Globalpapua.id, NABIRE — Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah hingga Oktober 2026 baru mencapai 17,92 persen. Dari total 746.320 tenaga kerja, sebanyak 133.772 pekerja telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan I Nyoman Suarjaya dalam kegiatan Jamsosrek Award Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Nabire, Papua Tengah, Selasa (17/11/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan, capaian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Papua Tengah masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah.

Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Mimika mencatatkan cakupan perlindungan tertinggi sebesar 66,34 persen, disusul Kabupaten Nabire sebesar 43,94 persen. Sementara itu, sejumlah kabupaten lainnya masih memiliki tingkat perlindungan di bawah 10 persen.

Jika dilihat berdasarkan sektor pekerjaan, sektor jasa konstruksi mencatatkan cakupan perlindungan tertinggi sebesar 97 persen. Sementara sektor penerima upah mencapai 75,32 persen.

Adapun pekerja bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, pedagang, dan pekerja mandiri, baru mencapai sekitar 8 persen.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus yang perlu mendapat perhatian melalui kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan.

Salah satu upaya yang didorong adalah program Sertakan. Melalui program ini, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN), serta masyarakat yang mampu diajak menyisihkan sebagian rezekinya untuk membiayai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di lingkungan sekitar.

Iuran yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tersebut sebesar Rp 16.800 per orang setiap bulan.

Selain itu, perluasan perlindungan juga dilakukan melalui keagenan Perisai. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan dalam menyosialisasikan program sekaligus memperluas kepesertaan hingga ke tingkat desa.

Dari sisi manfaat, BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan penyaluran manfaat sebesar Rp 98,852 miliar sepanjang 2025. Selain itu, beasiswa pendidikan senilai Rp 932 juta diberikan kepada 263 peserta.

Sementara pada 2026, jumlah manfaat yang disalurkan meningkat menjadi Rp 111,77 miliar. Adapun beasiswa pendidikan yang diberikan mencapai Rp 897,5 juta untuk 259 peserta.

Dukungan pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan perlindungan tersebut. Pemerintah Provinsi Papua Tengah tercatat telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 23.000 pekerja.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Nabire mengalokasikan perlindungan bagi 5.000 pekerja, Kabupaten Mimika sebanyak 19.000 pekerja, serta Kabupaten Hamba Batuhan sebanyak 941 pekerja.

Secara keseluruhan, proyeksi jumlah pekerja rentan sektor informal yang dapat memperoleh perlindungan melalui dukungan pemerintah daerah di Papua Tengah pada 2026 mencapai 66.221 orang.

Melalui kegiatan Jamsosrek Award 2026, diharapkan komitmen pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan masyarakat yang bekerja di sektor informal.

(Septiani)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini