Minggu, November 22, 2026
Google search engine

Pangdam Cenderawasih Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Papua Tengah

0

Globalpapua.id, Nabire – Kunjungan kerja Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, ke Kabupaten Nabire, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas serta mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah. Rabu (8/7/2026).

Setibanya di Bandar Udara Douw Aturure Nabire, Pangdam XVII/Cenderawasih bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah XVII/Cenderawasih disambut langsung oleh Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alivianto, S.I.P., beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan nuansa budaya Papua melalui pengalungan noken, tarian adat, serta tabuhan tifa sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang berkunjung ke Papua Tengah.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari agenda pembinaan satuan teritorial sekaligus evaluasi kondisi keamanan di wilayah Papua Tengah. Selain memberikan arahan kepada prajurit, Pangdam juga dijadwalkan meninjau kesiapan satuan di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) guna memastikan kesiapan operasional dalam mendukung tugas pengamanan dan pembinaan teritorial.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menegaskan komitmen Kodam XVII/Cenderawasih untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Papua.

“Kami akan terus mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI. TNI juga siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mendukung percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tegas Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang.

Rangkaian penyambutan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah.

(Alvi)

Setelah Dipastikan Kepemilikannya, Motor Hasil Curanmor Dikembalikan kepada Warga Nabire

0

Globalpapua.id, Nabire – Satuan Lalu Lintas Polres Nabire menyerahkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada pemiliknya di halaman parkir Satlantas Polres Nabire, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan dipimpin oleh Plt. Kasat Lantas Polres Nabire, IPTU Hendri Antoro, didampingi Kanit Gakkum Satlantas, IPDA Satrio D.S. Sebelum kendaraan diserahkan, petugas melakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan, termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut benar merupakan milik Subardi selaku pemilik sah.

Usai menerima kendaraannya, Subardi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Satlantas Polres Nabire atas keberhasilan mengamankan serta mengembalikan sepeda motor miliknya yang sebelumnya hilang akibat tindak pidana curanmo

Kegiatan penyerahan barang bukti berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Hal ini merupakan wujud komitmen Polres Nabire dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengembalikan hak pemilik atas barang bukti yang telah berhasil diamankan.

(Red)

Ratusan ASN Papua Tengah Ikuti Sosialisasi Program Pensiun, Ini Pesan Gubernur Meki Nawipa

0

Globalpapua.id, NABIRE– Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Program Pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah se-Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang diikuti ratusan ASN calon purnabakti itu menghadirkan narasumber dari PT Taspen (Persero) Jayapura dan Bank Mandiri Taspen Cabang Nabire sebagai upaya memberikan pemahaman mengenai hak pensiun, tabungan hari tua, hingga layanan perbankan bagi ASN yang akan memasuki masa purnabakti.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutannya diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Viktor Fun, menegaskan bahwa masa pensiun merupakan fase yang pasti dilalui setiap ASN dan harus dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, purnabakti bukan menjadi akhir dari pengabdian, tetapi momentum untuk tetap berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat.

“Pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah babak baru untuk terus berkarya di tengah masyarakat dengan cara dan ruang yang berbeda. Dedikasi dan pengabdian para ASN selama puluhan tahun merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan patut diapresiasi,” kata Meki Nawipa.

Meki Nawipa juga mengapresiasi PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen yang telah menyelenggarakan sosialisasi tersebut.

Ia berharap pelayanan kepada ASN, khususnya calon pensiunan di Papua Tengah, semakin mudah melalui sistem yang terintegrasi dan layanan jemput bola, mengingat tantangan geografis wilayah Papua Tengah.

“Pastikan hak-hak para pensiunan kita dapat diterima dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat orang. Selain itu, berikan edukasi literasi keuangan agar para purnabakti tetap produktif, mandiri, dan sejahtera di masa tua,” tegasnya.

Gubernur juga mengimbau seluruh ASN calon pensiun memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami seluruh hak dan fasilitas yang tersedia sehingga tidak menemui kendala saat memasuki masa purnabakti.

(Red)

Rusun ASN Papua Tengah Resmi Dioperasikan, Dukung Efektivitas Pemerintahan

0

Globalpapua.id, NABIRE– Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai mengoperasikan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah melalui kegiatan sosialisasi pengoperasian sarana dan prasarana yang digelar di Nabire, Senin (6/7/2026).

Pengoperasian rumah susun tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua Tengah.

