Globalpapua.id, Nabire (Papua Tengah) – Kehadiran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ke area perusahaan Kristalin mendapat penolakan keras dari warga setempat. Perwakilan masyarakat adat Makimi, Nifasi, serta masyarakat Nusantara yang berdomisili di wilayah tersebut secara tegas menentang isu rencana penutupan operasional perusahaan tambang tersebut, Minggu (5/7/2026) siang.
Ketua Dewan Adat, Arnol Elik Manasi, memimpin langsung pertemuan terbuka yang menghadirkan puluhan warga untuk menyatukan suara. Warga menilai, isu penutupan perusahaan akan mengancam hajat hidup dan perekonomian mereka.
“Kami masyarakat adat Makimi, Nifasi, bahkan masyarakat Nusantara yang ada di wilayah adat kami ini, menolak keras PKH masuk ke wilayah adat kami!” seru salah seorang perwakilan warga di tengah kepungan massa.
Sontak, teriakan “Setuju!” membahana dari seluruh warga yang memadati lokasi pertemuan. Riuh kompak ini menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan keputusan bulat dari tingkat akar rumput.
Masyarakat setempat menilai kehadiran investasi di daerah mereka memberikan dampak nyata yang langsung mereka rasakan, mulai dari urusan dapur hingga masa depan anak-anak.
Egou, salah seorang warga setempat, membeberkan alasan kuat mengapa masyarakat begitu gigih membela keberadaan perusahaan Kristalin di kampung mereka.
“Kehadiran perusahaan Kristalin di wilayah Nifasi sangat membantu kami. Mereka mendongkrak ekonomi, membantu pendidikan, dan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat yang ada di wilayah ini,” ungkap Egou dengan nada optimis.
Hingga saat ini, baik pihak Satgas PKH maupun manajemen PT Kristalin belum memberikan keterangan resmi terkait ketegangan yang terjadi di lapangan. Warga berharap pemerintah mendengar aspirasi mereka sebelum mengambil langkah hukum yang berpotensi mematikan mata pencaharian lokal.
(Red)