Facebook Instagram X Youtube
Minggu, September 27, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Google search engine

Perkembangan Kasus Viral Siswi Di Waroki, Kapolres Tatiratu Tegaskan : “Proses Hukum Berjalan Transparan Hingga Pengadilan”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Kepolisian Resor (Polres) Nabire menyampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus pembunuhan siswi di Nabire berinisial C.K.C. (13) yang jasadnya ditemukan terbakar di jalan Poros Waroki, Distrik Nabire Barat pada kamis (30/8) sekitar pukul 20.30 WIT.

Dalam konferensi pers di halaman Mapolres Nabire , Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu menegaskan bahwa proses hukum terhadap terduga pelaku anak berinisial A.W.S. (14) berjalan secara transparan dan profesional. Kamis (6/8/2026).

Pihak kepolisian telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, memeriksa enam orang saksi, serta menjadwalkan pemeriksaan psikologi, saksi ahli, dan uji digital forensik terhadap tiga unit ponsel di Jayapura guna merampungkan berkas perkara yang ditargetkan memasuki tahap satu di Kejaksaan Negeri Nabire pada awal pekan depan.

Di tengah bergulirnya proses penyidikan, Kapolres Nabire memberikan penegasan keras guna meluruskan berbagai isu miring yang beredar di tengah publik, termasuk spekulasi mengenai penahanan terduga pelaku maupun alasan tidak dipasangnya police line di lokasi kejadian. AKBP Samuel memastikan bahwa seluruh tindakan teknis olah TKP, penyitaan barang bukti, hingga penahanan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya tegaskan kepada kita sekalian, penyidik Polri bekerja bukan berdasarkan ‘katanya’ atau isu luar, melainkan berdasarkan fakta hukum dan prosedur yang berlaku. Kami bekerja berdasarkan pembuktian di lapangan dan tidak mengejar pengakuan dari pelaku. Kami tetap profesional, proporsional, dan berpegang teguh pada SOP yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan pada background atau siapa keluarganya,” ujar AKBP Samuel.

Selain menerangkan teknis penyidikan, kepolisian mengimbau masyarakat luas untuk bersikap bijak di media sosial dengan tidak menyebarkan foto, nama, alamat, maupun identitas pribadi dari korban dan pelaku yang masih tergolong anak di bawah umur.

AKBP Samuel menegaskan bahwa tindakan menyebarluaskan identitas anak yang berhadapan dengan hukum memiliki konsekuensi hukum yang berat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp500 juta.

“Jangan lagi menyebarkan foto, wajah, nama, alamat, nama orang tua maupun asal sekolah anak yang terlibat dalam perkara ini. Perbuatan tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana. Mari kita sama-sama bijaksana dan belajar mengenai penerapan undang-undang yang berlaku agar tidak menimbulkan salah persepsi dan memicu persoalan baru di lapangan,” pungkasnya.

(Alvi)

Perkuat Layanan Kesehatan di Deiyai, Pemprov Papua Tengah Gelar Pelatihan Program ATM

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, DEIYAI – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan menggelar On the Job Training (OJT) Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) bagi para pengelola program dan tenaga medis di Kabupaten Deiyai. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Papua Tengah dalam mewujudkan visi-misi Gubernur untuk meningkatkan kualitas SDM serta meratakan akses pelayanan kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung. Rabu (5/8/2026).

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Papua Tengah, Isak Waine, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas para nakes di lapangan.

“Pengendalian HIV, TB, dan Malaria memerlukan kerja sama yang kuat, diawali penemuan kasus secara aktif hingga pengobatan sesuai standar,” ujarnya.

Kabupaten Deiyai sendiri menjadi salah satu wilayah prioritas yang tengah didorong menuju eliminasi malaria, di samping penguatan akses skrining HIV dan keberhasilan pengobatan TB. Pelaksanaan pembinaan teknis secara langsung di daerah ini disambut positif oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai, Fransina Rumbiak.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat pengetahuan dan keterampilan nakes di seluruh Puskesmas. Kami berharap pembinaan seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui kegiatan OJT ini menjadi fondasi penting dalam memperkokoh sistem kesehatan daerah dan meningkatkan mutu pelayanan primer.

