Facebook Instagram X Youtube
Sabtu, September 26, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Google search engine

Antisipasi Aksi 15 Agustus KNPB di Nabire, Kapolres Tatiratu : “Utamakan Persuasif dan Humanis”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Kepolisian Resor (Polres) Nabire menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi rencana aksi penyampaian aspirasi oleh Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB) se-Meepago pada Sabtu (15/8),Bertempat di Ruang RBP Polres Nabire. Kamis (15/8/2026).

Rapat yang melibatkan unsur TNI-Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, hingga tokoh adat ini menyepakati pengerahan 709 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah titik strategis di wilayah tersebut.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi, namun pelaksanaannya harus tetap berada di koridor hukum, Pihaknya memastikan strategi pengamanan di lapangan akan mengedepankan komunikasi dan pendekatan damai.

“Penyampaian aspirasi diharapkan tetap dilakukan secara tertib dan aman. Pola pengamanan akan mengutamakan pendekatan persuasif, humanis, dan terukur guna mencegah benturan serta menjaga situasi tetap kondusif,” ujar AKBP Samuel.

Dukungan senada disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, yang menekankan krusialnya kolaborasi antara aparat, pemda, dan seluruh elemen masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat sangat penting agar kegiatan dapat berlangsung aman tanpa mengganggu aktivitas warga lainnya,” kata Yulianus. Rapat koordinasi berakhir dengan komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Nabire agar tetap damai.

(Red)

Sidak Puspem, Wagub Deinas Tekankan Sebelum 31 Desember Harus Tuntas

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat mengawal pengerjaan kompleks Pusat Pemerintahan (Puspem) di Karadiri 2, Nabire, agar selesai sesuai tenggat yang disepakati. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menegaskan hal tersebut saat menggelar inspeksi mendadak ke lokasi proyek Kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan MRP pada Kamis (13/8/2026).

”Pengawasan langsung ini penting agar proyek tidak meleset dari jadwal, Kontrak dengan Kementerian PUPR menegaskan batas akhirnya 31 Desember 2026, jadi sebelum tanggal tersebut seluruh pekerjaan fisik wajib tuntas,” tegas Wagub.

Progres pembangunan di lapangan menunjukkan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD telah memasuki tahap penutupan atap serta finishing, sedangkan gedung terpadu instansi setinggi sembilan lantai telah mencapai pengerjaan lantai empat. Untuk menjamin percepatan di lapangan, Wagub menginstruksikan kontraktor pelaksana agar segera menambah pasokan pekerja dan material.

”Saat ini ada 300 tukang di lapangan, saya minta segera ditambah 300 orang lagi menjadi total 600 pekerja. Pasokan material bangunan juga harus disiapkan secara paralel agar tidak ada tenaga kerja yang menganggur karena kehabisan bahan,” ujarnya.

Melalui penambahan personel dan pengawasan ketat pasokan logistik, Deinas optimistis bakal menghadirkan kawasan pusat pemerintahan termegah di Tanah Papua tanpa adanya penundaan proyek. Langkah tegas ini diambil demi memastikan peralihan operasional pemerintahan daerah berjalan mulus tanpa menyeberang ke tahun anggaran berikutnya.

”Saya tidak mau pekerjaan ini ditunda atau berlanjut ke tahun depan, Kita maksimalkan seluruh potensi tenaga kerja dan material yang ada sekarang agar target akhir tahun ini benar-benar terealisasi,” pungkasnya.

(Red)

Bimtek Tim Pendamping Keluarga Papua Tengah, Gubernur Meki : Data adalah Dasar Kebijakan

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Hotel JDF Nabire. Kamis (13/8/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten III Setda Papua Tengah, Viktor Fun, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa ini bertujuan memperkuat kapasitas kader pendamping di tingkat tapak. Penguatan tersebut mencakup peningkatan keterampilan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pemanfaatan aplikasi SIRIKA untuk distribusi alat kontrasepsi, serta pengoperasian SIGA Mobile untuk verifikasi dan validasi data.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa validitas data lapangan menjadi penentu utama keberhasilan program pembangunan dan intervensi keluarga. Penguasaan aplikasi digital seperti SIRIKA dan SIGA Mobile harus berorientasi pada akurasi agar kebijakan yang diambil tidak salah sasaran.

