Globalpapua.id, NABIRE — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah resmi merampungkan Workshop Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan yang diselenggarakan pada 5–7 Agustus 2026 di Hotel Mahavira 2, Nabire. Berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan FKM Universitas Hasanuddin (UNHAS), agenda ini berfokus pada penyusunan dan penajaman Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinkes Papua Tengah Tahun 2027. Dokumen tersebut diselaraskan dengan visi Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley untuk pemerataan akses layanan medis hingga wilayah pedalaman, percepatan penurunan stunting, serta penyesuaian regulasi ke Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.
Sebagai langkah terobosan, Dinkes Papua Tengah memperkenalkan Strategi Inovasi Tata Kelola “SPM 2+1” guna memperkuat kesiapsiagaan krisis dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Skema ini menegaskan kewenangan provinsi pada penanganan krisis regional, sementara poin “+1″ memposisikan Dinkes Provinsi sebagai pendamping 8 kabupaten agar mandiri mencapai 12 indikator SPM dasar.Kita harus siap sebelum bencana datang, sigap saat bencana melanda, dan pulih bersama untuk bangkit lebih kuat,” tegas dr. Agus.
Rampungnya draf Renja 2027—mulai dari evaluasi kinerja hingga matriks pendanaan—diharapkan dapat menjadi pijakan solid bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam merancang program kesehatan yang adaptif, tangguh, dan berkeadilan.
Ke depan, kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara merata serta mewujudkan transformasi pelayanan medis yang menjangkau seluruh lapisan warga, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan Papua Tengah.
(Red)
