Globalpapua.id, NABIRE, (Papua Tengah) — Pihak Manajemen PT Kristalin Eka Lestari menyampaikan protes keras terkait kedatangan Satuan Tugas (Satgas) dan pihak Komando Resort Militer (Korem) ke lokasi operasional perusahaan yang berada di Kampung Nifasi, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Selasa (4/8/2026) siang.
Kedatangan tersebut dinilai dilakukan secara sepihak tanpa koordinasi serta mengancam keberlangsungan mata pencaharian warga lokal.
Humas PT Kristalin Eka Lestari, Maria Erari, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan aparat yang datang ke wilayah operasional tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun koordinasi awal dengan pihak perusahaan, tokoh adat, serta pemilik hak ulayat.
“Saya selaku humas merasa kesal. Ketika Satgas mau datang ke wilayah kami, tidak disampaikan satu patah dua kata pun kepada saya,” tegas Maria Erari. “Tolong hargai kami pemilik hak adat, masyarakat, dan perusahaan. Tanah ini bertuan, tanah adat, bukan tanah kosong.”
Maria menyayangkan langkah aparat yang berpotensi menghentikan kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, PT Kristalin telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat yang bergantung pada keberadaan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, hingga kesehatan.
“Masyarakat itu mau makan. Hari ini negara bilang masyarakat harus sejahtera, tetapi ketika diinjak dengan aturan tanpa peduli masyarakat, apakah ini yang dinamakan aturan?” lanjut Maria dengan nada kecewa. Ia juga mengancam, masyarakat bersama pihak adat akan menggelar aksi demonstrasi jika aspirasi dan hak-hak warga terus diabaikan.
Selain itu, pihak manajemen mempertanyakan fokus pengawasan aparat yang dinilai tebang pilih. Maria dan sejumlah warga menuding keberadaan berbagai aktivitas tambang ilegal di kawasan sekitar—seperti di wilayah Mirago, Kali Korowa, Lagari, hingga Wanggar—yang juga melibatkan tenaga kerja asing namun justru terkesan dibiarkan tanpa penindakan tegas.
“Kami menduga tindakan satgas PKH dan pihak Korem mau mengambil alih kegiatan perusahaan Kristalin dan memasukkan investor lain dari luar yang sudah dipersiapkan. dan kami menduga juga adanya keterlibatan oknum TNI yang bermain dibelakang layar terkait aktivitas tambang yang tidak ditindak”Ungkapnya.”
Keresahan warga makin memuncak setelah munculnya laporan terkait insiden perampasan dan penghapusan dokumentasi video milik salah seorang karyawan/sopir perusahaan oleh oknum anggota TNI di lokasi.
Ibu Antonia Monika Erari, perwakilan warga dan masyarakat adat yang berada di lokasi, membeberkan insiden tersebut. Ia menceritakan bahwa sopir yang mendampinginya sempat merekam video situasi di lapangan, namun ponselnya diambil dan rekaman videonya dihapus secara paksa.
“Sopir saya mengambil video, lalu anggota Korem langsung merampas HP dan menghapus semua video di dalamnya. Maksud mereka apa? Mereka bisa mengambil video, kenapa kita tidak boleh?” ungkap Antonia.
Masyarakat dan pihak manajemen PT Kristalin meminta pemerintah pusat maupun pimpinan TNI untuk mengevaluasi prosedur kerja Satgas di lapangan. Mereka berharap agar setiap tindakan hukum atau penataan kawasan dilakukan secara transparan, menghormati hak ulayat adat, serta mengedepankan dialog bersama masyarakat setempat demi menjaga kondusivitas di Kabupaten Nabire.
(Red)