Harapannya, seluruh tenaga kesehatan peserta pelatihan dapat menerapkan hasil pembelajaran secara optimal di wilayah kerja masing-masing, sehingga target penanggulangan penyakit menular serta percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Deiyai dapat segera tercapai demi mewujudkan masyarakat Papua Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

(Alv)

Dinkes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Tingkatkan Surveilans hingga Kampung

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, DEIYAI — Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan.

(Alvi)

Kasus Viral Siswi SMPN 1 Nabire Jadi Sorotan Publik, Katherin Maruanaya: “Perlu Ada Edukasi ke Sekolah-Sekolah, Edukasi Seksual Bukan Lagi Hal Tabu”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) memberikan atensi serius terhadap kasus pembunuhan tragis yang menimpa C.K.C (13), seorang siswi SMPN 1 Nabire, di kawasan jalan poros Waroki, Nabire. Kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur berinisial AWS (14), yang merupakan anak dari seorang anggota polisi aktif kini menghebohkan publik dan menjadi perhatian luas masyarakat.

Anggota DPR Papua Tengah, Ibu Katherin Maruanaya, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire serta DPRK Nabire segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor bersama dinas pendidikan, pihak sekolah, dan perwakilan orang tua. Langkah ini dinilai sangat penting sebagai upaya preventif serta penguatan peran pengawasan orang tua dan sekolah terhadap anak di bawah umur. Selasa (4/8/2026).

Dalam keterangannya, Ibu Katherin Maruanaya menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus memberikan arahan penting terkait penanganan masalah ini :

“Bagaimana pihak kepolisian dapat memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga SMA, agar anak-anak memahami hal-hal yang berkaitan dengan edukasi seksual. Dahulu, ketika kami masih anak-anak, kami menganggap hal tersebut tabu. Namun saat ini, kami menilai perlunya edukasi bagi anak-anak sejak duduk di bangku SMP hingga SMA, bahkan sebaiknya dijadikan kegiatan ekstrakurikuler.

Edukasi seksual bukan lagi hal yang tabu bagi anak-anak seusia mereka. Kita harus memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan hal tersebut dapat berdampak buruk. Misalnya, anak laki-laki yang telah memasuki masa akil balig harus diingatkan untuk menjaga diri agar tidak menyalahgunakan masa remajanya atau melakukan hubungan terlarang.

Pemahaman ini sangat penting disampaikan kepada anak-anak sekolah agar peristiwa yang terjadi baru-baru ini tidak terulang kembali pada anak di bawah umur.

Jika kita melihat kondisi korban, ia adalah anak perempuan yang diperkirakan berusia sekitar 14 tahun. Masa depannya sirna karena ia telah meninggal dunia. Begitu pula dengan pelaku (anak laki-laki), masa depannya terancam hilang akibat hukuman berat yang harus dijalani, sehingga ia harus menghabiskan masa remajanya di dalam tahanan atau rumah tahanan (rutan).

Oleh karena itu, kami dari pihak pemerintah provinsi mengimbau pemerintah kabupaten sebagai pihak yang menaungi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi secara berkala terkait masalah ini.

Selain itu, penting juga memperhatikan penggunaan gawai (gadget). Gawai dapat memberikan banyak informasi positif, tetapi juga menyajikan konten negatif seperti tindakan kriminal dan pembunuhan. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi penggunaan gawai anak-anak mereka.

Di sekolah, pihak pengajar (seperti wali kelas) dapat menerapkan kebijakan untuk menyimpan gawai siswa terlebih dahulu saat pembelajaran berlangsung. Gawai baru dikembalikan jika ada materi pelajaran yang membutuhkannya atau saat jam sekolah telah selesai. Langkah ini diharapkan dapat mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.

Kami memohon kepada pemerintah provinsi melalui dinas-dinas terkait untuk turun langsung memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan penggunaan gawai yang bijak. Dengan demikian, anak-anak dapat terhindar dari berbagai potensi bahaya dan dapat meraih cita-cita mereka dengan sukses.”