Pembangunan Rusun ASN merupakan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua. Fasilitas hunian ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal ASN yang bertugas di Papua Tengah sehingga dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Sambutan Gubernur Papua Tengah, , diwakili oleh selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Dalam sambutan tersebut, Gubernur mengatakan kehadiran rumah susun diharapkan mampu menunjang kebutuhan hunian bagi ASN sekaligus meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kehadiran rumah susun ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan hunian bagi Aparatur Sipil Negara, sekaligus menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Viktor Fun.

Gubernur juga menegaskan pengelolaan rumah susun harus dilakukan secara disiplin, transparan, dan bertanggung jawab karena merupakan aset pemerintah yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Kepada perangkat daerah dan pengelola yang telah diberi tanggung jawab, saya minta agar pengelolaan rumah susun ini dilakukan dengan disiplin dan transparan. Rumah susun ini adalah aset pemerintah yang harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” bunyi sambutan Gubernur Meki.

Menurut Gubernur, tata kelola Rusun ASN akan mengacu pada Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/132 Tahun 2026 sebagai dasar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Melalui sosialisasi tersebut, Gubernur juga meminta adanya koordinasi yang kuat antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta badan pengelola yang telah ditunjuk.

Ia berharap pengelolaan yang profesional dapat menjaga kawasan rumah susun tetap aman, bersih, tertib, dan nyaman sehingga mampu mendukung kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Papua Tengah.

(Red)

GPMI-I Gelar Konsolidasi, Soroti Konflik di Intan Jaya dan Rencana Aksi Aspirasi

0

Globalpapua.id, NABIRE (Papua Tengah)– Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia (GPMI-I) menggelar Diskusi dan Konsolidasi Tahap I di Asrama Puncak, Jalan Jakarta, Nabire, Senin (6/7/2026). Forum tersebut mengangkat tema “Intan Jaya: Krisis Kemanusiaan dan Darurat Militer demi Kepentingan Investasi” sebagai ruang diskusi bagi pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya.

Diskusi yang menghadirkan Kanibal Papua sebagai pemandu materi itu membahas berbagai pandangan peserta terkait dinamika keamanan, politik, dan kondisi kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya maupun wilayah Papua secara umum.

Dalam forum, peserta menyampaikan pandangan bahwa konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah Papua telah memicu dampak kemanusiaan, seperti jatuhnya korban jiwa, meningkatnya jumlah pengungsi, serta terganggunya aktivitas masyarakat. Mereka juga menyoroti kesulitan masyarakat sipil yang berada di tengah situasi konflik.

Peserta turut menilai meningkatnya kehadiran aparat keamanan di beberapa wilayah pegunungan berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain itu, berkembang pula pandangan dalam diskusi bahwa penguatan pengamanan di sejumlah wilayah berkaitan dengan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam.

Forum juga menyampaikan kritik terhadap berbagai pihak yang dinilai belum memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan kemanusiaan di Papua. Para peserta berharap pemerintah, lembaga negara, organisasi kemanusiaan, dan institusi keagamaan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai serta memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak.

Selain membahas kondisi kemanusiaan, kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi internal organisasi untuk memperkuat solidaritas mahasiswa dan menyusun langkah-langkah lanjutan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur damai.

Siapkan Aksi Penyampaian Aspirasi

Usai kegiatan, pemandu diskusi Jonatan Sani atau biasa disapa Kanibal Papua mengatakan bahwa konsolidasi tahap pertama menjadi langkah awal dalam menyatukan pandangan organisasi sekaligus mempersiapkan agenda berikutnya.a

“Diskusi dan konsolidasi tahap pertama ini merupakan langkah awal untuk menyatukan pandangan. Dalam waktu dekat kami berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi. Waktu pelaksanaannya masih menunggu keputusan bersama dan akan diumumkan setelah seluruh persiapan selesai,” ujar Kanibal Papua.

Ia menambahkan, panitia akan segera menetapkan jadwal pelaksanaan aksi sebelum menyebarluaskan poster dan flyer melalui berbagai media informasi serta jaringan pelajar dan mahasiswa.

“Kepada masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa, nantinya tunggu informasi resmi melalui brosur dan media yang akan kami sebarkan setelah seluruh persiapan selesai,” katanya.

Mengakhiri kegiatan, panitia mengajak seluruh pelajar dan mahasiswa untuk terus membangun solidaritas serta aktif terlibat dalam ruang-ruang diskusi dan konsolidasi sebagai bagian dari penyampaian aspirasi secara damai. Ajakan tersebut disampaikan melalui slogan kegiatan, “Mari Libatkan Diri.”

