Globalpapua.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membawa strategi baru untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui inovasi “KO HARUS SEHAT”. Program yang dipaparkan dalam Leimena Conference 2026 di Sasana Widya BRIN, Jakarta, itu menjadi jawaban atas persoalan klasik pelayanan kesehatan, mulai dari keterbatasan tenaga medis, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga tantangan sosial dan keamanan.
Dari 150 puskesmas di Papua Tengah, baru 18 puskesmas atau 12 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap. Sebanyak 44,7 persen puskesmas bahkan masih beroperasi tanpa dokter umum, sementara 84,7 persen belum memiliki dokter gigi. Rabu (29/7/2026).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, mengatakan transformasi layanan kesehatan kini diarahkan untuk mengubah pola pembangunan yang selama ini lebih berfokus pada pengobatan menjadi pencegahan penyakit.
“Kami tidak ingin Dana Otonomi Khusus hanya habis di hilir untuk mengobati orang sakit. Melalui KO HARUS SEHAT, kami memperkuat layanan dari hulu dengan pencegahan, menjamin akses pelayanan melalui Jamkesda yang terintegrasi BPJS Kesehatan, hingga menyediakan jaring pengaman bagi kasus kedaruratan yang tidak ditanggung BPJS,” ujar dr. Agus.
Menurut dia, pemerintah provinsi juga mengalokasikan dukungan APBD untuk pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan, pengadaan alat diagnostik modern, ambulans darat dan laut, hingga panel surya agar fasilitas kesehatan di pedalaman tetap beroperasi.
Selain memperkuat infrastruktur, Pemprov Papua Tengah menggandeng tokoh adat, tokoh agama, dan kader PKK melalui inovasi PACE-MACE untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan berbasis masyarakat. Pada kesempatan yang sama, dr. Agus juga mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan agar pemerintah pusat menerapkan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi bagi tenaga kesehatan di wilayah 3T.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan harus diukur dari kompetensi dan pengabdiannya, bukan kepadatan penduduk. Inilah solusi permanen untuk menghentikan eksodus tenaga kesehatan dari wilayah 3T,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen pemerintah daerah turut diperkuat melalui bantuan gizi sebesar Rp.350.000 per bulan bagi anak usia 0–4 tahun sebagai bagian dari upaya mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas generasi Papua Tengah.
(Alvi)