“Data merupakan dasar dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan program. Karena itu, proses verifikasi, pembaruan, dan pelaporan data harus dilakukan dengan baik,” tegas Viktor Fun.

Pemerintah Daerah berharap usai mengikuti bimbingan teknis ini, para anggota TPK dapat langsung mempraktikkan keterampilan pendataan dan pelayanan secara akurat di wilayah kerja masing-masing.

Terciptanya sinergi yang kuat antara TPK, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan keluarga di seluruh Papua Tengah.

(Red)

Monitoring Evaluasi APBD Papua Tengah, Gubernur Meki : Minta Percepat Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Monitoring Realisasi Kinerja dan Monitoring Pimpinan Terkait Pelaksanaan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2026 Semester I di Aula RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).

Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul masih rendahnya daya serap anggaran daerah dari total pagu APBD sebesar Rp3,17 triliun, dengan realisasi keuangan baru mencapai Rp769,76 miliar atau 24,22 persen dan realisasi fisik sebesar 14,63 persen.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa yang dibacakan Sekretaris Daerah Silwanus Sumule, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk segera melalukan percepatan pelaksanaan program.

“Saya mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) untuk mempercepat proses pengadaan dan mengimbau seluruh Kepala OPD melakukan akselerasi sisa kegiatan agar penyerapan anggaran meningkat,” ujar Sekda Silwanus.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Eliezer Yogi, menjelaskan bahwa pemantauan ketat ini menyasar 26 OPD yang mengelola 175 program, 503 kegiatan, dan 1.545 subkegiatan. Mengingat sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran tersisa sekitar empat bulan, ia menegaskan pentingnya langkah korektif sedini mungkin agar belanja daerah, termasuk penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. Seluruh pelaporan capaian fisik dan keuangan kini dipantau secara langsung melalui aplikasi E-Monitoring Dalevbang.

“Monitoring meja ini dilaksanakan untuk mengetahui hambatan di lapangan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai rencana. OPD dituntut bekerja ekstra keras agar capaian kinerja dapat meningkat secara signifikan sebelum dilakukannya monitoring lapangan,” tegas Eliezer.

Melalui pelaksanaan monitoring meja yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Jumat (14/8/2026) ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pimpinan OPD dapat membangun komunikasi yang transparan, akuntabel, dan harmonis dalam menyelesaikan berbagai kendala penyerapan anggaran.

Evaluasi menyeluruh ini diharapkan tidak hanya mendorong percepatan realisasi fiskal daerah, tetapi juga memicu efisiensi pemanfaatan sumber daya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, komitmen bersama dalam pengendalian pembangunan ini ditargetkan menjadi pijakan kokoh untuk mewujudkan visi pembangunan Papua Tengah yang emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.

(Red)

Mangkir Dua Kali Rapat Koordinasi, Satgas PKH Disemprot Dewan, Dinilai Tak Paham Otsus Papua dan Acuhkan Kebutuhan Masyarakat

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Ketidakhadiran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut aspirasi masyarakat terdampak, memicu kritik pedas dari salah satu anggota dewan DPRP, Fraksi PDIP, , Piter Worabay. Pihak Satgas dinilai tidak kooperatif dan kurang memahami esensi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua karena sudah dua kali mengabaikan undangan resmi dari lembaga perwakilan rakyat. Rabu (12/8/2026)

Dalam rakor yang membahas persoalan mata pencaharian masyarakat lokal tersebut, anggota dewan menyayangkan sikap pimpinan Satgas PKH yang terkesan enggan berdialog dan berkoordinasi langsung dengan dinas terkait serta wakil rakyat.