(Red)

Tiga Tokoh Masyarakat Bersuara: Kami Palang Demi Hidup, Bukan Jadi Tameng

0

Globalpapua.id, NABIRE, (Papua Tengah) – Tudingan bahwa masyarakat Kampung Nifasi dijadikan “tameng” oleh PT Kristalin Eka Lestari dibantah tegas oleh tiga tokoh masyarakat setempat. Mereka menegaskan bahwa aksi pemalangan di lokasi kerja Musairo merupakan keputusan murni masyarakat adat sebagai bentuk mempertahankan hak, aset, dan sumber penghidupan warga, bukan atas arahan perusahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pernyataan Kepala Suku Besar Wate, Otis Money, yang sebelumnya meminta perusahaan tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng. Jangan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah.

“Pemalangan Adalah Hak Kami”

Kepala Suku Kampung Nifasi, Dominggus Money, mengatakan pemalangan merupakan hak masyarakat adat untuk menjaga aset dan memperjuangkan masa depan kampung yang dinilai masih membutuhkan perhatian pembangunan.

Menurutnya, kehadiran PT Kristalin Eka Lestari berawal dari keinginan masyarakat yang berharap investasi dapat membuka akses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Karena itu, ia meminta pemerintah dan pihak terkait lebih mengedepankan dialog dengan masyarakat sebelum mengambil langkah di lapangan.

“Kami yang mengundang perusahaan datang. Kalau ada persoalan, duduk bersama masyarakat, dengarkan aspirasi kami. Jangan mengambil keputusan tanpa komunikasi,” tegasnya.

Tokoh Perempuan: “Kami Berdiri Karena Merasakan Manfaatnya”

Senada dengan itu, Tokoh Perempuan Adat Wate Kampung Nifasi, Yantris, membantah anggapan bahwa warga digerakkan atau diperalat perusahaan.

Ia menyebut masyarakat bertahan karena merasakan langsung manfaat keberadaan perusahaan, mulai dari bantuan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dukungan pendidikan, bantuan saat kedukaan, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Yantris, apabila terdapat persoalan administrasi atau perizinan perusahaan, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa menghentikan aktivitas yang menjadi sumber penghasilan masyarakat.

“Kalau urusan izin atau pajak, selesaikan dengan perusahaan. Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Suku Dani: “Jangan Ganggu Piring Makan Kami”

Perwakilan warga Suku Dani, Romi Wonda, menyatakan dukungan terhadap keputusan adat untuk tetap mempertahankan pemalangan hingga ada penyelesaian resmi.

Ia menegaskan masyarakat hanya akan membuka palang apabila ada komunikasi langsung dari pimpinan PT Kristalin Eka Lestari dengan masyarakat adat.

Romi juga meminta agar aparat maupun Satgas menghormati keputusan masyarakat selama proses penyelesaian berlangsung.

“Kami hanya ingin satu, jangan ganggu piring makan masyarakat kecil. Kami hidup dari aktivitas yang ada di sini,” katanya.

Tetap Bertahan Hingga Ada Kesepakatan

Ketiga tokoh masyarakat sepakat pemalangan di lokasi kerja Musairo akan tetap dipertahankan sampai tercapai penyelesaian resmi antara PT Kristalin Eka Lestari dan Satgas.

Mereka berharap penyelesaian dilakukan melalui dialog yang mengedepankan musyawarah, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas perusahaan.

(Red)

 

Hampir Setahun Inkrah, Eksekusi Lahan Nabarua Bawah Belum Terlaksana

0

Globalpapua.id, Nabire – Keluarga Tawaru mempertanyakan belum terlaksananya eksekusi terhadap objek sengketa tanah di kawasan Nabarua Bawah, Jalan Honai, belakang Madu Laras (Dunia Colour), Kabupaten Nabire, Papua Tengah, meski perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak hampir satu tahun lalu sejak bulan Oktober 2025.

Dalam wawancara kepada awak media, Armando Tawaru, didampingi dua saudaranya, Oktovina Tawaru dan Martha Tawaru, menjelaskan bahwa sengketa bermula dari persoalan kepemilikan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan. Upaya penyelesaian secara musyawarah sebelumnya tidak membuahkan hasil sehingga keluarga memilih menempuh jalur hukum. Senin (6/7/2026).

