EPPD Papua Tengah: Birokrasi Dituntut Tak Sekadar Habiskan Anggaran

/2026/01/1767996508503-1.png"/>

Globalpapua.id, NABIRE— Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berbasis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah di Aula Ballroom Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin (31/8/2026).

Forum strategis ini dirancang untuk membongkar efektivitas otonomi daerah agar tak melenceng dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Langkah ini menjadi krusial di tengah besarnya ekspektasi publik terhadap daerah otonom baru (DOB). Penyelenggaraan pemerintahan dituntut tidak hanya tertib di atas kertas, tetapi juga berimbas nyata pada peningkatan kualitas hidup warga di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah.

Mewakili Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule, Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Marthen Ukago menegaskan bahwa evaluasi ini bertindak sebagai alat pembinaan dan pengendalian, bukan sekadar pemenuhan beban administratif tahunan.

“Jangan sampai evaluasi hanya berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi tidak mencerminkan kualitas pelayanan publik serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat,” tegas Marthen.

Catatan mendasar yang diusung Pemprov Papua Tengah mencakup pergeseran indikator keberhasilan daerah. Penyerapan anggaran belanja yang tinggi tak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama jika kesenjangan sosial di tengah masyarakat masih membelenggu.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhirnya tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta mendorong kesejahteraan rakyat,” lanjut Marthen.

Hasil rekomendasi dari forum EPPD ini diharapkan segera dieksekusi menjadi agenda kerja konkret oleh setiap perangkat daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten kunci utamanya, guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

(Alvi)