“Mungkin mereka kurang paham bahwa mereka masuk di daerah yang ada Otonomi Khusus. Negara memberikan mandat lewat UU No. 2 Tahun 2021 agar masyarakat Papua sejahtera dan berdiri sama tinggi dengan saudara-saudaranya di seluruh Indonesia. Orang hebat dan bijak seharusnya mengerti, hadir berkoordinasi mencari langkah terbaik agar tidak timbul dampak buruk bagi warga,” tegas Piter”

Ia juga menyoroti sikap pimpinan Satgas yang tidak menunjukkan jiwa gentleman dalam menyelesaikan persoalan lapangan secara tuntas dan bijaksana. Padahal, penutupan aktivitas tambang melalui pemasangan pelang penertiban secara sepihak telah membawa dampak sosial-ekonomi yang cukup mengkhawatirkan bagi warga lokal menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.

“Lima hari lagi kita merayakan 17 Agustus, tapi ada warga negara Republik Indonesia di sana yang kesulitan makan dan anak-anaknya tidak bisa sekolah karena aktivitas ekonomi mereka terhenti. Padahal secara legitimasi hukum, wilayah tersebut sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sah,” terangnya.

Dewan menilai penutupan akses tanpa memberikan solusi konkrit adalah bentuk ketidakpedulian terhadap hak hidup masyarakat yang dijamin undang-undang. Apabila permasalahan ini terus berlarut tanpa kepastian, dewan menegaskan siap mendukung masyarakat untuk mencabut pelang penertiban tersebut agar roda perekonomian warga dapat kembali berjalan.

Sebagai langkah tindak lanjut, dewan berencana melakukan pendekatan persuasif secara langsung (face-to-face) sekaligus melayangkan undangan rapat koordinasi untuk ketiga kalinya pada minggu depan. Satgas PKH diharapkan dapat hadir, duduk bersama, serta mengedepankan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kemanusiaan demi menyelesaikan persoalan masyarakat terdampak.

(Red)

KNPB Nabire Siap Gelar Aksi Nasional 15 Agustus, Kris Mote Kerahkan 1.000 Massa dan Soroti Papua Darurat Militer

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire bersiap menggelar aksi mimbar bebas dan longmarch menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Aksi nasional yang dimediasi KNPB ini ditujukan untuk memprotes penandatanganan New York Agreement 1962 yang dinilai meminggirkan hak rakyat Papua.

Rangkaian konsolidasi diawali dengan diskusi publik Solidaritas Pelajar Mahasiswa Papua Tengah di depan kios pasar karang tumaritis, guna membahas situasi internasional, nasional, dan regional terkait Papua. Dalam menyuarakan aspirasi tersebut, massa aksi direncanakan melangsungkan orasi mimbar bebas di depan Kios Panjang Pasar Karang Tumaritis guna menyoroti kondisi krisis kemanusiaan sebelum bergerak dari titik-titik kumpul utama menuju pusat pemerintahan setempat. Rabu (12/8/2026).

Rencana demonstrasi tersebut akan difokuskan pada tiga titik kumpul, yakni Wadio (sekitar Hotel Adamant), Siriwini (depan RSUD Nabire), dan Pasar Karang. Kris Mote selaku penanggung jawab aksi telah mengantongi kesiapan dengan menyerahkan surat pemberitahuan resmi ke Kepolisian Resor (Polres) Nabire pada Rabu, 12 Agustus 2026, pukul 10.00 WIT. Puncak gerakan yang mengusung tema sentral “Papua Zona Darurat Militer & Kemanusiaan” ini diperkirakan bakal mengerahkan sekitar 1.000 massa gabungan dari KNPB, mahasiswa, pelajar, Green Papua, hingga elemen masyarakat sipil lainnya. Seluruh rangkaian demonstrasi dirancang secara bertahap sejak pukul 08.00 WIT dengan pengawalan ketat aparat TNI-Polri demi menjaga kedamaian dan ketertiban.