Menurut Armando, perjuangan hukum yang mereka tempuh berlangsung hingga ke tingkat kasasi dan seluruh putusan berpihak kepada keluarga Tawaru.

“Di Pengadilan Negeri kami dinyatakan menang. Pihak tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura, tetapi ditolak. Mereka juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta dan kembali ditolak. Artinya putusan itu sudah inkrah dan kami dinyatakan sebagai pihak yang sah memenangkan perkara,” ujar Armando Tawaru.

Armando mengatakan salinan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut diterima melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Namun, setelah putusan inkrah, proses eksekusi di lapangan justru belum berjalan.

Ia mengaku sempat mengalami kendala karena kuasa hukum sebelumnya dinilai tidak memberikan tindak lanjut yang jelas terkait proses eksekusi. Akibatnya, keluarga mendatangi Pengadilan Negeri Nabire secara langsung untuk meminta penjelasan.

“Kami akhirnya datang sendiri ke Pengadilan Negeri Nabire. Dari sana kami diarahkan untuk mengajukan permohonan eksekusi dan seluruh prosedur yang diminta sudah kami penuhi,” katanya.

Menurut keluarga, Pengadilan Negeri Nabire telah menerbitkan surat eksekusi sebanyak tiga kali. Namun, pihak tergugat disebut tidak memberikan respons terhadap surat tersebut.

Meski demikian, keluarga mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan yang diminta pengadilan, termasuk kesiapan pengamanan dan pelaksanaan pembongkaran apabila eksekusi dilakukan.

“Sekarang kami hanya menunggu sidang lapangan atau konstatering sebelum eksekusi dilaksanakan. Semua persyaratan yang diminta sudah kami nyatakan siap. Tetapi sampai hari ini kami masih menunggu kepastian,” ungkap Armando.

Keluarga mengaku mulai merasa jenuh karena putusan terakhir telah diterbitkan sejak Oktober tahun lalu, namun hingga kini belum ada pelaksanaan eksekusi.

Armando menegaskan bahwa keluarga sebenarnya mampu mengambil tindakan sendiri, tetapi memilih menghormati proses hukum agar tidak menimbulkan konflik di lapangan.

“Sebenarnya kami bisa saja bertindak sendiri, tetapi kami memilih menghormati hukum. Kami tidak ingin ada gesekan atau korban karena semuanya sudah kami serahkan kepada pengadilan. Kalau kami bertindak sendiri, nanti justru kami yang dianggap melanggar hukum,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa perjuangan keluarga menjadi semakin berat setelah salah satu orang tua mereka meninggal dunia, sehingga seluruh proses kini ditangani oleh anak-anaknya.

“Orang tua kami sudah tidak ada. Sekarang tinggal kami anak-anak yang melanjutkan perjuangan ini. Kami hanya berharap ada kepastian hukum dan eksekusi segera dilaksanakan sesuai putusan yang sudah inkrah,” katanya.

Melalui penyampaian kepada media, keluarga Tawaru berharap proses hukum yang telah mereka menangkan benar-benar dapat diwujudkan melalui pelaksanaan eksekusi sesuai putusan pengadilan.

*Pengadilan Negeri Nabire: Koordinasi Eksekusi Sedang Berjalan*

Menanggapi harapan keluarga Tawaru, Kepala Pengadilan Negeri Nabire, Dr. Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah koordinasi bersama aparat kepolisian dan pemohon eksekusi sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan eksekusi.

“Baik, kami sudah membuat surat untuk koordinasi antara Polres, pengadilan, dan pemohon eksekusi. Tujuannya adalah untuk berkoordinasi dalam rangka melaksanakan eksekusi tersebut. Surat ini sudah kami buat dan tinggal disampaikan kepada pihak Polres serta pemohon agar mereka dapat hadir pada waktu undangan yang telah ditentukan,” jelas Bekti Wibowo.

Ia juga menegaskan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Nabire bekerja secara terbuka dan profesional dalam menangani setiap perkara.

“Perlu saya tegaskan kepada masyarakat luas bahwa pengadilan ini bekerja secara transparan dan tidak seperti yang dikhawatirkan. Semua proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait biaya perkara, Bekti memastikan seluruh informasi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

“Terkait biaya-biaya, Pengadilan Negeri Nabire sangat transparan. Masyarakat dapat melihat rincian biaya melalui website resmi Pengadilan Negeri Nabire. Apabila ada biaya yang melebihi ketentuan, silakan laporkan langsung kepada pimpinan atau kepada saya. Kita tidak boleh memungut biaya di luar ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa tanah di Nabarua Bawah, Jalan Honai, Kabupaten Nabire, masih menunggu tahapan koordinasi lanjutan dan pelaksanaan sidang lapangan (konstatering) sebelum proses eksekusi dilaksanakan.