Selain mendorong langkah pencegahan, Ibu Katherin Maruanaya bersama jajaran parlemen mendesak agar penanganan hukum terhadap tersangka AWS berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan bagi keluarga korban.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengonfirmasi bahwa status pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka di bawah jeratan Pasal 459 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka tanpa memandang latar belakang orang tua pelaku yang berstatus sebagai anggota Polri.

Sebagai penutup, Ibu Katherin Maruanaya mewakili jajaran pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah menyampaikan doa serta harapan mendalam agar peristiwa memilukan ini tidak terulang kembali di delapan kabupaten se-Papua Tengah. Beliau menekankan pentingnya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda yang berkualitas untuk membangun daerah otonomi baru ini.

Diharapkan, penuntasan kasus ini secara adil dapat mengembalikan kedamaian, menjaga rasa aman masyarakat, serta merawat citra positif Provinsi Papua Tengah di mata nasional.

(Alvi)

Tanpa Koordinasi, Kedatangan Satgas PKH dan Pihak Korem ke PT Kristalin Diprotes Humas dan Warga

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE, (Papua Tengah) — Pihak Manajemen PT Kristalin Eka Lestari menyampaikan protes keras terkait kedatangan Satuan Tugas (Satgas) dan pihak Komando Resort Militer (Korem) ke lokasi operasional perusahaan yang berada di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Selasa (4/8/2026) siang.

Kedatangan tersebut dinilai dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi serta mengancam keberlangsungan mata pencaharian warga lokal.

Humas PT Kristalin Eka Lestari, Maria Erari, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan aparat yang datang ke wilayah operasional tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun koordinasi awal dengan pihak perusahaan, tokoh adat, serta pemilik hak ulayat.

“Saya selaku humas merasa kesal. Ketika Satgas mau datang ke wilayah kami, tidak disampaikan satu patah dua kata pun kepada saya,” tegas Maria Erari. “Tolong hargai kami pemilik hak adat, masyarakat, dan perusahaan. Tanah ini bertuan, tanah adat, bukan tanah kosong.”

Maria menyayangkan langkah aparat yang berpotensi menghentikan kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, PT Kristalin telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat yang bergantung pada keberadaan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, hingga kesehatan.

“Masyarakat itu mau makan. Hari ini negara bilang masyarakat harus sejahtera, tetapi ketika diinjak dengan aturan tanpa peduli masyarakat, apakah ini yang dinamakan aturan?” lanjut Maria dengan nada kecewa. Ia juga mengancam, masyarakat bersama pihak adat akan menggelar aksi demonstrasi jika aspirasi dan hak-hak warga terus diabaikan.

Selain itu, pihak manajemen mempertanyakan fokus pengawasan aparat yang dinilai tebang pilih. Maria dan sejumlah warga menuding keberadaan berbagai aktivitas tambang ilegal di kawasan sekitar—seperti di wilayah Mirago, Kali Korowa, Lagari, hingga Wanggar—yang juga melibatkan tenaga kerja asing namun justru terkesan dibiarkan tanpa penindakan tegas.

“Kami menduga tindakan satgas PKH dan pihak Korem mau mengambil alih kegiatan perusahaan Kristalin dan memasukkan investor lain dari luar yang sudah dipersiapkan. dan kami menduga juga adanya keterlibatan oknum TNI yang bermain dibelakang layar terkait aktivitas tambang yang tidak ditindak”Ungkapnya.”

Keresahan warga makin memuncak setelah munculnya laporan terkait insiden perampasan dan penghapusan dokumentasi video milik salah seorang karyawan/sopir perusahaan oleh oknum anggota TNI di lokasi.

Ibu Antonia Monika Erari, perwakilan warga dan masyarakat adat yang berada di lokasi, membeberkan insiden tersebut. Ia menceritakan bahwa sopir yang mendampinginya sempat merekam video situasi di lapangan, namun ponselnya diambil dan rekaman videonya dihapus secara paksa.

“Sopir saya mengambil video, lalu anggota Korem langsung merampas HP dan menghapus semua video di dalamnya. Maksud mereka apa? Mereka bisa mengambil video, kenapa kita tidak boleh?” ungkap Antonia.

