𝙂𝙇𝙊𝘽𝘼𝙇𝙋𝘼𝙋𝙐𝘼. 𝙄𝘿, ​Nabire (Papua Tengah), – Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan polemik pertambangan di wilayah Papua Tengah. Dalam pertemuan hangat bersama insan pers di Ruang Rapat Polres Nabire, Rabu (18/2/2026) siang

,Kapolres mengajak pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk duduk bersama mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

​Menanggapi berbagai persepsi yang berkembang, Kapolres mengklarifikasi bahwa institusinya tetap tegak lurus pada aturan negara. Ia menegaskan bahwa Polri tidak pernah memberikan izin resmi, baik lisan maupun tulisan, untuk aktivitas tambang tanpa payung hukum.

​”Kami menjalankan kebijakan nasional sesuai arahan Presiden RI agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi rakyat melalui jalur yang sah secara hukum,” ujar AKBP Samuel.

​Ia juga secara rendah hati menyampaikan permohonan maaf atas adanya mispersepsi terkait komunikasi sebelumnya, menegaskan bahwa permintaan klarifikasi kepada media adalah prosedur standar untuk memastikan akurasi informasi, bukan bentuk intimidasi.

​Memahami kompleksitas di lapangan, Kapolres menyoroti adanya titik temu yang harus dicari antara Hak Ulayat dan Regulasi Pertambangan. Saat ini, banyak aktivitas tambang berjalan di atas tanah adat dengan izin dari pemilik ulayat, namun belum memiliki legalitas dari negara.

​Kondisi “abu-abu” ini, menurut Kapolres, berisiko memicu konflik horizontal antar warga dan praktik pungutan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mendorong langkah konkret:
​Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR): Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyegerakan regulasi agar masyarakat bisa menambang dengan tenang dan sah.

​Pendekatan Edukatif: Polri dan TNI berkomitmen menjaga keamanan dengan cara-cara persuasif yang menghat.

​Dialog Terbuka: Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani isu pertambangan.

​Harapan untuk Papua Tengah yang Stabil,
​Kapolres meyakini bahwa dengan adanya kepastian hukum, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan tertib tanpa dibayangi rasa takut atau potensi konflik.

​”Kita perlu duduk bersama. Dengan regulasi yang jelas, penertiban bisa dilakukan secara terukur dan masyarakat tidak dirugikan. Mari kita jaga stabilitas dan komunikasi demi kemajuan Papua Tengah,”pungkasnya.

Ajakan kolaborasi dan percepatan regulasi (IPR) untuk legalitas tambang rakyat. Sebagai ​Nada, Sejuk, solutif, dan terbuka terhadap kritik.
​Pesan Utama: Penegakan hukum berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak adat melalui jalur dialog.
(Red/Glob)

𝙂𝙇𝙊𝘽𝘼𝙇𝙋𝘼𝙋𝙐𝘼.𝙄𝘿, ​Nabire, (Papua Tengah), Semangat gotong royong dan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat di wilayah hukum Polres Nabire terus dipacu. Pada Rabu malam (11/02/2026), Sat Binmas Polres Nabire menghadiri pertemuan Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat (FKPM) di Kampung Kalisemen SP 2 yang berlangsung hangat sekaligus produktif.

​Bertempat di kediaman Ibu Yeni A., pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Dirangkaikan dengan arisan rutin bulanan, acara ini menjadi wadah strategis untuk memetakan langkah-langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)

​Mewakili Kasat Binmas Polres Nabire, IPTU Ambrosius Manery, Kanit Binkamsa Aipda Usman B. hadir didampingi Bhabinkamtibmas Polsek Nabire Barat, Aipda Frisca Irianti Manurung. Di hadapan Ketua FKPM Bapak Darimun dan 20 anggota lainnya, pihak kepolisian memberikan pesan-pesan penting:

​Jaga Kekompakan: Arisan rutin diharapkan menjadi pengikat persaudaraan antar warga.
​Toleransi Beragama: Pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di lingkungan sekitar.
​Waspada Kriminalitas: Masyarakat diminta tetap sigap terhadap potensi pencurian, tawuran, hingga aksi begal.

​”Kami ingin FKPM menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dini potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing,” ujar Aipda Usman B.

​Poin-Poin Penting Hasil Pertemuan
​Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan nyata yang akan segera diimplementasikan, di antaranya:

​Kegiatan yang berakhir pada pukul 21.00 WIT ini berlangsung dengan penuh kekeluargaan dan kondusif. Langkah proaktif ini menjadi bukti nyata bahwa sinergitas antara Polri dan masyarakat di Nabire bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, terutama menjelang bulan suci Ramadan 2026.
(𝙂𝙡𝙤𝙗/𝙍𝙚𝙙)

GLOBALPAPUA.ID, Nabire (Papua Tengah), Satuan Lalu Lintas Polres Nabire bersama unsur Polisi Militer (POM) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire melaksanakan Operasi Keselamatan Noken 2026 pada Senin (02/02/2026) sore, pukul 16.00 WIT hingga 17.30 WIT. Kegiatan ini dilaksanakan di empat titik strategis, yakni Traffic Light Pantai Nabire, Traffic Light Cendrawasih, Traffic Light Kusuma, dan kawasan Tugu Nabire Hebat.

Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Nabire IPTU Exaudio P. Raja Hasibuan, S.TrK., M.H., dengan sasaran pemeriksaan selektif terhadap pengendara dan pengemudi kendaraan roda dua (R2), roda empat (R4), dan roda enam (R6).

Pelaksanaan Operasi Keselamatan Noken 2026 bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Nabire.

Dari hasil kegiatan tersebut, petugas melakukan penindakan terhadap dua pelanggar lalu lintas melalui tilang, dengan barang bukti berupa dua unit kendaraan roda empat. Sementara itu, tidak ditemukan pelanggaran pada kendaraan roda dua maupun roda enam, serta tidak ada surat kendaraan yang diamankan.

Operasi Keselamatan Noken 2026 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2026 sampai dengan 15 Februari 2026, dengan melibatkan unsur Polri, POM, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire, sebagai upaya menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Nabire.

(Red)