(Red)

Pemprov Papua Tengah Resmi Buka ToT MRP, Gubernur Meki Tekankan Afirmasi, Proteksi, dan Pemberdayaan OAP

0

Globalpapua.id, Nabire – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Otonomi Khusus (Otsus) dan Training of Trainers (ToT) bagi anggota MRP Papua Tengah di Aula Hotel Carmel Kalibobo, Kabupaten Nabire, selama dua hari, 6–7 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai fasilitator dalam menyosialisasikan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus kepada masyarakat di enam kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan melalui alokasi anggaran pada DPA Sekretariat MRP Papua Tengah. Senin (6/7/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, melainkan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua, khususnya di Papua Tengah.

“Kegiatan ini bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, tetapi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah provinsi untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai arah kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah,” ujar Agustinus.

Ia menegaskan bahwa Otonomi Khusus merupakan kebijakan konstitusional yang bertujuan memberikan keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap Orang Asli Papua (OAP), sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

“Keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan hak ulayat, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta terjaganya nilai-nilai budaya Papua,” katanya.

Agustinus menjelaskan, sebagai provinsi yang masih relatif muda, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pelayanan dasar, kondisi geografis yang sulit, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, ia menekankan implementasi Otonomi Khusus harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni keberpihakan kepada Orang Asli Papua, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pengelolaan Dana Otsus yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami percaya Otonomi Khusus akan berhasil apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Karena itu, sosialisasi seperti ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agustinus juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan sebagai ruang belajar dan berdiskusi sebelum nantinya melakukan sosialisasi Otsus di enam kabupaten di Papua Tengah.

Selain membahas implementasi Otsus, Ketua MRP Papua Tengah turut menyoroti kondisi keamanan di sejumlah wilayah pedalaman Papua Tengah yang dinilainya masih memprihatinkan.

“Papua Tengah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat yang hidup di pedalaman dan lembah-lembah sedang menangis. Pemerintah tidak akan mampu membangun dengan baik apabila rakyat masih hidup dalam penderitaan akibat situasi keamanan,” tegasnya.

Ia mengajak Pemerintah Daerah, DPR, MRP, serta jajaran TNI dan Polri untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Prof. Dr. Melkias Hetharia, menilai sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman anggota MRP terhadap substansi Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Melalui kegiatan ini kita membuka kembali Undang-Undang Otonomi Khusus, mempelajari substansinya, lalu menyampaikannya kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami,” kata Prof. Melkias.

Ia memberikan apresiasi kepada MRP Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah karena menjadi salah satu provinsi baru yang lebih dahulu melaksanakan kegiatan serupa.

“Saya mengapresiasi Ketua MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah menginisiasi kegiatan penting ini. Kita akan membahas bersama mengenai hak, kewajiban, serta hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam implementasi Otonomi Khusus,” ujarnya.

Prof. Melkias juga menegaskan bahwa anggota MRP memiliki modal pengetahuan adat yang kuat sehingga memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Otonomi Khusus kepada masyarakat.

Mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan yang dibacakan Ukkas, menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus harus berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

“Jika tiga hal ini dipahami dengan baik, yaitu afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan, maka Otonomi Khusus akan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Otsus jilid II kini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Nomor 107 yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program percepatan pembangunan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfokuskan implementasi Otsus melalui tiga agenda utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Papua Sehat berarti masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Papua Cerdas memastikan akses pendidikan yang berkualitas. Sedangkan Papua Produktif diarahkan agar masyarakat memperoleh pemberdayaan ekonomi sehingga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan Otonomi Khusus harus memprioritaskan Orang Asli Papua, mulai dari afirmasi politik, penguatan peran MRP, pengutamaan ASN OAP, pengembangan ekonomi masyarakat adat, hingga penyediaan pendidikan gratis.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus melakukan pendataan Orang Asli Papua sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Saat ini Papua Tengah menjadi provinsi yang paling progresif dalam pendataan Orang Asli Papua dengan capaian sekitar 71,88 persen. Data ini menjadi dasar penting dalam memastikan seluruh kebijakan Otonomi Khusus benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota MRP untuk aktif menyosialisasikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak-hak OAP dalam implementasi Otonomi Khusus.

