Globalpapua.id, Nabire, Papua Tengah – Keterbatasan transportasi, kebersihan pasar, hingga ketepatan penyaluran bantuan menjadi sejumlah persoalan yang dihadapi pedagang asli Papua dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Nancy Natalia Raweiyai, saat melakukan pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) melalui pertemuan bersama Asosiasi Pedagang Asli Papua (APAP), Kamis, (15/10/ 2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pedagang untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang mereka hadapi, sekaligus membahas kesesuaian program dan penyaluran Dana Otsus dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya Mama-Mama Papua yang berperan penting dalam menopang perekonomian keluarga.
Ketua APAP, Melody Gobai, mengungkapkan bahwa keterbatasan transportasi umum masih menjadi salah satu tantangan utama bagi Mama-Mama Papua dalam menjalankan usaha. Jarak antara tempat tinggal dan lokasi berdagang yang cukup jauh menyulitkan aktivitas mereka setiap hari.
“Salah satu tantangan terbesar Mama-Mama Papua adalah transportasi umum untuk membantu kegiatan berjualan sehari-harinya. Dengan kondisi lokasi dagang yang jauh, ini menjadi tantangan utama para Mama,” ujar Melody Gobai.
Selain akses transportasi, kebersihan lingkungan pasar turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Lingkungan pasar yang bersih dan nyaman dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan sekaligus menciptakan tempat berjualan yang lebih layak bagi masyarakat.
Pembahasan juga mencakup Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pangan lokal, terutama pengaturan komoditas Orang Asli Papua (OAP). Regulasi tersebut menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Nancy Natalia Raweiyai menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan para pedagang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi berkelanjutan antara DPR, pemerintah daerah, dinas terkait, dan organisasi pedagang.
Menurutnya, pendataan yang akurat merupakan dasar penting untuk memastikan program dan bantuan yang bersumber dari Dana Otsus dapat disusun sesuai kebutuhan serta menjangkau masyarakat yang tepat.
“Pendataan ini menjadi sangat penting dan harus kita kawal, karena tanpa data yang akurat, program dan penyaluran Dana Otsus tidak dapat terukur dengan jelas. DPR Provinsi sebagai mitra pemerintah melakukan fungsi check and balance dan tentu mendukung program-program Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk pembangunan Papua Tengah dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Nancy.
Ia menambahkan, pemanfaatan Dana Otsus harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan semangat Otonomi Khusus, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua serta memperkuat perekonomian lokal.
Melalui pengawasan dan penyerapan aspirasi ini, berbagai persoalan yang dihadapi pedagang asli Papua diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah. Mulai dari kebutuhan transportasi, penataan kebersihan pasar, hingga dukungan bagi pengembangan usaha, seluruhnya memerlukan perhatian dan koordinasi lintas sektor.
Nancy berharap sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan organisasi pedagang terus diperkuat agar pelaksanaan program serta penyaluran Dana Otsus berlangsung tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Bagaimana program dan Dana Otsus dapat bermanfaat bagi masyarakat, itu harus menjadi tujuan kita bersama untuk masyarakat Papua Tengah,” tutup Nancy.
(Caca)




