seluruh pihak sepakat tidak melaksanakan long march guna mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan keamanan.

“Kami tidak pernah melarang penyampaian pendapat di muka umum, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan stabilitas keamanan daerah,” ujar Kapolres Tatiratu.

Hingga pengamanan berlangsung, situasi di Kabupaten Nabire terpantau aman dan kondusif. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR Papua Tengah agar perwakilan massa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

Kapolres mengimbau masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa dan segera melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center 110 maupun kanal resmi Polres Nabire.

(ALVI)

“Bersatu Hati, Papua Tengah Maju,” Vivian Gobai Tutup Puncak HUT Ke-4 Papua Tengah di Nabire

Penulis
By Zul
-
0

Globlapapua.id, Nabire — Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-4 Provinsi Papua Tengah resmi ditutup melalui ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di kawasan Bandara Lama Nabire Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak 19 hingga 22 Juli 2026 itu dihadiri para Pejabat Utama (PJU) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta ribuan masyarakat Nabire. Penutupan menjadi akhir dari rangkaian perayaan yang mengusung tema

“Bersatu Hati untuk Pemulihan Negeri, Bangkit Bersama, Bergerak Maju Menuju Masyarakat Sejahtera.”

Ketua Panitia sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan, Vivian Gobai, melaporkan rangkaian peringatan HUT meliputi nonton bareng Final Piala Dunia 2026, hiburan rakyat, jalan santai, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga lomba Tari Yosim Pancar (Yospan). Kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM yang pada hari pertama mencatat perputaran ekonomi sekitar Rp170 juta.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan selama pelaksanaan kegiatan,” kata Vivian Gobai.

Melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kadin Papua Tengah, Dewan Kesenian Provinsi Papua Tengah, serta dukungan sejumlah sponsor, penyelenggaraan HUT Ke-4 tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kebersamaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat persatuan melalui ibadah KKR.

Acara ditutup secara resmi dengan doa bersama sebagai wujud syukur sekaligus harapan agar Papua Tengah terus maju menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing.

(ALVI)

Pemprov Papua Tengah Resmikan Kantor Dinas Perkebunan, Gubernur Meki : “Gedung Bukan Sekadar Aset, tapi Simbol Komitmen Pelayanan Berkualitas

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi mengoperasikan kantor baru Dinas Perkebunan dan Peternakan di Nabire. Peresmian gedung ini ditandai dengan seremoni khusus dan jajaran pejabat daerah. Langkah strategis ini diambil pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya membenahi infrastruktur pelayanan publik serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi berbasis ketahanan pangan daerah. Rabu (22/7/2026).

Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa pembangunan gedung kantor anyar ini tidak sekadar menambah deretan daftar aset daerah semata. Lebih dari itu, fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat inovasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk merumuskan kebijakan perkebunan dan peternakan yang menyentuh langsung nasib para petani lokal.

“Gedung ini bukan hanya simbol bertambahnya aset, tetapi juga komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan berkualitas,” kata Gubernur Meki.

Dengan tersedianya sarana yang lebih representatif, para pegawai diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja serta menghadirkan program-program strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah mematok target agar ke depan keberadaan dinas ini mampu secara konkret menguatkan kemandirian pangan di wilayah Papua Tengah.

(Alvi)

Jelang Aksi GPMI-I di Nabire, Kapolres Samuel: “Kami Tidak Melarang Aksi, tetapi Keamanan Bersama Harus Dijaga”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Polres Nabire menggelar Apel Konsolidasi Kesiapan Pengamanan di halaman Mapolres Nabire, sebagai langkah antisipasi menjelang aksi penyampaian aspirasi yang akan dilaksanakan Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) pada Kamis (23/7/2026) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu, didampingi Wakapolres Nabire dan PJU Polres Nabire guna memastikan kesiapan personel serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIT dengan tujuan Kantor DPRP Papua Tengah. Rabu ( 22/7/2026).

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi kemanusiaan terkait situasi di Kabupaten Intan Jaya dan tetap dijamin oleh undang-undang. Namun, Polres Nabire mengimbau agar peserta tidak melakukan long march dari sejumlah titik kumpul guna menghindari kemacetan dan potensi gangguan ketertiban, mengingat pada hari yang sama juga terdapat agenda penyampaian aspirasi lainnya. Sebagai bentuk pelayanan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk untuk membantu mobilisasi peserta aksi menuju Kantor DPRP Papua Tengah serta mengerahkan 650 personel gabungan yang terdiri dari Polres Nabire, BKO Polda Papua Tengah, BKO Brimob, BKO TNI, dan Satpol PP di lima titik pengamanan.

