Ketua MRP Papua Tengah Sentil DPR Papua Tengah: Stop Saling Serang, Fokus Bangun Daerah

/2026/01/1767996508503-1.png"/>

Globalpapua.id, NABIRE — Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, memberikan teguran keras kepada para pimpinan lembaga legislatif (DPR) dan partai politik di wilayahnya. Ia meminta para elit politik menghentikan aksi saling serang dan kritik destructive yang hanya didasari kepentingan kelompok, lalu mulai bersatu membangun Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB).

Agustinus menegaskan bahwa Papua Tengah dibentuk dengan jajaran pemerintahan yang serba baru, mulai dari jajaran MRP, Gubernur, hingga DPR. Sebagai lembaga pembawa aspirasi kultur masyarakat Papua, MRP menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang harmonis antara pihak eksekutif dan legislatif. Selasa (1/9/2026).

“Papua Tengah ini provinsi baru, daerah baru, dan dipimpin oleh orang-orang baru. Kita harus meletakkan fondasi yang kuat. Tidak perlu saling menjatuhkan atau mengkritik hanya karena kepentingan politik partisan, sementara pembangunan daerah diabaikan,” tegas Agustinus dalam jumpa pers di ruang kerjanya.

Ia secara khusus menyoroti sikap oknum anggota DPR yang kerap melempar kritik terbuka mengenai APBD atau pengelolaan keuangan daerah ke publik tanpa adanya koordinasi awal. Menurutnya, DPR adalah pihak yang memegang palu pengesahan anggaran, sementara pemerintah daerah bertindak sebagai eksekutor.

“DPR itu pemegang palu kebijakan anggaran. Kalau anggaran sudah diketok lalu eksekutif menjalankan, kenapa DPR menyalahkan eksekutif? Itu membingungkan rakyat dan menunjukkan ketidakpahaman internal. Lebih baik duduk bersama, koordinasi antara Gubernur dan DPR jika ada hal yang kurang pas,” tambahnya.

Agustinus juga mengingatkan anggota dewan untuk tidak hanya sibuk berdebat di balik meja atau kursi empuk, sementara rakyat di lapangan menderita akibat konflik sosial dan pertikaian. Ia mendesak para wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk turun langsung ke daerah-daerah rawan konflik dan memberikan pelayanan nyata.

(Alvi)