Globalpapua.id, TIMIKA — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfasilitasi gelaran strategis Dialog Kebijakan bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas serta jajaran kepala daerah se-Tanah Papua di Timika. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 dengan program prioritas nasional Astacita guna mewujudkan pemerataan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.
Langkah percepatan pembangunan di era Otonomi Khusus ini diperkuat melalui 12 Poin Kesepakatan Timika yang disepakati enam provinsi di Tanah Papua. Komitmen strategis tersebut mencakup penuntasan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Trans Papua, pengembangan kawasan industri dan pertanian, penguatan tata kelola dana Otsus, hingga program berbasis kemasyarakatan seperti pendidikan sepanjang hari, perlindungan sosial, dan pendataan Orang Asli Papua (OAP).
Melalui filosofi “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”, seluruh potensi dan kekayaan alam di Tanah Papua diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Papua.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa keberhasilan percepatan pembangunan Papua hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko berjalan secara sektoral dan parsial, tidak saling terhubung, serta tidak mampu menjawab akar persoalan mendasar di Papua secara komprehensif. Kualitas pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari daerah yang sudah maju, tetapi juga dari keberhasilan negara mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua,” tegas Gubernur Meki.
Ia menambahkan bahwa 12 Kesepakatan Timika merupakan wujud komitmen bersama seluruh pemerintah provinsi di Tanah Papua untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan sehingga setiap program dapat saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Semangat ‘Satu untuk Enam, Enam untuk Satu’ harus menjadi landasan kita bersama. Papua tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Dengan kolaborasi yang kuat dan visi yang sama, kita optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh Tanah Papua,” ujar Gubernur Meki.
(Alvi)