Masyarakat dan pihak manajemen PT Kristalin meminta pemerintah pusat maupun pimpinan TNI untuk mengevaluasi prosedur kerja Satgas di lapangan. Mereka berharap agar setiap tindakan hukum atau penataan kawasan dilakukan secara transparan, menghormati hak ulayat adat, serta mengedepankan dialog bersama masyarakat setempat demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Nabire.

(Red)

Soroti Kasus Viral Waroki, Bekies Kogoya Minta Pemkab Gelar Rakor Preventif dan Proses Hukum Harus Transparan

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE,— Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) memberikan atensi serius terhadap kasus pembunuhan tragis yang menimpa C.K.C (13), seorang siswi SMPN 1 Nabire, di kawasan jalan poros Waroki, Nabire. Kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur berinisial AWS (14), yang merupakan anak dari seorang anggota polisi aktif kini menghebohkan publik dan menjadi perhatian luas masyarakat.

Anggota DPR Papua Tengah, Bekies Kogoya, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire serta DPRK Nabire segera menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor bersama dinas pendidikan, pihak sekolah, dan perwakilan orang tua. Langkah ini dinilai sangat penting sebagai upaya preventif serta penguatan peran pengawasan orang tua dan sekolah terhadap anak di bawah umur. Selasa (4/8/2026).

Bekies Kogoya menyoroti bahwa tragedi ini menjadi alarm keras terkait pola pengasuhan dan pengawasan remaja. Menurutnya, akses gawai pintar tanpa pembatasan ketat membuat anak-anak rentan terpapar konten negatif yang melampaui batas usia mereka.

Melalui Rakor mendatang, pihaknya mendorong kebijakan preventif yang nyata, seperti pembatasan penggunaan ponsel di sekolah, peningkatan kegiatan ekstrakurricular, serta penguatan pembinaan rohani bagi para siswa.

Selain mendorong langkah pencegahan, Bekies Kogoya bersama jajaran parlemen mendesak agar penanganan hukum terhadap tersangka AWS berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan bagi keluarga korban.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengonfirmasi bahwa status pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka di bawah jeratan Pasal 459 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Pihak kepolisian menegaskan seluruh proses hukum dilakukan secara terbuka tanpa memandang latar belakang orang tua pelaku yang berstatus sebagai anggota Polri.

Sebagai penutup, Bekies Kogoya mewakili jajaran pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah menyampaikan doa serta harapan mendalam agar peristiwa memilukan ini tidak terulang kembali di delapan kabupaten se-Papua Tengah.

Beliau menekankan pentingnya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda yang berkualitas untuk membangun daerah otonomi baru ini. Diharapkan, penuntasan kasus ini secara adil dapat mengembalikan kedamaian, menjaga rasa aman masyarakat, serta merawat citra positif Provinsi Papua Tengah di mata nasional.

(Alvi)

Asprov PSSI Papua Tengah Pacu Musda demi Bentuk Kepengurusan Definitif

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres.

(Red)

Bekies Kogoya Soroti Konflik Tolikara, Kolaborasi Lintas Sektor Solusi Kedamaian

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Anggota DPR Papua Tengah, Bekies Sony Kogoya, S.K.M., M.Kp., menyerukan pentingnya langkah preventif dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya pascainsiden konflik yang terjadi di Distrik Kanggime. Langkah ini dinilai vital mengingat jalur darat di kawasan tersebut merupakan akses utama mobilitas ekonomi dan logistik masyarakat setempat. Selasa (4/8/2026).

Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Puncak Jaya yang bergerak cepat mengevakuasi para korban ke rumah sakit di Ilu untuk mendapatkan perawatan medis.

Guna mencegah berulangnya konflik serupa, Bekies menegaskan bahwa penanganan situasi ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat TNI-Polri.

Solusi yang ditawarkan meliputi pentingnya ruang dialog “dari hati ke hati” yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, hingga pimpinan gereja secara aktif.

Sinergi ini dianggap krusial untuk menjaga kondusivitas wilayah, terlebih menjelang agenda besar Rapat Badan Pekerja Lengkap (BPL) Gereja Injil di Indonesia (GIDI) pada November mendatang yang akan dihadiri oleh perwakilan dari 8 wilayah Se-Indonesia.