Melalui kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers ini, anggota MRP Papua Tengah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi Otonomi Khusus sekaligus menjadi ujung tombak penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sehingga implementasi Otsus benar-benar mampu mewujudkan Papua Tengah yang maju, adil, aman, dan sejahtera dengan keberpihakan kepada Orang Asli Papua sebagai prioritas utama.

(Red)

Warga Adat Makimi Kompak Tolak Isu Kedatangan Satgas PKH, Demi Lapangan Kerja.

0

Globalpapua.id, Nabire (Papua Tengah) – Kehadiran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke area perusahaan Kristalin mendapat penolakan keras dari warga setempat. Perwakilan masyarakat adat Makimi, Nifasi, serta masyarakat Nusantara yang berdomisili di wilayah tersebut secara tegas menentang isu rencana penutupan operasional perusahaan tambang tersebut, Minggu (5/7/2026) siang.

Ketua Dewan Adat, Arnol Elik Manasi, memimpin langsung pertemuan terbuka yang menghadirkan puluhan warga untuk menyatukan suara. Warga menilai, isu penutupan perusahaan akan mengancam hajat hidup dan perekonomian mereka.

“Kami masyarakat adat Makimi, Nifasi, bahkan masyarakat Nusantara yang ada di wilayah adat kami ini, menolak keras PKH masuk ke wilayah adat kami!” seru salah seorang perwakilan warga di tengah kepungan massa.

Sontak, teriakan “Setuju!” membahana dari seluruh warga yang memadati lokasi pertemuan. Riuh kompak ini menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan keputusan bulat dari tingkat akar rumput.

Masyarakat setempat menilai kehadiran investasi di daerah mereka memberikan dampak nyata yang langsung mereka rasakan, mulai dari urusan dapur hingga masa depan anak-anak.

Egou, salah seorang warga setempat, membeberkan alasan kuat mengapa masyarakat begitu gigih membela keberadaan perusahaan Kristalin di kampung mereka.

“Kehadiran perusahaan Kristalin di wilayah Nifasi sangat membantu kami. Mereka mendongkrak ekonomi, membantu pendidikan, dan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat yang ada di wilayah ini,” ungkap Egou dengan nada optimis.

Hingga saat ini, baik pihak Satgas PKH maupun manajemen PT Kristalin belum memberikan keterangan resmi terkait ketegangan yang terjadi di lapangan. Warga berharap pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil langkah hukum yang berpotensi mematikan mata pencaharian lokal.

(Red)

Semarak HUT Bhayangkara Ke-80, Fun Run 5K Pererat Sinergi Polri dan Masyarakat Di Nabire

0

Globalpapua.id, Nabire, (Papua Tengah) – Ribuan langkah menyatu dalam semangat kebersamaan saat Polda Papua Tengah bersama Barisan Merah Putih (BMP) menggelar Fun Run 5 Kilometer di kawasan Bandara Lama, Jalan Jenderal Sudirman, Nabire, Sabtu (4/7/2026).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat, Mengabdi dengan Hati Menuju Indonesia Emas 2045.”

Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si. secara langsung melepas peserta yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, masyarakat umum, hingga personel TNI dan Polri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1705/Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, para Pejabat Utama Polda Papua Tengah, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Papua Tengah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Papua Tengah mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang ikut memeriahkan Hari Bhayangkara melalui kegiatan olahraga. Menurutnya, Fun Run bukan sekadar ajang berlari, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat.

“Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi agenda yang terus kita laksanakan di Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, olahraga bersama seperti Fun Run diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk menjalani pola hidup sehat, menjauhi berbagai pengaruh negatif, serta terus mengembangkan potensi diri demi kemajuan daerah.

“Saya berharap melalui kegiatan ini semakin banyak generasi muda yang bersemangat mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Sebelum peserta diberangkatkan, Kapolda mengajak seluruh peserta memanjatkan doa agar kegiatan berlangsung aman dan seluruh pelari dapat mencapai garis finis dengan selamat. Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah doorprize bagi peserta yang beruntung.

“Siapa pun yang mendapat doorprize, itulah rezeki hari ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan membawa manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua,” tutupnya.

Fun Run 5K Hari Bhayangkara ke-80 berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Lebih dari sekadar olahraga, kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun kebersamaan, memperkuat budaya hidup sehat, serta mewujudkan Papua Tengah yang aman, harmonis, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

(Red)

MOST COMMENTED

- Advertisement -