Globalpapua.id, NABIRE – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi damai di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, untuk menyampaikan pernyataan sikap terkait konflik bersenjata yang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019. Organisasi mahasiswa itu menilai konflik antara TNI-Polri dan TPB-OPM telah memicu krisis kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Kordinator Lapangan Umum, Fery Japugau, GPMI-I menyebut konflik telah menyebabkan ribuan warga mengungsi, lumpuhnya layanan pendidikan dan kesehatan, terganggunya aktivitas pemerintahan, hingga jatuhnya korban sipil. Mereka menyebut terdapat sekitar 8.898 pengungsi internal, 52 dari 59 sekolah tidak beroperasi, enam dari tujuh puskesmas tidak berfungsi, serta sekitar 77 warga sipil menjadi korban meninggal maupun luka-luka sejak eskalasi konflik pada 2019.
Aksi damai tersebut diawali dengan long march gabungan massa dari SP 1, Jepara II, Siriwini, dan Kampus Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire yang kemudian berkumpul di Pasar Karang sebelum bergerak menuju Kantor DPR Papua Tengah. Sepanjang perjalanan, massa aksi mendapat pengawalan langsung dari Kapolres Nabire, Dandim 1705/Nabire, Danlanal Nabire, dan Danyonif 173/Praja Vira Braja (PVB). Aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Usai menyampaikan aspirasi, GPMI-I menyerahkan pernyataan sikap yang diterima oleh Anggota DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai, sebagai perwakilan lembaga legislatif.
Dalam pernyataan sikap tersebut, GPMI-I menyampaikan dua tuntutan kepada DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni :
1. Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya, termasuk kasus penembakan ibu hamil, pembunuhan kepala suku, Gembala serta kasus-kasus lain yang berdampak terhadap masyarakat sipil.
2. Mendesak DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memfasilitasi mahasiswa dan berbagai elemen tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai upaya mencari penyelesaian konflik melalui pendekatan damai.
GPMI-I berharap DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti kedua tuntutan tersebut melalui langkah konkret agar penyelesaian konflik di Intan Jaya tidak lagi hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga mengutamakan dialog, penegakan hak asasi manusia, dan pemulihan kehidupan masyarakat sipil.
Menutup pernyataan sikap, Kordinator Lapangan Umum, Fery Japugau mengatakan,
“Kami berharap DPR Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti tuntutan ini dengan membentuk tim investigasi dan memfasilitasi dialog bersama pemerintah pusat agar penyelesaian konflik di Intan Jaya dilakukan secara damai dan bermartabat,” demikian pernyataan sikap Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I).
(Alvi)
