Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kuliah umum Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II bertajuk “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah”, Rabu (12/8/2026), di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Nabire. Agenda strategis ini digelar guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Kegiatan tersebut menghadirkan pakar otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., sebagai narasumber utama. Acara ini diikuti oleh para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, hingga pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru sangat bergantung pada kualitas tata kelolanya.
“Kunci sukses keberhasilan pembangunan Papua Tengah ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Djohermansyah.
Sebagai daerah hasil pemekaran, Papua Tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial, seperti penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan aset, hingga ketersediaan data wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Lebih lanjut, dalam konteks pelaksanaan Otsus Jilid II, Djohermansyah mengingatkan bahwa besarnya kewenangan dan dukungan fiskal harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Perencanaan program juga wajib disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis setempat.
“Kondisi masyarakat di wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda. Program pemerintah harus disusun berbasis kebutuhan riil di masing-masing wilayah tersebut,” imbau Prof. Djohermansyah.
Melalui kuliah umum ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur dan kelembagaan.
Langkah ini menjadi wujud nyata Pemprov Papua Tengah dalam menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
(Red)