Kris Mote menegaskan komitmen untuk menjaga seluruh pergerakan massa agar tetap berada pada koridor tertib, damai, dan bermartabat tanpa mengabaikan keselamatan publik di Nabire. Sebagai bentuk ikhtiar menyalurkan hak konstitusional, seluruh koordinator lapangan akan memimpin langsung koordinasi teknis di setiap titik aksi hingga rombongan bergerak bersatu menuju gedung DPR Papua Tengah. Kris Mote berjanji akan berada di garda terdepan guna memastikan dinamika penyampaian aspirasi masyarakat akar rumput ini terwadahi secara aman, transparan, dan kondusif dari awal hingga akhir acara.

Ogram Wanimbo (Juru Bicara Nasional KNPB):

“15 Agustus 1962–15 Agustus 2026 merupakan momentum untuk memprotes New York Agreement, yang ditandatangani di Amerika Serikat oleh Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia, tanpa melibatkan perwakilan Papua sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap masa depan tanah dan bangsanya. KNPB mengimbau seluruh organisasi dan kelompok masyarakat untuk melakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bermartabat.”

Kris Mote sebagai Penanggung Jawab Aksi dalam wawancaranya mengatakan :

“Surat pemberitahuannya sudah disampaikan langsung ke Polres Nabire pada tanggal 12 Agustus pukul 10.00 WIT. Kami meminta aparat TNI-Polri mengawal aksi ini sampai ke puncak gedung DPR Papua Tengah mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai, agar aksi berjalan dengan aman dan kondusif.”

Ando Douw sebagai Penanggung Jawab Aksi I dan sebagai Koordinator Lapangan, :

“Papua saat ini dalam kondisi darurat militer dan kemanusiaan. Kami mendesak pemulangan dan penanganan menyeluruh bagi para pengungsi di tanah Papua agar dapat kembali ke kampung halaman mereka. Papua bukan tanah kosong, jangan datang ke tanah Papua jika hanya untuk merampas hak-hak adat masyarakat Papua.”

Penanggung Jawab Aksi, Kris Mote, melayangkan imbauan tegas kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Nabire menjelang dilaksanakannya aksi puncak pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Masyarakat diimbau untuk membatasi serta menuntaskan seluruh keperluan aktivitas harian dari tanggal 12 hingga 14 Agustus 2026. Pada hari H pelaksanaan aksi, masyarakat diseru untuk meliburkan atau menghentikan sementara aktivitas rutinitas guna memfokuskan perhatian dan keterlibatan bersama dalam aksi demonstrasi damai di tiga titik kumpul yang telah ditentukan yaitu di Wadio, Siriwini, dan Pasar Karang sebelum melangsungkan longmarch ke Kantor DPR Papua Tengah.

(Alvi)

Kejari Nabire Sambangi Polres, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire, Muhammad Yuris Rawando, mendatangi Markas Polres Nabire dalam rangka kunjungan kerja sekaligus mempererat silaturahmi antarlembaga instansi penegak hukum pada Rabu (12/8/2026).

Kedatangan Kajari yang didampingi Kasi Pidum Eko Noryanto tersebut disambut langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu beserta jajaran utama. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan koordinasi dan sinergitas demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di wilayah Kabupaten Nabire.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan jajaran Kejaksaan Negeri Nabire tersebut. Ia menegaskan bahwa komunikasi berkelanjutan antara Kepolisian dan Kejaksaan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem hukum yang akuntabel.

.”Sinergitas dan komunikasi yang baik antara Polri dan Kejaksaan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar AKBP Tatiratu.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu pun ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.

Melalui dialog interaktif ini, kedua pihak berharap kerja sama serta integrasi antarinstansi penegak hukum di Nabire dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Langkah tersebut dinilai krusial guna memastikan setiap proses hukum dapat mengayomi masyarakat serta berjalan secara adil dan transparan.

