Globalpapua.id, NABIRE — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire menyerukan aksi demonstrasi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 3 Agustus 2026, dengan tujuan menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Papua Tengah (MRP-PT).
Seruan yang beredar melalui flyer di media sosial itu mengajak berbagai elemen masyarakat mengikuti aksi dengan mengangkat isu yang mereka sebut sebagai “zona darurat militer dan krisis kemanusiaan” di Papua. Dalam poster tersebut juga dicantumkan sejumlah titik kumpul, yakni Siriwini, Karang Pasar, serta Wadio/Jepara. Minggu (2/8/2026).
Menjelang pelaksanaan aksi, Polda Papua Tengah bersama Polres Nabire menggelar apel kesiapan pengamanan. Sebanyak 739 personel diterjunkan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi, dengan dukungan instansi terkait. Aparat menyatakan pengamanan dilakukan secara persuasif guna menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif selama aksi berlangsung.
Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol. Wahyu, menegaskan bahwa TNI-Polri berkewajiban mengawal kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat, TNI dan Polri bertugas mengawal hak kemerdekaan warga negara dalam menyampaikan pendapat. Kami mendukung dan siap mengawal proses tersebut, namun kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan kondusif,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong (hoaks), tetap tenang beraktivitas, serta mempercayakan penanganan situasi di lapangan kepada aparat yang bertugas sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.
(Alvi)