Globalpapua.id, Nabire – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah resmi menutup Lokakarya PAUD Bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung pada 7–9 Juli 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari delapan kabupaten ini bertujuan memperkuat kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Melalui pendampingan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua dan UNICEF Papua, lokakarya ini diharapkan mampu mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas, inovatif, berbasis kearifan lokal, serta mendukung pemerataan pendidikan di Papua Tengah, Kamis (9/7/2026).
Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah sekaligus Kepala Bidang Data, Yulianus Kuayo, menegaskan bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan anak sehingga layanan PAUD harus menjadi perhatian bersama. Ia menyebut pembenahan data pendidikan berhasil menurunkan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) dari sekitar 205 ribu anak pada 2024 menjadi sekitar 130 ribu anak pada 2025, namun upaya tersebut harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“PAUD menjadi fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu, seluruh peserta diharapkan mampu menerapkan hasil lokakarya di daerah masing-masing agar semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan sejak usia dini, meski menghadapi tantangan geografis Papua Tengah,” ujar Yulianus.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja PAUD Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua, Anelis Fairyo, menekankan pentingnya pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, khususnya satu tahun prasekolah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Menurutnya, Pokja Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan pentingnya pendidikan prasekolah, memperkuat layanan PAUD Holistik Integratif, serta mendukung penanganan anak tidak sekolah melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kami berharap hasil lokakarya ini tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi benar-benar diimplementasikan hingga kabupaten, distrik, dan kampung agar seluruh anak Papua Tengah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata,” tutup Anelis.
(Red)