“Demi daerah dan rakyat saya, saya menegaskan bahwa kita semua tidak boleh bersikap apatis. Kita harus berperan aktif duduk bersama, mencari solusi, dan menjadi pelaku pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat serta menjamin stabilitas keamanan,” ujar Bekies.

Mengakhiri imbauannya, ia menyampaikan doa dan harapan agar seluruh pihak diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk terus menjaga perdamaian di tanah Papua.

(ALVI)

Situasi Nabire Kondusif Pasca Aksi KNPB, Kapolres Samuel Imbau Warga Tak Termakan Hoaks

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Unjuk rasa penyampaian aspirasi oleh massa simpatisan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berlangsung aman dan kondusif. Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIT hingga berakhir pukul 13.20 WIT tersebut berjalan tertib tanpa diwarnai bentrokan sedikit pun. Kondisi ini menepis kekhawatiran masyarakat atas maraknya isu provokatif di media sosial yang menghembuskan narasi potensi kerusuhan. Senin (3/8/2026).

Kelancaran unjuk rasa ini tak lepas dari efektivitas komunikasi terbuka dua arah antara jajaran aparat keamanan dan koordinator lapangan aksi. Sinergi ketat yang dibangun TNI-Polri bersama Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda terbukti ampuh menjaga iklim kedamaian di Nabire. Berbeda dari unjuk rasa sebelum-sebelumnya, penyampaian aspirasi kali ini berlangsung jauh lebih cepat dan teratur hingga massa membubarkan diri menuju kediaman masing-masing.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh warga Nabire yang tidak terpengaruh isu-isu provokatif dan kabar bohong bahwa akan terjadi kekacauan. Komunikasi terbuka dua arah seperti inilah yang sangat kita butuhkan,” ujar Kapolres Tatiratu.

Terkait isu yang beredar bahwa terdapat massa aksi yang ditangkap dan ditahan di Mapolres Nabire, Kapolres meluruskan bahwa personelnya hanya mengamankan peserta aksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sesuai prosedur hukum.

Pihak kepolisian juga membuka ruang transparan dengan mengizinkan perwakilan korlap untuk memantau langsung proses penanganan rekannya tersebut.

(Alvi)

Pemprov Papua Tengah Resmi Buka Konferwil I PWNU: Gubernur Meki Tegaskan NU Mitra Strategis, Tolak Kekerasan dan Perpecahan

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Tengah yang diselenggarakan di Kompleks Pondok Pesantren Darul Fikri, Gedung SMA Al-Madina, Nabire, Senin (3/8/2026).

Forum permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, merumuskan program kerja yang responsif terhadap kebutuhan umat, serta menegaskan peran NU sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga toleransi dan keberagaman di tanah Papua.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, yang diwakili oleh Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), H. Tumiran, mengapresiasi kontribusi historis Nahdlatul Ulama yang senantiasa konsisten mengusung ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang damai, moderat, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Menurutnya, kehadiran NU sangat krusial dalam merawat rajutan kebhinekaan suku, agama, dan budaya di provinsi baru tersebut.

“Nahdlatul Ulama diharapkan terus menjadi kekuatan yang menyejukkan, menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, dan menolak segala bentuk kekerasan serta perpecahan di Papua Tengah. Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia,” tegas Gubernur Meki.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap PWNU Papua Tengah yang terbentuk dari konferwil ini mampu melahirkan kepengurusan serta program kerja yang inklusif, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui semangat “Merawat Jagat, Membangun Peradaban,” NU diharapkan dapat terus memperluas sinergi lintas sektor termasuk dengan pemerintah, TNI-Polri, lembaga keagamaan, serta masyarakat adat khususnya dalam memperkuat lembaga pendidikan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, hingga pemanfaatan ruang digital secara bijak oleh generasi muda demi mewujudkan Papua Tengah yang maju, damai, dan berkeadilan.

(Alvi)

1...121314...31Halaman 13 dari 31

MOST COMMENTED

- Advertisement -

POPULAR CATEGORY

© MEDIA BERITA TANAH PAPUA @2026