Globalpapua.id, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan Monitoring Realisasi Kinerja dan Monitoring Pimpinan Terkait Pelaksanaan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2026 Semester I di Aula RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).
Langkah evaluasi ini dilakukan menyusul masih rendahnya daya serap anggaran daerah dari total pagu APBD sebesar Rp3,17 triliun, dengan realisasi keuangan baru mencapai Rp769,76 miliar atau 24,22 persen dan realisasi fisik sebesar 14,63 persen.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa yang dibacakan Sekretaris Daerah Silwanus Sumule, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk segera melalukan percepatan pelaksanaan program.
“Saya mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) untuk mempercepat proses pengadaan dan mengimbau seluruh Kepala OPD melakukan akselerasi sisa kegiatan agar penyerapan anggaran meningkat,” ujar Sekda Silwanus.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Eliezer Yogi, menjelaskan bahwa pemantauan ketat ini menyasar 26 OPD yang mengelola 175 program, 503 kegiatan, dan 1.545 subkegiatan. Mengingat sisa waktu efektif pelaksanaan anggaran tersisa sekitar empat bulan, ia menegaskan pentingnya langkah korektif sedini mungkin agar belanja daerah, termasuk penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. Seluruh pelaporan capaian fisik dan keuangan kini dipantau secara langsung melalui aplikasi E-Monitoring Dalevbang.
“Monitoring meja ini dilaksanakan untuk mengetahui hambatan di lapangan sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai rencana. OPD dituntut bekerja ekstra keras agar capaian kinerja dapat meningkat secara signifikan sebelum dilakukannya monitoring lapangan,” tegas Eliezer.
Melalui pelaksanaan monitoring meja yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Jumat (14/8/2026) ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pimpinan OPD dapat membangun komunikasi yang transparan, akuntabel, dan harmonis dalam menyelesaikan berbagai kendala penyerapan anggaran.
Evaluasi menyeluruh ini diharapkan tidak hanya mendorong percepatan realisasi fiskal daerah, tetapi juga memicu efisiensi pemanfaatan sumber daya demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, komitmen bersama dalam pengendalian pembangunan ini ditargetkan menjadi pijakan kokoh untuk mewujudkan visi pembangunan Papua Tengah yang emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
(Red)
