Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia melalui gelaran jalan santai dan gerakan pembagian bendera Merah Putih di Nabire, Ribuan peserta yang terdiri dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), unsur Forkopimda, serta personel TNI-Polri memadati titik kumpul di Halaman Guest House sejak pukul 06.00 WIT sebelum dilepas menuju Halaman Kantor Gubernur Bandara Lama.

Mengusung nilai dasar BerAKHLAK, momentum ini menjadi wujud kebersamaan sekaligus pemantik gelora kebangsaan di tanah Gerbang Cenderawasih. Sabtu (8/8/2026).

Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley hadir membuka kegiatan secara resmi mewakili Gubernur Meki Nawipa yang berhalangan hadir lantaran menjalankan agenda kedinasan penting di Jayapura. Menyampaikan salam hangat dari Gubernur, Deinas mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memanjatkan rasa syukur serta memelihara semangat persatuan. Di usia Republik yang ke-81 tahun, ia mengingatkan seluruh elemen masyarakat untuk menghargai jasa para pahlawan sekaligus berkomitmen membangun daerah secara berdaulat, adil, dan makmur.

“Mengibarkan bendera Merah Putih adalah wujud nyata bahwa kita di Papua Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita yang memimpin, dan kita pula yang merayakannya demi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa,” ujar Wagub Deinas.

Guna menyemarakkan peringatan kemerdekaan hingga ke pemukiman warga, Pemprov Papua Tengah menginstruksikan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memantau pengibaran bendera Merah Putih di delapan kabupaten mulai awal pekan. Acara yang disemarakkan dengan pembagian door prize dan pembagian bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah bagi penerima manfaat ini diharapkan dapat semakin mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan semangat kepelayanan ASN bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

(Alvi)

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi membuka rangkaian semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Nabire, Mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Rakyat Adil dan Makmur”, pembukaan kegiatan diawali dengan jalan santai dan pembagian bendera Merah Putih yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari unsur Forkopimda, TNI-Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Sabtu (8/8/2026).

Momentum kick-off ini makin meriah sekaligus berdampak langsung bagi warga lewat hadirnya pameran UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, hiburan rakyat, hingga layanan publik terpadu yang menghadirkan Disdukcapil, BPJS, BUMN, Bank Papua, serta instansi vertikal lainnya dalam satu lokasi.

Ketua Panitia HUT ke-81 RI sekaligus Asisten Pemerintahan dan Kesra Papua Tengah, Alanthino Wiay, menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan tahun ini dirancang untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kompetisi side event seperti perlombaan olahraga tradisional, tari Yospan, hingga lomba kecerdasan buatan (AI generatif) digelar hingga 14 Agustus mendatang guna membangkitkan semangat kebersamaan dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Kami ingin peringatan kemerdekaan ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan panggung kebersamaan yang menghadirkan wujud nyata pelayanan pemerintah di tengah masyarakat. Lewat sinergi pesta rakyat dan pelayanan publik terpadu ini, kita bersama-sama memperkuat persatuan sekaligus mendorong kesejahteraan warga Papua Tengah,” ujar Alanthino.

Rangkaian peringatan akan berlanjut ke agenda utama (main event) mulai dari pengukuhan Paskibraka pada 15 Agustus, Upacara Taptu dan Pawai Obor pada 16 Agustus, hingga puncaknya pada 17 Agustus 2026 melalui Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Malam Resepsi Kenegaraan. Memasuki usia ke-81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, teruntai doa dan harapan agar NKRI senantiasa kokoh, berdaulat, adil, dan sejahtera di seluruh pelosok Nusantara.

Secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah, semangat kemerdekaan ini diharapkan menjadi pendorong utama percepatan pembangunan daerah, mempererat tali persaudaraan warga di tanah ‘Gerbang Cenderawasih’, serta membawa kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

(Alvi)

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara tegas memperingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah mempercayai oknum-oknum yang mengatasnamakan tim pemekaran daerah dan memungut biaya dari warga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., di Nabire guna merespons maraknya aksi penipuan memanfaatkan isu pemekaran sejak Mei hingga awal Agustus 2026. Kamis (6/8/2026).

Wakil Gubernur Deinas menjelaskan bahwa Pemprov Papua Tengah telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan kajian ilmiah mendalam terkait studi kelayakan, jumlah penduduk, serta jumlah distrik sebelum suatu wilayah diusulkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB). Selain itu, hingga kini moratorium pembentukan DOB yang berlaku sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dicabut, sehingga pemekaran wilayah tidak dapat dipaksakan tanpa mekanisme hukum yang sah.

“Saya tegaskan, oknum-oknum itu adalah pihak yang abal-abal dan tidak bertanggung jawab. Informasi yang mereka sampaikan bahwa sedikit lagi kabupaten ini dan itu akan dimekarkan, itu tidak benar. Ibarat keran air ditutup, maka air tidak bisa mengalir. Kita tidak bisa memaksakan dan tidak boleh menipu masyarakat,” kata Wagub Deinas

Ia menambahkan bahwa dirinya sangat memahami mekanisme tersebut karena pernah menjadi anggota tim pemekaran Kabupaten Puncak dari unsur tokoh masyarakat Puncak Jaya. Menurutnya, proses usulan resmi wajib melewati kajian BRIN, persetujuan DPRD, hingga pengeluaran surat pengantar dari Gubernur Papua Tengah menuju Komisi II DPR RI. “Papua Tengah milik kita semua, bukan milik satu orang atau golongan tertentu. Kita harus bersatu untuk membangun provinsi baru ini, bukan saling memecah belah atau membohongi rakyat,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wakil Gubernur Papua Tengah mengimbau secara mendalam kepada seluruh masyarakat di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, meliputi Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai agar menghentikan segala bentuk dukungan terhadap gerakan pemekaran ilegal, tidak menyerahkan uang dalam acara bakar batu maupun pertemuan lainnya kepada oknum pengumpul dana, serta senantiasa memverifikasi setiap informasi melalui media resmi pemerintah provinsi demi menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan bersama.

(Red)