Globalpapua.id, Nabire – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar Sosialisasi Otonomi Khusus (Otsus) dan Training of Trainers (ToT) bagi anggota MRP Papua Tengah di Aula Hotel Carmel Kalibobo, Kabupaten Nabire, selama dua hari, 6–7 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas anggota MRP sebagai fasilitator dalam menyosialisasikan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus kepada masyarakat di enam kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Tengah yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan melalui alokasi anggaran pada DPA Sekretariat MRP Papua Tengah. Senin (6/7/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, melainkan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua, khususnya di Papua Tengah.

“Kegiatan ini bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, tetapi merupakan bagian dari kebijakan pemerintah provinsi untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai arah kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah,” ujar Agustinus.

Ia menegaskan bahwa Otonomi Khusus merupakan kebijakan konstitusional yang bertujuan memberikan keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap Orang Asli Papua (OAP), sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

“Keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan hak ulayat, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta terjaganya nilai-nilai budaya Papua,” katanya.

Agustinus menjelaskan, sebagai provinsi yang masih relatif muda, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, pelayanan dasar, kondisi geografis yang sulit, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, ia menekankan implementasi Otonomi Khusus harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni keberpihakan kepada Orang Asli Papua, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pengelolaan Dana Otsus yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kami percaya Otonomi Khusus akan berhasil apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Karena itu, sosialisasi seperti ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai substansi Undang-Undang Otonomi Khusus,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agustinus juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan sebagai ruang belajar dan berdiskusi sebelum nantinya melakukan sosialisasi Otsus di enam kabupaten di Papua Tengah.

Selain membahas implementasi Otsus, Ketua MRP Papua Tengah turut menyoroti kondisi keamanan di sejumlah wilayah pedalaman Papua Tengah yang dinilainya masih memprihatinkan.

“Papua Tengah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat yang hidup di pedalaman dan lembah-lembah sedang menangis. Pemerintah tidak akan mampu membangun dengan baik apabila rakyat masih hidup dalam penderitaan akibat situasi keamanan,” tegasnya.

Ia mengajak Pemerintah Daerah, DPR, MRP, serta jajaran TNI dan Polri untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Prof. Dr. Melkias Hetharia, menilai sosialisasi tersebut merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman anggota MRP terhadap substansi Undang-Undang Otonomi Khusus.

“Melalui kegiatan ini kita membuka kembali Undang-Undang Otonomi Khusus, mempelajari substansinya, lalu menyampaikannya kepada masyarakat dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami,” kata Prof. Melkias.

Ia memberikan apresiasi kepada MRP Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah karena menjadi salah satu provinsi baru yang lebih dahulu melaksanakan kegiatan serupa.

“Saya mengapresiasi Ketua MRP dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah menginisiasi kegiatan penting ini. Kita akan membahas bersama mengenai hak, kewajiban, serta hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam implementasi Otonomi Khusus,” ujarnya.

Prof. Melkias juga menegaskan bahwa anggota MRP memiliki modal pengetahuan adat yang kuat sehingga memiliki peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Otonomi Khusus kepada masyarakat.

Mewakili Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Meki Fritz Nawipa, melalui sambutan yang dibacakan Ukkas, menegaskan bahwa implementasi Otonomi Khusus harus berlandaskan tiga prinsip utama, yaitu afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

“Jika tiga hal ini dipahami dengan baik, yaitu afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan, maka Otonomi Khusus akan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Otsus jilid II kini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan Nomor 107 yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program percepatan pembangunan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memfokuskan implementasi Otsus melalui tiga agenda utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Papua Sehat berarti masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Papua Cerdas memastikan akses pendidikan yang berkualitas. Sedangkan Papua Produktif diarahkan agar masyarakat memperoleh pemberdayaan ekonomi sehingga mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan Otonomi Khusus harus memprioritaskan Orang Asli Papua, mulai dari afirmasi politik, penguatan peran MRP, pengutamaan ASN OAP, pengembangan ekonomi masyarakat adat, hingga penyediaan pendidikan gratis.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus melakukan pendataan Orang Asli Papua sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Saat ini Papua Tengah menjadi provinsi yang paling progresif dalam pendataan Orang Asli Papua dengan capaian sekitar 71,88 persen. Data ini menjadi dasar penting dalam memastikan seluruh kebijakan Otonomi Khusus benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota MRP untuk aktif menyosialisasikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak-hak OAP dalam implementasi Otonomi Khusus.

Melalui kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers ini, anggota MRP Papua Tengah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi Otonomi Khusus sekaligus menjadi ujung tombak penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sehingga implementasi Otsus benar-benar mampu mewujudkan Papua Tengah yang maju, adil, aman, dan sejahtera dengan keberpihakan kepada Orang Asli Papua sebagai prioritas utama.

(Red)

Globalpapua.id, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Aula RRI Nabire.

Kegiatan tersebut menjadi tahapan lanjutan dalam penyusunan dokumen RPPLH yang akan menjadi pedoman utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah selama 30 tahun ke depan. Kamis (2/7/2026).

FGD II dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Papua Tengah Herman Kayame, Ketua Tim Ahli Penyusun RPPLH Dr. Endang Hernawan, narasumber dari Direktorat Perencanaan Strategis dan Analisis Kebijakan (PSDAB) Kementerian Lingkungan Hidup secara daring, unsur TNI-Polri, pimpinan OPD, kepala dinas lingkungan hidup delapan kabupaten, mitra pembangunan, serta perwakilan masyarakat adat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Yan Richard Pugu, S.Hut., M.Si mengatakan, FGD II merupakan tindak lanjut dari pembahasan pertama yang telah dilaksanakan pada 16 April 2026 lalu sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen RPPLH.

Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi acuan dalam seluruh kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Papua Tengah sehingga setiap program pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

“Dokumen RPPLH ini nantinya menjadi rujukan bagi seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan kami libatkan agar dapat memberikan masukan berdasarkan kondisi dan karakteristik lingkungan yang ada,” ujar Yan Richard Pugu dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, pada FGD pertama tim ahli bersama para peserta telah mengidentifikasi sejumlah isu strategis lingkungan hidup di Papua Tengah. Melalui FGD II, berbagai isu tersebut kembali dipertajam sekaligus dirumuskan langkah-langkah mitigasi agar pembangunan tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam forum tersebut, peserta dibagi ke dalam sejumlah kelompok diskusi yang membahas tema perlindungan lingkungan, pemulihan lingkungan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam, hingga penerapan dekarbonisasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Yan berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga RPPLH mampu menjadi dokumen yang kuat sebagai dasar pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Tengah.

“Kami berharap melalui forum ini lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan daerah dengan perlindungan lingkungan hidup sesuai semangat otonomi daerah di Papua Tengah,” katanya.

Dalam sesi wawancara, Yan Richard Pugu menegaskan bahwa RPPLH merupakan dokumen strategis yang bersifat wajib dan menjadi induk seluruh kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk rehabilitasi dan reboisasi.

“RPPLH merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025. Dokumen ini adalah induk dari seluruh kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sifatnya mandatori sehingga harus disusun secara matang, bukan hanya untuk kepentingan daerah tetapi juga menjadi bagian dari sistem perencanaan nasional,” ujar Yan.

Ia menjelaskan, penyusunan dokumen dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, hingga mitra pembangunan untuk menghimpun berbagai isu strategis yang berkembang di Papua Tengah.

“Kami melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar isu-isu lingkungan yang berkembang dapat dihimpun secara komprehensif. Pada FGD pertama kami telah mengidentifikasi sekitar delapan isu utama, dan pada tahap kedua ini seluruh isu tersebut dipertajam sebagai dasar penyusunan dokumen RPPLH,” jelasnya.

Yan menambahkan, sesuai ketentuan, RPPLH akan berlaku selama 30 tahun, yakni periode 2026–2056, serta menjadi acuan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Dokumen RPPLH akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJPD, RPJMD maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Seluruh instrumen pembangunan daerah nantinya harus mengacu pada RPPLH agar pembangunan tetap berjalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tegasnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Fritz Nawipa tetap memprioritaskan pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan. RPPLH akan menjadi instrumen untuk mengawal setiap kebijakan pembangunan agar tetap mempertimbangkan aspek lingkungan demi keberlanjutan Papua Tengah di masa depan,” tutup Yan Richard Pugu.

(Fira)

Globalpapua.id, NABIRE – Sebanyak 919 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sekaligus mengucapkan sumpah/janji jabatan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Rabu (1/7/2026).

Jumlah tersebut terdiri atas 843 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 6 tenaga honorer kategori II (K2) tahap pertama, serta 70 tenaga honorer K2 tahap kedua, sehingga total keseluruhan mencapai 919 orang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dibacakan oleh Silwanus Sumule.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur menegaskan bahwa proses pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji PNS telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen Aparatur Sipil Negara.

“Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah/janji ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan tentang manajemen Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” ujar Meki Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule.

Menurutnya, momentum tersebut bukan sekadar penyerahan dokumen administrasi kepegawaian maupun pelaksanaan seremonial, melainkan menjadi awal pengabdian sebagai aparatur negara, abdi masyarakat, dan pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral, hukum, serta profesional dalam menjalankan tugas.

“Hari ini merupakan titik awal pengabdian yang sesungguhnya sebagai aparatur negara, abdi masyarakat, dan pelayan publik yang memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan profesional dalam menjalankan tugas,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa seluruh PNS yang diangkat telah melalui proses seleksi yang kompetitif serta masa percobaan sebagai CPNS. Karena itu, kepercayaan yang diberikan negara harus dijawab dengan dedikasi, integritas, disiplin, dan kinerja terbaik.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini terus mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan ASN yang memiliki semangat melayani, inovatif, berintegritas, dan mampu bekerja sama membangun daerah.

“Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan ASN yang memiliki semangat melayani, inovatif, berintegritas, serta mampu bekerja sama dalam membangun daerah,” tegasnya.

Meki Nawipa juga mengingatkan bahwa pengangkatan sebagai PNS tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan jenjang karier, tetapi juga membawa konsekuensi berupa tanggung jawab yang lebih besar sebagai aparatur negara.

Ia meminta seluruh PNS untuk terus meningkatkan disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan menjunjung tinggi profesionalisme, netralitas, integritas, dan akuntabilitas.

Selain itu, kepada para kepala perangkat daerah, Gubernur berpesan agar terus melakukan pembinaan, pendampingan, dan memberikan ruang pengembangan kompetensi bagi para PNS sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menutup sambutannya, Gubernur Papua Tengah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS yang telah menerima SK dan mengucapkan sumpah/janji.

“Saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah mengambil sumpah atau janji pada hari ini.

Tingkatkan terus kinerja, jaga kebersamaan dan sinergi dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan Provinsi Papua Tengah yang kita cintai. Selamat bekerja, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan berkat dan karunia serta perlindungan-Nya kepada kita semua,” tutupnya.

(Red)