Globalpapua.id, NABIRE – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Tengah bersama LMA Kabupaten se-Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik dalam kegiatan yang berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (14/9/2026). Kegiatan mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Maju” dan dihadiri sekitar 130 peserta, termasuk unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat serta para pengurus LMA yang dilantik.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol (Tituler) Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan pemberian amanah kepada para pengurus untuk melayani masyarakat. “Pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial. Pelantikan merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercaya untuk melayani masyarakat,” tegas Lenis.
Lenis meminta LMA di seluruh Papua Tengah dapat menjadi lembaga yang hadir di tengah masyarakat, terutama dalam menyelesaikan persoalan sosial dan konflik melalui pendekatan adat dan musyawarah. Menurutnya, pemerintah dan lembaga adat harus berjalan bersama dalam menghadapi berbagai persoalan di daerah. “Lembaga adat harus memiliki jiwa melayani, jiwa mendamaikan, jiwa melindungi, dan jiwa mengayomi masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama menciptakan Nabire dan Papua Tengah yang aman, damai, tertib dan sejahtera.
Selain itu, Lenis menekankan pentingnya menjaga integritas pengurus LMA serta menjauhkan lembaga adat dari praktik korupsi, suap dan kepentingan politik praktis. Ia meminta para pengurus mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga netralitas lembaga adat. “Jangan menjadi pemimpin yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Jangan pula menerima suap. Jangan sampai jabatan menjadi tempat mencari keuntungan,” katanya. Ia menambahkan bahwa LMA harus tetap berdiri untuk kepentingan masyarakat adat, terlepas dari dinamika politik.
Dalam kesempatan tersebut, Korwil LMA Provinsi Papua Tengah Yona Kogoya membacakan deklarasi yang berisi komitmen LMA untuk membangun sinergi dengan pemerintah, TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan. LMA juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah dan Program Strategis Nasional (PSN), dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. “Bersama-sama menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat, persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai,” demikian salah satu poin deklarasi tersebut.
Sementara itu, sambutan Gubernur Papua Tengah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Pemerintahan, Marten Ukago, menyampaikan bahwa masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Pemerintah berharap LMA dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah serta berperan dalam menjaga keamanan, perlindungan budaya, pendidikan generasi muda dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” kata Marten saat membacakan sambutan Gubernur.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara LMA, pemerintah daerah, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam mencegah konflik sosial maupun sengketa hak ulayat. Lenis juga mendorong dilakukannya pemetaan hak ulayat secara jelas sebagai upaya memberikan kepastian bagi masyarakat adat sekaligus mendukung pembangunan. “Kalau pemerintah mempunyai program yang baik untuk rakyat, LMA harus membantu. Kalau ada persoalan di lapangan, LMA membantu menyelesaikannya,” tegasnya. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa dan seluruh kegiatan berlangsung aman serta lancar.
(Septi)
