Globalpapua.id, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha dalam Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah” di Gedung Kantor Gubernur Papua Tengah. Rapat yang dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah, pelaku usaha, petani, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis data riil, khususnya terhadap komoditas pangan seperti cabai, telur, daging sapi, dan beras. Kamis (9/7/2026).
Silwanus Sumule menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus diawali dengan ketersediaan data yang akurat mengenai kebutuhan, produksi, hingga distribusi komoditas pangan.
“Kita ingin ke depan memiliki basis data yang kuat. Berapa kebutuhan cabai di Nabire, berapa produksinya, bagaimana distribusinya hingga ke pasar, semua itu harus diketahui. Segala kebijakan yang kita buat harus berbasis data,” ujar Silwanus.
Ia menambahkan, hasil rapat tersebut diharapkan melahirkan langkah intervensi yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Menurut Silwanus, arahan tersebut sejalan dengan perhatian Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, terhadap penguatan sektor pangan lokal. “Bapak Gubernur sangat perhatian terhadap hal-hal seperti ini. Program prioritas dari Bapak Gubernur mengarah pada bagaimana mempersiapkan para petani lokal kita agar mampu berproduksi dengan baik.
Kita ingin kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi dari produksi sendiri sehingga petani dan peternak kita semakin sejahtera,” kata Silwanus. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha mampu menghasilkan kebijakan yang efektif untuk mengendalikan inflasi sekaligus mendukung program penanganan stunting dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
(Red)