Penanganan Profesional dan Humanis, Polres Nabire Rampungkan Tahap II Kasus Narkotika ABH Ke Kejaksaan

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire resmi melimpahkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinisial R.G.B.M. beserta barang bukti berupa tiga paket ganja seberat 54,46 gram ke Kejaksaan Negeri Nabire pada Rabu (12/8/2026).

Pelimpahan tahap II ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan yang berlangsung sejak pukul 11.40 WIT hingga 13.00 WIT tersebut berjalan aman dan kondusif.

Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domings Tatiratu menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara penegakan hukum ini dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap berpedoman pada mekanisme hukum yang berlaku, khususnya perlindungan anak.

“Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum. Kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Nabire,” ujar AKBP Samuel.

AKBP Samuel menekankan bahwa penanganan barang haram ini memerlukan peran aktif dari seluruh elemen warga agar generasi muda Nabire dapat terhindar dari bahaya narkotika.

“Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para orang tua dan tokoh masyarakat di Nabire, untuk lebih peka serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak-anak kita agar tidak terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika,” imbaunya.

(Red)

Penguatan Pelayanan Kesehatan Berbasis HAM di Papua Tengah, dr. Agus : Layanan Terbaik Bentuk Nyata HAM

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Aparatur Negara di Nabire, Rabu (12/8/2026).

Kegiatan yang menghadirkan pemateri dari Kementerian HAM ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan daerah harus berprinsip pada pemenuhan hak dasar warga tanpa diskriminasi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan program unggulan Pemprov Papua Tengah, “Ko Harus Sehat”.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, menegaskan bahwa pemberian pelayanan medis secara optimal dan berkeadilan merupakan wujud nyata penegakan HAM oleh pemerintah.

Menurutnya, pemenuhan layanan mendasar seperti kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta penanganan HIV, malaria, hingga kusta harus terus diperkuat dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit.FC

“Kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik, itu berarti kita sudah melaksanakan HAM dengan baik,” ujar dr. Agus.

Guna menjangkau wilayah dengan tantangan aksesibilitas tinggi, dr. Agus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, delapan pemerintah kabupaten, dan jajaran tenaga kesehatan di lapangan.

“Kami di provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Bersama delapan kabupaten, direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan seluruh nakes, kita bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutur dr. Agus, seraya mengapresiasi dedikasi para nakes.

(Red)

Pemprov Papua Tengah Gelar Kuliah Umum Otsus, Prof. Djohermansyah Tegaskan “Kunci Sukses Ada Pada Birokrasi Profesional dan Berintegritas”

Penulis
By Zul
-
0

Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kuliah umum Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II bertajuk “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah”, Rabu (12/8/2026), di Ballroom Provinsi Papua Tengah, Nabire. Agenda strategis ini digelar guna mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Kegiatan tersebut menghadirkan pakar otonomi daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A., sebagai narasumber utama. Acara ini diikuti oleh para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, hingga pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Dalam pemaparannya, Djohermansyah menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru sangat bergantung pada kualitas tata kelolanya.

“Kunci sukses keberhasilan pembangunan Papua Tengah ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Djohermansyah.

Sebagai daerah hasil pemekaran, Papua Tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan krusial, seperti penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan aset, hingga ketersediaan data wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, dalam konteks pelaksanaan Otsus Jilid II, Djohermansyah mengingatkan bahwa besarnya kewenangan dan dukungan fiskal harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Perencanaan program juga wajib disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis setempat.

“Kondisi masyarakat di wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda. Program pemerintah harus disusun berbasis kebutuhan riil di masing-masing wilayah tersebut,” imbau Prof. Djohermansyah.

Melalui kuliah umum ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur dan kelembagaan.

Langkah ini menjadi wujud nyata Pemprov Papua Tengah dalam menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

(Red)

1...91011...31Halaman 10 dari 31

MOST COMMENTED

- Advertisement -

POPULAR CATEGORY

© MEDIA BERITA TANAH PAPUA @2026