“Kami tidak melarang aksi, tetapi kami mengajak seluruh pihak membangun komunikasi yang baik agar penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujar Kapolres Tatiratu.

Selain pengamanan, Polres Nabire juga telah berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat dari Suku Mee dan Moni untuk bersama-sama mengedukasi peserta aksi agar menjaga ketertiban. Kapolres mengimbau masyarakat agar tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menimbulkan kepanikan.

Warga juga diminta segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan melalui Call Center 110 atau petugas di lapangan. Di sisi lain, Polres Nabire juga tengah melaksanakan Operasi Sikat Noken 2026 yang berlangsung mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2026 dengan sasaran pemberantasan kejahatan jalanan, khususnya curat, curas, dan curanmor.

(ALVI)

Eliezer Yogi : Kolaborasi SKALA Dukung BANGKIT Papua Tengah Tingkatkan Kualitas SDM OAP

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan Program BANGKIT Papua Tengah sebagai langkah memperkuat perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bagi Orang Asli Papua (OAP). Program yang didukung melalui kolaborasi dengan SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia) itu diawali di empat kabupaten sebagai pilot project sebelum diperluas ke delapan kabupaten di Papua Tengah. Peluncuran ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, penyerahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sosialisasi petunjuk teknis operasional, serta penyusunan rencana tindak lanjut program.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, mengatakan Program BANGKIT menjadi momentum dimulainya pembangunan terpadu yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan anak-anak Orang Asli Papua. Menurut dia, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, SKALA, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perlindungan sosial berjalan tepat sasaran.

“Program BANGKIT Papua Tengah menjadi langkah awal memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Papua Tengah secara terintegrasi,” kata Eliezer.

Ia menambahkan, data DTKS yang diserahkan dalam kegiatan itu akan menjadi dasar penetapan penerima manfaat sehingga pelaksanaan program lebih akurat dan efektif.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan Program BANGKIT merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi lintas sektor.

“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga Orang Asli Papua,” ujar Gubernur Nawipa.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kolaborasi bersama SKALA, pemerintah kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat agar Program BANGKIT berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

(Alvi)

Pemprov Papua Tengah Luncurkan Program BANGKIT, Gubernur Meki: “Bantuan Harus Tepat Sasaran, Data Tak Boleh Fiktif”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meluncurkan program BANGKIT (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) Papua Tengah yang ditandai dengan pembukaan kegiatan oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Aula Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kegiatan bertema Bangkit Bersama Mewujudkan Papua Tengah yang Maju, Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera itu dihadiri jajaran pemerintah provinsi, Forkopimda, TNI-Polri, serta mitra pembangunan. Selasa (21/7/2026).

Program ini menjadi strategi pemerintah untuk mempercepat penanganan stunting, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor.

“Bantuan harus tepat sasaran, data tak boleh fiktif,” kata Gubernur Meki.

Menurut Gubernur Meki, BANGKIT dirancang untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di Papua Tengah, termasuk tingginya angka stunting yang mencapai 32,5 persen dan kemiskinan sebesar 28,9 persen. Namun, ia menegaskan seluruh data penerima manfaat harus diverifikasi agar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat.

Tahun ini program diterapkan di Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, kemudian diperluas menjadi delapan kabupaten pada tahun depan. Pemerintah juga meningkatkan bantuan menjadi Rp 350 ribu per bulan, menjangkau 1.000 anak, membiayai 550 mahasiswa, membantu 58.920 pelajar, serta memperluas jaminan kesehatan melalui Kartu Papua Sehat.

“Pembangunan daerah harus berbasis angka dan data yang akurat agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran,” ujar Meki Nawipa.

Gubernur Nawipa meminta seluruh pemerintah kabupaten membentuk Sekretariat Bersama untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan hingga ke wilayah pedalaman.

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berencana menyalurkan bantuan material bangunan guna mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Meki berharap program BANGKIT menjadi fondasi lahirnya generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, mandiri, dan sejahtera. Ia menutup kegiatan dengan doa agar seluruh ikhtiar pembangunan mendapat penyertaan Tuhan Yang Maha Esa serta membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

(ALVI)

1...161718...31Halaman 17 dari 31

MOST COMMENTED

- Advertisement -

POPULAR CATEGORY

© MEDIA BERITA TANAH PAPUA @2026