Globalpapua.id, NABIRE – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, menggelar kunjungan silaturahmi ke Gedung DPR Papua Tengah yang dihadiri oleh pimpinan dewan, tokoh adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), mahasiswa, hingga elemen masyarakat pada Senin Sore (17/8/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai isu krusial, mulai dari keberadaan pasukan non-organik, penanganan warga pengungsi, hingga dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan pihak militer maupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Menanggapi hal tersebut, Natalius Pigai menegaskan pentingnya validitas informasi dalam penanganan masalah.
“Setiap laporan dan isu yang disampaikan harus disertai data serta bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat ditangani secara fakta dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Aspirasi yang diserap juga mencakup usulan evaluasi pendekatan keamanan, penambahan pasukan organik lokal, hingga permohonan mediasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan tokoh masyarakat dengan Presiden RI. DPR Papua Tengah berkomitmen untuk menampung seluruh masukan tersebut dan meminta pemerintah daerah segera menyiapkan data valid terkait penanganan warga terdampak konflik.
Selain itu, masyarakat adat beserta para aktivis didorong untuk terus mengawal kasus-kasus wilayah secara hukum. Kementerian HAM pun diharapkan dapat mengawal seluruh aspirasi ini ke tingkat pemerintah pusat guna memastikan tindak lanjut yang konkret.
Pembahasan dalam pertemuan ini menyimpulkan pentingnya penanganan isu HAM dan keamanan berbasis data yang akurat serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses advokasi hukum.
Harapannya, seluruh aspirasi yang telah ditampung dapat segera diteruskan ke pimpinan pemerintah pusat untuk menghadirkan evaluasi pendekatan keamanan, percepatan pembangunan yang damai, serta terwujudnya kesejahteraan dan rasa aman yang berkelanjutan di Tanah Papua.
(Alvi)
